Latar belakang pemikiran dari penelitian ini adalah respons HIV dan AIDS di negara-negara berkembang sebenarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan Global Health Initiatives (GHI). Secara masif, GHI memberikan dukungannya, baik dukungan teknis maupun dukungan pendanaan. Semua bentuk dukungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan bagi penanganan epidemi HIV dan AIDS. Sayangnya, di beberapa negara berkembang menganggap bahwa dukungan GHI tersebut menggantikan peran pemerintah dalam penanganan HIV dan AIDS. Implikasi yang kemudian muncul adalah adanya sistem pelayanan kesehatan yang paralel, memisahkan pelayanan khusus untuk HIV dan AIDS (yang didanai oleh GHI) dengan pelayanan kesehatan lainnya yang didanai pemerintah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan dan pemisahan sistem kesehatan yang mendorong pindahnya tenaga kesehatan ke program-program penanganan HIV dan AIDS, oleh karena ada insentif yang kelak diperolehnya.

Dengan mempertimbangkan pentingnya keberlanjutan penanganan HIV dan AIDS di Indonesia, yang masih menggantungkan pendanaan dari GHI, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai sejauh mana dukungan GHI ini telah memperkuat sistem kesehatan di Indonesia dan seberapa jauh penanganan HIV dan AIDS telah terintegrasi ke dalamnya. Penelitian ini menjadi relevan karena sebenarnya konsep integrasi telah dijadikan strategi utama oleh pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penanganan HIV dan AIDS termasuk pelibatan pemerintah daerah yang lebih besar.