0
0
0
s2smodern
Oleh: Eviana Hapsari Dewi

Keterlibatan Bermakna ODHA dalam Penanggulangan AIDSDalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) karena HIV merupakan penyakit menular kronis yang memiliki dimensi sosial, politik dan ideologi. Satu prinsip mengenai keterlibatan ini adalah GIPA (Greater Involvement of People Living with or Affected by HIV/AIDS), yang kemudian berevolusi menjadi MIPA (Meaningful Involvement of People Living with or Affected by HIV/AIDS). GIPA merupakan suatu prinsip yang bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak ODHA, termasuk hak mereka untuk menyatakan diri dan berpartisipasi dalam proses-proses pembuatan keputusan yang akan berdampak pada kehidupannya. Selain itu, GIPA juga bertujuan untuk memastikan kualitas dan efektifitas respons AIDS[i]. GIPA dideklarasikan pertama kali dalam Konferensi AIDS Tingkat Tinggi di Paris pada tahun 1994. Hal ini menunjukkan komitmen dan posisi dari 42 negara yang hadir dalam konferensi tersebut atas respons mereka terhadap epidemi HIV dan AIDS[ii].

Alasan mendasar pentingnya pelibatan ODHA dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, selain karena yang paling bisa memahami kebutuhan yang diperlukan bagi ODHA adalah ODHA itu sendiri.  Dalam konteks yang lebih luas lagi, upaya pelibatan ini dimaksudkan agar dapat mengurangi stigma dan diskriminasi yang acap kali masih terjadi. UNAIDS menegaskan bahwa keterlibatan yang lebih besar dan bermakna dari ODHA di semua aspek dalam respons HIV akan mengarah pada kebijakan dan layanan yang dapat diterima dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang mereka ingin jangkau. Keterlibatan yang bermakna ini mencakup dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan, desain program, implementasi, monitoring dan evaluasi[ii]. Secara programatik, pelibatan ODHA dalam suatu siklus program dapat mendorong program lebih responsif, sesuai dan berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian universal access. Pada akhirnya, partisipasi aktif dan bermakna akan mendorong rasa kepemilikan yang tinggi, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat esensial untuk suatu perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip GIPA dalam penanggulangan AIDS merupakan upaya untuk mematahkan simplifikasi dan asumsi yang kurang tepat bahwa peran sebagai penyedia layanan adalah pihak yang tidak terinfeksi HIV, sedangkan yang menjadi klien adalah mereka yang telah terinfeksi HIV.[iv]

Di Indonesia, penerapan prinsip GIPA telah didorong dan diinisiasi oleh beberapa pihak baik oleh lembaga swadaya masyarakat, komunitas ODHA maupun lembaga-lembaga internasional. Salah satu bentuk penerapan GIPA yang telah dikembangkan adalah Pencegahan Positif yang merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas ODHA yang diimplementasikan di dalam suatu kerangka etis yang menghargai hak dan kebutuhan ODHA dan pasangannya. Sebenarnya, pencegahan positif bukan semata-mata isu pencegahan penularan HIV, melainkan juga menyangkut isu pengobatan, dukungan dan perawatan dengan fokus pada kebutuhan orang yang terinfeksi HIV dan keterlibatan aktif dalam perencanaan strategi penanggulangan HIV.[v]. Tiga pilar dalam pencegahan positif adalah 1). Bagaimana meningkatkan mutu hidup ODHA; 2). Menjaga diri untuk tidak tertular HIV maupun infeksi lain dari orang lain; 3). Menjaga diri untuk tidak menularkan HIV kepada orang lain.[vi]. Pencegahan positif telah menjadi salah satu strategi program penanggulangan HIV di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2008 dan telah dimasukkan ke dalam modul nasional pelatihan konseling dan tes HIV sukarela (VCT) edisi 2010. Dokumen SRAN 2015-2019 juga memastikan pentingnya melibatkan secara aktif dan bermakna dari ODHA dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di semua tingkatan.[vii].

Pada tataran empirik, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PKMK FK UGM mengindikasikan bahwa keterlibatan ODHA dirasa masih belum optimal, dimana pelibatan mereka masih pada tataran implementasi saja, belum secara bermakna tampak pada perencanaan atau pemantauan dan evaluasi. Keterlibatan ODHA dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sangat tampak pada pelaksanaan program yang dirancang dan didanai pemerintah pusat atau Mitra Pembangunan Internasional (MPI)[viii]. Seharusnya partisipasi mereka lebih dari tokenistic. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip GIPA untuk mendorong kebijakan dan program yang responsif, berpihak pada kebutuhan dan kepentingan ODHA belum cukup kuat diimplementasikan dalam penanggulangan AIDS. Seyogyanya keterlibatan ini dapat mengakui dan menghargai pengetahuan dan kemampuan ODHA dalam pengambilan keputusan yang bakalan berdampak pada dirinya, sehingga mutu hidup ODHA dapat terjamin.

Pada sisi lain, karena adanya ‘tuntutan’ untuk melibatkan ODHA dalam penanggulangan AIDS, sejumlah komunitas ODHA telah menjelma menjadi lembaga formal berbentuk CSO atau CBO yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan. Peran yang demikian ini lambat laun menyebabkan kebingungan orientasi dari spirit awal terbentuknya kelompok ini yaitu sebagai sebuah kelompok yang bertujuan mengartikulasikan kepentingannya menjadi kelompok yang menyediakan layanan atau memenuhi kebutuhan ODHA. ‘Keterlibatan’ dalam bentuk seperti ini justru pada dasarnya menghambat terwujudnya program dan kebijakan yang sesuai dan responsif karena fokus komunitas bukan lagi menyuarakan kebutuhan anggotanya tetapi justru menjadi pelaksana dari ‘pemilik’ program yaitu MPI atau pemerintah.

Sebagai kelompok yang menyuarakan kepentingan anggotanya, komunitas ODHA perlu berfokus pada upaya advokasi dan pendidikan komunitas. Upaya ini perlu dilakukan agar memastikan kebijakan dan program benar-benar bisa merefleksikan kebutuhan orang yang paling terdampak. Sayangnya upaya advokasi yang berfokus untuk mendorong perubahan kebijakan publik yang luas belum tampak menonjol. Alih-alih advokasi yang terjadi selama ini lebih pada upaya-upaya negosiasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran program-program yang direncanakan. Tentu saja hal ini tidak dapat menjamin kelangsungan dari perubahan yang telah terjadi, jika nanti situasi politik berubah. Selain itu, pendidikan komunitas yang dilakukan selama ini berfokus pada anggotanya dan lebih berisi hal-hal yang bersifat klinis dan medis. Sementara pendidikan komunitas yang berisfat kritis pada satu sisi dan pendidikan bagi masyarakat umum pada sisi yang lain belum banyak dilakukan. Pendidikan dalam bentuk seperti ini penting sekali dilakukan oleh komunitas ODHA agar memungkinkannya eliminasi terjadinya stigma dan diskriminasi kepada ODHA.

Dari ulasan di atas, upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip GIPA dan pencegahan positif menjadi sebuah kenyataan masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi baik dari komunitas ODHA maupun pemangku kepentingan lain di dalam penanggulangan AIDS di Indonesia.  Penerapan prinsip ini bukan tidak mungkin untuk dapat diwujudkan. Upaya untuk mendorong partisipasi secara bermakna ODHA harus tampak pada pengembangan dan implementasi program; kepemimpinan dan dukungan, kelompok jaringan dan sharing; terlibat dalam upaya advokasi; terlibat dalam kampanye dan public speaking; terlibat secara personal serta terlibat dalam kesiapan upaya pengobatani. Meskipun demikian, agar mampu berpartisipasi secara bermakna maka perlu diimbangi dengan upaya-upaya penguatan kapasitas bagi kelompok ODHA itu sendiri, sehingga mereka mampu berdaya atas diri mereka sendiri dan mampu menyuarakan kepentingannya dalam penanggulangan AIDS.[E&G].


[i] UNAIDS. 2007. Policy Brief : The Greater Involvement of People Living with HIV.

[ii] UNAIDS. 1999. Best Practice Collection. From Principle to Practice: Greater Involvement of People Living with or Affected by HIV/AIDS (GIPA).

[iii] UNAIDS. 2014. The Gap Report 2014. People Living With HIV.

[iv] International HIV/AIDS Alliance and the Global Network of People Living with HIV (GNP+). 2010. Greater Involvement of People Living with HIV/AIDS (GIPA). Good Practice Guide.

[v] Yayasan Spiritia. Pedoman dan Modul Pencegahan Positif. https://spiritia.or.id/dokumen/pedoman-pencegahanpositif.pdf. [November, 2015].

[vi] Yayasan Spiritia. Lembaran Informasi 165. Pencegahan Positif. https://spiritia.or.id/li/pdf/LI165.pdf. [November, 2015].

[vii]KPAN. 2015. Strategi Rencana Aksi Nasional HIV dan AIDS 2015-2019.

[viii] Suharni, M dan Hersumpana. 2015. Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional. Yogyakarta: PKMK FK UGM.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID