Reportase : MRAN 2015 Oleh : Hersumpana
SUFA merupakan kebijakan strategis untuk menekan penularan baru, mengurangi angka kesakitan, dan menekan kematian akibat AIDS tanpa harus memperhatikan nilai CD4 pasien. Kebijakan SUFA ini akan efektif apabila diimplementasikan melalui mekanisme Layanan Komprehensif Berkesinambungan dimana Layanan ART dapat diakses pada layanan kesehatan primer. Pertanyaannya apakah yang perlu dipersiapkan supaya layanan primer (PKM) siap memberikan layanan SUFA, karena meskipun kebijakan SUFA sudah menjadi kebijakan Kementrian Kesehatan RI akan tetapi dalam praktik sampai sekarang masih belum bisa diimplementasikan di lapangan, pengobatan ARV masih dilayani pada Rumah Sakit Rujukan. Tantangan Implementasi SUFA di layanan Primer menjadi tema diskusi dalam Malam Renungan AIDS Nusantara pada 18 Mei 2015, yang diselenggarakan oleh KPA bekerja sama dengan berbagai LSM AIDS, KDS dan Komunitas OHDA yang menghadirkan narasumber dr. Akhmad dari Dinkes Provinsi Yogyakarta dan dr. Yanri Subronto PhD dari Rumah Sakit Sarjito.
Implementasi SUFA pada layanan primer akan menjadi satu langkah strategis untuk melakukan penekanan infeksi baru dan menekan angka kematian ODHA dengan memberikan layanan ARV yang makin dekat dengan komunitas. Di Kota Yogyakarta, Sudah ada satu puskesmas yang ditunjuk untuk dapat memberikan layanan ARV yakni Puskemas Gedong Tengen. Puskesmas Gedong Tengen menurut Dinkes Provinsi Yogyakarta dinilai memiliki persyaratan untuk menjalankan SUFA pada 2015 setelah kelengkapan terpenuhi. Kabar ini merupakan kabar baik meskipun sebenarnya sudah terlambat, karena inisiasi Kebijakan SUFA sudah sejak tahun 2011 ( Lih. Pedoman SUFA, WHO). Apa yang menjadikan SUFA tidak bisa belum berjalan? Salah satunya adalah soal kapasitas sumber daya kesehatan untuk menjalankan kebijakan perlu dipersiapkan. Meskipun pelatihan tenaga medis, perawat, laborat dan RR untuk menjalankan SUFA sudah dilakukan oleh Dinkes Provinsi. Faktor yang menentukan adalah sifat vertikalitas program dari pusat, sehingga implementasinya juga menunggu kebijakan penunjukkan resmi dari Kementrian Kesehatan sehingga Puskesmas dapat menjalan SUFA.
Dari Aspek Klinis, Sejarah SUFA penting dipahami bukan saja sebagai pengobatan akan tetapi SUFA perlu diletakan dalam kerangka treatment as prevention (pengobatan sebagai pencegahan) ditegaskan oleh dr. Yanri Subronto. SUFA merupakan upaya menekan epidemi AIDS yang sampai sekarang data yang melakukan test HIV di Indonesia sudah lebih dari satu juta orang, yang terdeteksi HIV mencapai 500 ribu orang, akantetapi yang mendapatkan ARV baru 50 ribu orang. Untuk dapat terapi ARV dulu mensyaratkan jumlah CD4 tertentu, Kebijakan SUFA tidak lagi memandang nilai CD4 apakah jumlah 350, 500, apabila orang yang dites HIV kedapatan positif secara otomatis dia perlu mendapatkan ARV untuk menekan angka penularan dan meningkatkan kualitas hidup ODHA supaya lebih produktif. Indonesia masih jauh dari harapan untuk memenuhi SUFA. SUFA menurut pengalaman CDC ini merupkan kebijakan yang lahir dari pengalaman PREP (pre exposure prophilaxis) yang dikonsumsi oleh orang tidak HIV tetapi potensi tertular HIV cukup tinggi. Dengan konsumsi profilaksis lebih dini terbukti dapat efektif mencegah penularan HIV. Tantangan utama dalam pengobatan ini adalah menjaga kepatuhan mengkonsumsi obat. Dari pengalaman yang di kota Yogyakarta, ditemukan beberapa kasus drop out akibat mengabaikan kepatuhan konsumsi sehingga dampaknya fatal karena ODHA akan masuk pengobatan lini lanjut dan resisten, atau terlambat yang berujung pada kematian. Kesiapan dari ODHA dan lingkungan dalam menjaga kepatuhan (adherent) untuk mengkonsumsi obat juga menjadi satu tantangan penting.
Dalam kerangka treatment as prevention, Kebijakan SUFA sangat strategis untuk mencegah infeksi baru dan perlu dikombinasikan dengan pencegahan sehingga dampaknya akan lebih efektif dalam menekan laju infeksi. Secara klinis, pengobatan menjadi penting ketika orang sudah kena infeksi untuk menekannya. Implementasi SUFA ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan yang mendukung dan kesiapan kapasitas dari tenaga medis di level layanan primer sehingga desentralisasi terapi ARV dapat dilakukan. Tantangan penting setelah terapi ARV yang sering lepas dari perhatian adalah mekanisme untuk memantau kepatuhan obat dan tanpa kesadaran bagi ODHA yang sudah terapi obat dampaknya justru akan menimbulkan resisten. Kebijakan SUFA akan berjalan jika didukung oleh komitmen pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat, kapasitas layanan yang baik di tingkat layanan primer, sekaligus mekanisme monitoring untuk adherent (kepatuhan). Kebijakan SUFA merupakan bagian dari dukungan untuk masa depan ODHA yang perlu dibarengi dengan kesiapan berbagai pihak untuk memastikan layanan komprehensif dan berkelanjutan berjalan.
