Oleh: Luh Lila Putu Wulandari

Dalam Fornas V JKKI ini, Pokja HIV/AIDS di hari kedua menggelar sesi yang membahas tema-tema terkait Layanan Program Penanggulangan HIV dan AIDS. Sesi ini diadakan pada Kamis 25 Oktober 2014 pada pukul 19.00-21.00 Wib, dan dimoderatori oleh Melkior Tappy, SKM, MPH.

Sesi ini dibagi menjadi dua sub sesi, dimana peserta dapat berdiskusi dengan pembicara setelah sub sesi berakhir. Di sub sesi satu, ada tiga pembicara yaitu 1. dr I Nyoman Sutarsa MPH yang menyampaikan Barriers to Integrating HIV/AIDS Related Services Into Commmunity Health Centre in Bali Province; 2. Anindita Gabriella, M.Psi yang berbicara mengenai Layanan Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS; dan Lita Sri Andayani, SKM, M.Kes yang berbicara mengenai Kajian Perlunya Peningkatan Peran Bidan KIA dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Janin. Sementara di sub sesi kedua, ada tiga pembicara juga, yaitu 1. Dewi Rokhmah, SKM , M.Kes yang membahas Implikasi Mobilitas Penduduk dan Gaya Hidup Seksual Terhadap Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Jember; 2. Sudirman Nasir, PhD yang berbicara mengenai Peran Pendamping dalam Mengadvokasi Pengurangan Perlakuan Diskriminatif yang Dialami ODHA dalam Mengakses Layanan HIV/AIDS di Kota Makassar; 3. Rozar Prawiranegara yang berbicara mengenai HIV-AIDS Priority Setting using AFR MCDA in West Java, Indonesia.

Tanggapan yang pertama muncul dari beberapa materi yang dipresentasikan dalam sub sesi-sub sesi seperti tersebut yaitu adanya isu mutasi pegawai yang telah mendapatkan penguatan kapasitas terkait dengan pelayanan program HIV dan AIDS. Hal ini merupakan tantangan yang cukup serius dan seringkali harus terjadi ketika kebutuhan integrasi program penanggulangan HIV dan AIDS di Puskesmas akan dilakukan. Peserta lain juga menyoroti mengenai intervensi yang dilakukan dalam PMTCT seringkali selalu berfokus pada bidan, kurang merangkul para dokter ahli kebidanan. Padahal hal ini penting untuk diperhatikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan program penanggulangan HIV dan AIDS.

Sesi ini kemudian memunculkan beberapa rekomendasi, antara lain :

1. Perlu adanya advokasi untuk meningkatkan “cross linkage” antar program di puskesmas.
2. Perlu adanya upaya advokasi terhadap isu-isu perlakuan diskriminatif terhadap ODHA, dengan cara meningkatkan peran KPAD.
3. Perlu adannya komitmen politik dan financial untuk memudahkan upaya integrasi program HIV/AIDS di puskesmas.
4. Perlu adanya peningkatan peran professional kesehatan jiwa selain psikiater.
5. Perlu adanya upaya pengurangan stigma terhadap orang penyandang masalah kesehatan jiwa.
6. Perlu adanya integrasi dan berkelanjutan atas upaya-upaya sosialisasi dan pelatihan tentang PMTCT pada bidan, dengan pendekatan secara lintas sektor (IBI, BKKBN, dll).
7. Pelatihan PMTCT bagi bidan hendaknya memasukkan materi komunikasi interpersonal dan konseling serta penyusunan PO.
8. Dibutuhkan intervensi melalui program pemerintah secara lintas sektor dan bekerjasama dengan tokoh kunci di komunitas berisiko untuk melakukan sosialisasi terkait HIV/AIDS dan upaya pencegahannya, baik di daerah asal, di daerah transit, dan di daerah tujuan pekerja migran.