Oke Zone, 12 Januari 2014

BEBERAPA pemerintah daerah dinilai kurang sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alhasil, di lapangan masyarakat belum mengerti mengenai seluk beluk JKN. Lantas, sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi itu?

Menurut Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan UI, penyebab kondisi kurangnya sosialisasi ada dua hal yakni memang kurang upaya sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) dan juga da kekeliruan dalam informasi-informasi yang disosialisasi. Sehingga, pada tataran teknis banyak masyarakat yang kurang mengetahui JKN.

"Kalau menurut saya kurang menyesuaikan BPJS-nya, sebab undang-undang mengharuskan BPJS melakukan sosialisasi. Tapi BPJS sangat kurang mengsosialisasikan JKN," katanya seusai acara yang bertema Temu Media & Workshop Pengendalian Hipertensi dengan Kementerian Kesehatan RI, Novartis dan PKEKK Universitas Indonesia, Gedung Kemenkes RI lantai 3, belum lama ini.

Yang kedua, sambung dia, kelirunya yang disosialisasikan BPJS malah informasi mengenai BPJS kesehatan, bukannya Jaminan Kesehatan Nasional. Padahal, yang terpenting untuk diketahui masyarakat ialah pengetahuan mengenai JKN. Demi mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah sesaat JKN digulirkan.

"Harusnya yang disosialisasikan itu bagaimana cara mendaftar jadi peserta, hak dan kewajiban rakyat itu apa. Jadi, setelah kurang sosialisasi, di sinilah letak masalahnya saat muncul kurang sosilisasi di masyarakat," terangnya. (ind)

Qalbinur Nawawi - Okezone

Sumber: Oke Zone