Kompas, 5 September 2014
AMBARAWA, KOMPAS.com - Warga Kota Bandungan, Kabupaten Semarang, mengaku geram dengan lambannya sikap Pemkab Semarang dalam menangani sejumlah permasalahan di kota pariwisata berhawa sejuk itu.
Pemerintah dinilai hanya memikirkan persoalan yang berkaitan dengan PSK dan permasalahan prostitusi, sedangkan kepentingan publik warga Bandungan seolah diabaikan.
"Mohon hal-hal yang positif dari Bandungan juga disampaikan, nantinya yang negatif akan tertutup dengan sendirinya. Jangan hanya karaokenya, PSK nya saja (yang diperhatikan). Tolong misalnya ekonomi kreatifnya masyarakat juga diperhatikan," kata Piyoto (53), salah satu warga Bandungan, dalam rapat koordinasi tentang permasalahan sosial dan kepariwisataan kawasan Bandungan diruang rapat Setda Kabupaten Semarang, Jumat (5/9/2014) siang.
Dalam sepuluh tahun terakhir, semenjak statusnya berubah dari pemerintahan desa ke kelurahan, Kota Bandungan dinilai mengalami kemunduran dalam hal pembangunan. Bahkan semenjak terbentuknya pemerintahan kecamatan Bandungan yang memisahkan diri dari Ambarawa, delapan tahun lalu, kondisi Bandungan saat ini dinilai bertambah semrawut.
"Terus terang Bandungan sudah dua windu di bawah kelurahan, sewindu di bawah kecamatan tetapi tidak ada perubahan signifikan. Lihat Bandungan minggu atau senin, macetnya, PKL-nya, sampahnya. Menangani sampah saja tidak bisa, apalagi sampah yang kedua (PSK)," imbuh Edy Jatmiko, mantan ketua LKMD Bandungan.
Warga menganggap Pemkab Semarang hanya menjadikan Bandungan sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak hotel dan tempat hiburan saja, sedangkan terhadap permasalahan sosisl yang ditimbulkan pemkab seolah lepas tangan.
"Boleh bapak lihat, di Junggul RT 5 dan 6, disitu banyak kos-kosan. Mau butuh data (PSK) berapa pak lurah, pak camat? Kalau dikatakan ada SKTS (surat keterangan tinggal sementara) itu nonsen. Boleh cek," kata Edy.
Sementara itu, salah satu aktivis sosial Bandungan, Budi Nugroho mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalahh nyali Bupati Semarang untuk menata Bandungan. Saat ini dikalangan warga Bandungan muncul wacana meminta kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh Pemkab dari Bandungan agar dikembalikan ke Bandungan.
"Kami bertanya, Bandungan menghasilkan PAD tidak? Berapa yang diberikan Bandungan, tapi perubahan apa yang diberikan kepada kami? Yang kami butuhkan saat ini hanyalah nyali Bupati. Kalau tidak bisa, kembalikan saja PAD nya biar kami kelola sendiri," ujar Budi.
Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinkes, Komisi Penanggulangan Aids, Dinas Sosial, Camat dan Lurah Bandungan.
Asisten II Setda Kabupaten Semarang Anang Dwinanta mengatakan, rapat koordinasi yang membahas permasalahan sosial dan kepariwisataan Bandungan itu digelar menyikapi pemberitaan media akhir-akhir ini mengenai pertumbuhan jumlah PSK dan penularan HIV AIDS yang mengkhawatirkan di Bandungan.
"Pertemuan ini diminta oleh Bupati menyikapi berita yang muncul akhir-akhir ini mengenai isu eksodus PSK Dolly. Juga berita tentang HIV AIDS yang meningkat," kata Anang.
Penulis: Kontributor Ungaran, Syahrul Munir; Editor: Caroline Damanik
Sumber: Kompas
