Oleh: Hersumpana

Sebuah frase menarik dari tulisan Lant  Pritchett dan Michael Woolcock dalam artikelnya yang berjudul “Solutions When the Solution is the Problem: Arraying the Disarray in Development berbunyi “ perhaps must necessarily be – an absence of a uniform concensus regarding how to improve service delivery. Discreationary,transaction-intensive service intrinsically embody the tension between two desirable goals for public service – that they be “technocratically correct” and that they be “locally responsive” (World Development vol 3, no 2, pp.191-212, 2004).

Pernyataan ini menegaskan bahwa untuk memperbaiki layanan publik tidak ada satu konsensus yang seragam. Senantiasa ada tegangan kreatif yang melekat terkait  adanya sebuah pengecualian dari sebuah layanan publik yang ‘benar secara tehnokratik dan memiliki daya tanggap lokal’. Dalam konteks penanggulangan AIDS jelas bahwa tidak ada satu formula yang jitu dan sahih yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan. Proses perjalanan penyakit (natural disease) dari AIDS memperlihatkan berbagai pendekatan dan upaya dari sisi bio-medis maupun bio-sosial dikembangkan, meski kita mafhum bahwa keberhasilan masih jauh dari harapan jika melihat trend perkembangan epidemi di Indonesia yang semakin meningkat ( CF. UNAIDS Report, 2014).

Salah satu sebab yang menjadi kritikan tajam dari diskusi tulisan Prictchett dan Woolcock adalah pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani masalah selalu berangkat dari sebuah asumsi yang berjalan linear, searah dan satu pendekatan. Setiap permasalahan yang terkait dengan layanan publik dirumuskan secara sepihak, baik solusi maupun pendekatannya. Sehingga acapkali bukanlah sebuah  solusi yang didapatkan tetapi justru sebuah masalah baru. Pritchett dan Woolcock menawarkan solusi dan alternatif baru secara bertingkat dari  “program pemberdayaan pembangunan nasional “ dengan perluasan  keagenan pembangunan mulai dari  pemberian  otonomi, partisipasi aktor tunggal (dari pemerintah ke agensi program), sistem kontrak,  desentralisasi,  dana sosial, pembangunan yang digerakan oleh komunitas) mulai dari aspek sumberdaya, informasi, pembuatan kebijakan, mekanisme pelaksanaan, hingga pertanggungan gugatnya. Gagasan ini berlaku untuk semua bidang pembangunan termasuk dalam penanggulangan AIDS.

Daftar alternatif solusi ini merupakan bentuk dari “ketegangan kreatif’ yang dapat mendorong agenda partisipasi pembangunan ke arah tujuan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan yang memiliki kekuatan untuk melakukan diskresi.  Jika pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah dalam penanggulangan AIDS semakin mengarah pada titik ini, maka bisa dikatakan bahwa kemungkinan terjadi interseksi, linkage dan koordinasi secara struktural dan fungsional dalam berbagai aspek sistem kesehatan dan program penanggulangan AIDS. Integrasi kebijakan AIDS dan sistem kesehatan bukanlah sebuah utopia akan tetapi sebuah langkah praktik dari sebuah tegangan antara diskresi dan transaksi intensif yang dapat dilakukan.  Secara singkat dapat dikatakan bahwa  menjaga ketegangan antara tujuan yang benar secara tehnokratik dan memiliki daya tanggap merupakan sebuah langkah merombak tanpa merusak  dari Integrasi upaya penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan nasional. Sebuah praktik solutif sebagai keniscayaan ditengah belantara model pendekatan yang klasik dan tradisional yang lebih mendominasi ‘wajah upaya penanggulangan HIV dan AIDS’ yang vertikal dan teknokratik” baik dari aspek program maupun  pembiayaan.

* Pengembangan salah satu poin diskusi AHD (After Hours Discussion) pada 5 January 2015 di Joglo Java Tea House, yang mengkaji Tulisan Lant Pritchett dan Michael Woolcock (2014).