Details
Category: Artikel Jurnal
Hits: 5418 
Oleh: Siradj Okta
dipresentasikan dalam Fornas V, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Bandung, 24-25 September 2014

Pendahuluan

Forensik HIV Presentasi Fornas V JKKI BandungSecara global, eksistensi kriminalisasi penularan HIV diakui memberi disinsentif pada strategi penanggulangan AIDS. Faktanya, studi tahun 2013 terhadap 18 Undang-Undang dan 4 Peraturan Daerah menunjukkan adanya kriminalisasi terkait penularan HIV di Indonesia, disamping adanya pasal penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang representatif terhadap penularan HIV. Sebagai hukum positif, kriminalisasi memiki keniscayaan konsekuensi pembuktian. Tanpa forensik HIV, pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa penularan terjadi dari terdakwa kepada korban. Namun, forensik HIV seperti pemanfaatan phylogenetic analysis memerlukan standar yang ekstensif agar memiliki kualifikasi pembuktian di pengadilan. Tulisan ini bertujuan menemukan perimbangan kebutuhan forensik HIV dalam fora kebijakan AIDS nasional dan politik hukum pidana.

Details
Category: Artikel Jurnal
Hits: 5829 
Oleh: Shanti Rizkiani[1], Sudirman Natsir[1], Eka Sari Ridwan[2], , Sitti Salmah[2]
dipresentasikan pada Fornas V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Bandung, 24-25 September 2014

Pendahuluan

Makassar | indonesia.traverBerdasarkan Perpres 75 tahun 2006, Komisi Penanggulangan AIDS dibentuk untuk melakukan koordinasi yang intensif, menyeluruh dan terpadu terhadap penanggulangan AIDS. Dalam menjalankan fungsinya maka KPA Nasional dibantu KPA Provinsi yang berada di setiap provinsi seluruh Indonesia, termasuk di Sulsel. Dinas Kesehatan Sulsel melaporkan bahwa hingga Juni 2014, kasus HIV-AIDS di propinsi ini adalah 8.233 kasus. Peningkatan kasus dari tahun ke tahun mengharuskan KPA Provinsi Sulsel bersinergi lebih baik dengan perangkat daerah di propinsi dan  kabupaten/kota.

Metode Penelitian

Diskusi kelompok terarah (DKT) diikuti oleh perwakilan KPA dan SKPD tingkat provinsi maupun kota. Data yang diperoleh dari DKT dianalisas secara tematik (thematic analysis).

Details
Category: Artikel Jurnal
Hits: 5686 
Oleh: Simplexius Asa

Simplexius AsaAbstrak

Tulisan ini didasarkan pada penelitian dengan pendekatan socio legal research berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penangggulangan HIV & AIDS. Penelitian tersebut bertujuan menganalis kualitas materi muatan PERDA tentang Penanggulangan HIV & AIDS dan mengidentifikasi penerapan Peraturan Daerah dalam kaitannya dengan perubahan perilaku lembaga pelaksana dan kelompok kunci. Salah satu temuan menarik dari penelitian tersebut adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV & AIDS yang ada di Indonesia sekarang ini belum efektif diterapkan karena sosialisasi dalam proses pembentukan maupun sosialisasi setelah pembentukannya sangat lemah.

Details
Category: Artikel Jurnal
Hits: 4190 
Adiatma Y.M. Siregar et al.

Abstract

HIV epidemic in Indonesia is among the fastest growing in Asia. This situation requires proper ART treatment.  The need for antiretroviral treatment (ART) to cope with the situation ranges from 30,000 in 2008 to 87,000 in 2014. Only 24% of this estimation is eligible for ART.  There is pressure on the constrained budget for HIV/AIDS control in Indonesia.  There is a need to deliver and scale up cost efficient ART. How do we achieve this? If we are going to scale up ART, where is the ideal location? These are the main questions to be elaborated in the article.  The shortage of cost is the big challenge for government  to integrate the HIV/AIDS  response within the National Health System.

Details
Category: Artikel Jurnal
Hits: 4492 
Benson T Tumwesigye[1], Damalie Nakanjako[2], Rhoda Wanyenze[3], Zainab Akol[1] and Nelson Sewankambo[2]

Abstract

Health Research Policy and Systems Background: The AIDS Control Program (ACP) in Uganda has spearheaded the national health sector HIV response for the last three decades. ACP has developed, revised and implemented various HIV prevention, care and treatment policies in order to keep interventions relevant to the changing dynamics of the HIV epidemic. However, the ACP team and partners remain concerned about the lengthy policy development processes. This study documented the policy development and revision processes to identify strengths and weaknesses in order to inform adjustments as Uganda embraces the move to ‘zero’ HIV infections.

Supported by

AusAID