Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pengelolaan simpul pengetahuan yang diinisiasi oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM selama bulan Agustus 2013 hingga Juni 2016. Pengembangan simpul pengetahuan ini dimaksudkan agar semua pengetahuan yang berhasil dikumpulkan dan diproduksi oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM dapat dimanfaatkan oleh khalayak luas, dan secara khusus untuk mendukung pengembangan kebijakan dan advokasi berbasis bukti. Sistem yang telah dikembangkan dalam simpul pengetahuan ini mengacu pada fungsi-fungsi manajemen pengetahuan dari Davenport (1994), yaitu penggalian, pengumpulan, pengidentifikasian berbagai pengetahuan terkait sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS serta pemanfaatan pengetahuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Laporan ini mengulas secara detail mengenai kegiatan dan pencapaian dari setiap fungsi manajemen pengetahuan ini, hambatan yang terjadi dalam implementasi, serta solusi yang telah diambil sehingga bias menjadi pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam manajemen pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia yang telah dilakukan mencakup pengembangan Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia, pengembangan website sebagai sumber informasi kebijakan HIV dan AIDS, pelaksanaan penelitian kolaborasi di antara anggota jaringan tentang sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS, serta kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota jaringan. Dalam rangka menerjemahkan pengetahuan yang didapat agar menjadi aksi nyata, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung upaya tersebut dalam bentuk pertemuan diseminasi hasil penelitian, seminar terbuka, pertemuan konsultatif di tingkat nasional, dan pengembangan policy brief untuk mengartikulasikan hasil-hasil penelitian menjadi pilihan kebijakan.

Beberapa pembelajaran utama dapat ditarik dari pelaksanaan simpul pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia. Pertama, ditemukan bahwa isu kebijakan HIV dan AIDS merupakan isu yang sangat spesifik dibandingkan dengan kebijakan kesehatan secara umum. Oleh sebab itu, dibentuknya Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia serta dikembangkannya website Kebijakan AIDS Indonesia sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses informasi dan pengembangan pengetahuan dalam topik ini. Kedua, kapasitas anggota jaringan dalam penelitian dan analisis kebijakan juga masih relatif terbatas sehingga untuk menyikapi hal ini berbagai kegiatan pengembangan kapasitas bagi anggota jaringan telah dilaksanakan. Ketiga, diperlukan komunikasi secara rutin antara penghasil dengan pengguna pengetahuan sehingga pemanfaatan hasil penelitian dapat terjadi dan dapat menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Interaksi dari kedua belah pihak tersebut telah diupayakan melalui berbagai forum pertemuan, termasuk pertemuan diseminasi hasil penelitian. Namun, upaya ini masih perlu terus ditingkatkan demi mendorong terjadinya komunikasi dua arah yang bersifat rutin antara penghasil dan pengguna pengetahuan.

Sebagai sebuah kesimpulan, simpul pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia yang telah dikembangkan oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM ini memiliki tiga fungsi utama, yakni (1) meningkatkan akses informasi kebijakan HIV dan AIDS, (2) membagikan dan menerapkan pengetahuan terkait kebijakan HIV dan AIDS, dan (3) menerjemahkan pengetahuan menjadi kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik. Dalam implementasinya ternyata masih ditemukan beberapa hambatan, tetapi di sisi lain PKMK telah berhasil memperoleh capaian-capaian untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia. Dengan terus mengembangkan ketiga fungsi simpul pengetahuan ini, diharapkan bisa terwujud kontribusi terhadap pengembangan kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik.