Sebuah gerakan dan advokasi kepada  Presiden Jokowi  dari sejumlah Akademisi, Intelektual dan praktisi di bidang Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia  dalam rangka mengatasi  kekerasan dan kerusakan serius yang disebabkan oleh obat untuk individu dan masyarakat melalui penyampaian Surat Terbuka di  Jurnal Kesehatan Internasional  Lancet.  

Pemerintah Indonesia, dibawah   Presiden Joko Widodo, telah berkomitmen untuk membuat  kebijakan yang berbasis bukti.  Masyarakat kesehatan Indonesia menyambut komitmen  dari pemerintah untuk kemajuan derajat kesehatan. Akan tetapi, para peneliti, ilmuwan dan praktisi, berpendapat dan  merasakan keprihatinan serius bahwa pemerintah telah kehilangan kesempatan untuk merespon secara efektif terkait obat-obat terlarang dengan menggunakan bukti-bukti yang ilmiah dan sahih.

Sebuah kajian khusus sifat dan tingkat penggunaan narkotika  di Indonesia mengungkapkan kesenjangan besar dalam pengetahuan dan kelangkaan bukti untuk mendukung  upaya rehabilitasi paksa  dan hukuman,  suatu penegakan hukum  sebagai pendekatan yang disukai oleh pemerintah yang lebih mencerminkan kepentingan politik daripada kebijakan yang memihak pada kepentingan kesehatan masyarakat luas.