Download details

Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Provinsi Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Provinsi Bali HOT

Di Indonesia, termasuk di Bali, sistem kesehatan telah mengalami perubahan yang substantif dengan diterapkannya sistem desentralisasi sejak tahun 2001. Walaupun secara teori sistem desentralisasi ini memiliki banyak potensi, namun dalam aplikasinya di lapangan, lemahnya kapasitas kabupaten untuk merencanakan serta mengevaluasi program, mengakibatkan beberapa dampak negatif, dimana salah satunya adalah kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.  Diperlukan inovasi khusus agar proses ini dapat berjalan dengan efisien dan sustainable, terutama dalam konteks beratnya tantangan yang dihadapi oleh sektor kesehatan di Indonesia termasuk epidemi HIV/AIDS di Bali begitu kompleks. Salah satu inovasi yang dikatakan mampu menjawab tantangan tersebut adalah konsep integrasi, dimana dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS, diperlukan adanya integrasi intervensi HIV/AIDS dalam sistem kesehatan yang ada.

Literatur menunjukkan bahwa integrasi menawarkan efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang khususnya dalam konteks negara berkembang. Berbagai penelitian terkait integrasi juga menemukan bahwa hal dapat berdampak pada peningkatan kualitas layanan, dapat meningkatkan akses layanan dan cakupan program, mengurangi stigma terkait HIV dan meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di tingkat lokal sendiri, sebuah study telah membuktikan bahwa integrasi ternyata dapat memberikan peluang dalam penguatan kapasitas SDM, pengurangan stigma oleh petugas dan masyarakat serta meningkatkan koordinasi antar layanan/program. Sejalan dengan manfaat tersebut, diperlukan analysis awal yang komprehensif mengenai sejauh mana integrasi penanggulangan HIV/AIDS terhadap sistem kesehatan yang ada. Analysis ini akan bermanfaat bagi pengembangan program untuk mengarahkan intervensi apa yang harus dilakukan agar integrasi tersebut dapat berlangsung dengan laju yang menguntungkan.

Dengan demikian, permasalahan kebijakan yang perlu memperoleh perhatian dalam melihat keterkaitan antara upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan sistem kesehatan di Indonesia adalah: (1) bagaimana mengembangkan respon kesehatan masyarakat agar bisa mengakomodasi meningkatnya kompleksitas penanggulangan HIV dan AIDS dalam jangka panjang; dan (2) bagaimana mengintegrasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan yang sudah ada untuk memastikan respon jangka panjang, meskipun sistem kesehatan yang berlaku saat ini belum optimal karena adanya berbagai hambatan baik politik, ekonomi dan sosial budaya. Pemahaman tentang dua isu kebijakan ini akan sangat membantu dalam merancang sebuah program penanggulangan HIV dan AIDS yang berkelanjutan dan efektif melalui berbagai upaya penyesuaian dari tingkat strategi dalam sistem kesehatan dan penanggulangan HIV dan AIDS, penentuan prioritas dan mobilisasi sumber daya hingga tingkat operasional dan layanan

Penelitian kualitatif dilakukan di Provinsi Bali yaitu di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar melalui penelusuran data sekunder; wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan HIV di kedua lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat integrasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatandi Indonesia sehingga dapat dikembangkan rekomendasi perbaikan kinerja penanggulangan HIVdan AIDS dalam jangka menengah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Tingkat integrasi program penanggulangan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Provinsi Bali tampak masih dalam kategori terintegrasi sebagian khususnya untuk program promosi dan pencegahan serta PDP. Dalam kaitannya dengan kinerja sistem kesehatan terkait penanggulangan HIV dan AIDS, memang telah terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan layanan terkait HIV, peningkatan organisasi berbasis masyarakat yang terlibat, peningkatan anggaran bersumber domestik serta peningkatan proses koordinasi lintas pelaku. Namun demikian, perlu disadari bahwa beberapa indikator kinerja tersebut juga merupakan kelanjutan dampak dari program dan proses penanggulangan pada periode sebelumnya yang masih mengedepankan model vertikal khususnya dari penyandang dana asing. Investasi dana asing yang telah dilakukan di Provinsi Bali bersama-sama dengan investasi nasional dan daerah memang telah membawa peningkatan indikatorindikator kinerja sistem kesehatan terhadap penanggulangan HIV dan AIDS. Namun hubungan temporal antara integrasi layanan HIV dalam sistem kesehatan dengan peningkatan indikator kinerja tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Terkait dengan pembiayaan kesehatan untuk penanggulangan HIV dan AIDS memang telah terjadi peningkatan pembiayaan dari sektor domestik, namun banyak dana yang berasal dari program vertikal yang langsung dialokasikan untuk program tertentu. Hal ini seringkali tidak sejalan dengan semangat desentralisasi ataupun tidak sesuai antara kebutuhan masyarakat sasaran dengan program yang diciptakan oleh penyandang dana. Adanya skema semacam ini berdampak pada beberapa komponen subsistem sistem kesehatan yang berjalan paralel dengan mekanisme pengelolaan program yang dikendalikan oleh penyandang dana misalnya mekanisme monitoring dan evaluasi ataupun pembiayaan program. Kondisi ini dapat dikontrol melalui ketegasan komitmen pengelolaan dari pemerintah daerah untuk melakukan pooling funding strategy, sehingga sebagian besar dana yang masuk untuk program penanggulangan HIV dan AIDS dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan lokal dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dengan melihat kapasitas fiskal masing-masing daerah. Hal ini menjadi penting karena mampu mencegah terjadinya disparitas jenis dan kualitas layanan antara daerah dengan PAD tinggi dan rendah di era desentralisasi.

Penyediaan layanan terkait HIV di fasilitas kesehatan dasar ataupun lanjutan tampak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir baik dalam hal jenis layanan, jumlah layanan serta cakupan layanan. Hal ini tentu merupakan keberhasilan dari seluruh subsistem sistem kesehatan terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS. Dari aspek SDM kesehatan, walaupun tidak sepenuhnya jelas bagaimana mekanisme terkait kompetensi serta aturan pembiayaan tenaga non kesehatan pemerintah yang terlibat dalam program penanggulangan HIV di Provinsi Bali, serangkaian program peningkatan kapasitas petugas telah memberikan kemampuan bagi pusat layanan untuk melakukan program penanggulangan HIV. Hal yang sama juga terjadi untuk subsistem logistik dimana telah mampu mendukung upaya pelayanan kesehatan terkait HIV dengan optimal. Walaupun beberapa material seperti obat ARV masih sepenuhnya menggunakan mekanisme logistik terpusat, pengelolaan yang dilakukan di tingkat lokal melalui buffer 3-6 bulan telah berhasil menekan kejadian stock out obat dalam tiga tahun terakhir.

Sistem logistik yang terpusat dan rumit merupakan salah satu penghambat utama dalam penyediaan layanan. Upaya untuk menyederhanakan rantai pengadaan material dan logistik terkait lainnya memang perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan pendanaan pusat dan daerah untuk pengadaan material dan logistik lainnya juga perlu menjadi agenda kebijakan yang harus terus menerus dilakukan sehingga dapat mendorong kemandirian lokal khususnya jika lembaga donor meninggalkan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Hal yang sama juga perlu dilakukan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung keberlanjutan program. Kebijakan tentang standar kompetensi petugas yang terlibat dalam program HIV, aturan mutasi petugas serta mekanisme pembiayaan bagi petugas non kesehatan (non pemerintah) masih perlu untuk dikembangkan untuk menjamin tersedianya SDM untuk menjalankan program-program penanggulangan HIV dan AIDS.

Berbagai sumber informasi strategis telah banyak yang dimanfaatkan dalam perencanaan dan penentuan prioritas program, namun mekanisme diseminasi informasi yang selama ini dipergunakan melalui rapat koordinasi masih dirasakan belum efektif. Walaupun rapat koordinasi tersebut dimotori oleh KPAP/K, lembaga ini tidak berperan secara optimal sebagai pusat koordinasi data (bank data). Peran dan fungsi ini lebih banyak diperankan oleh Dinas Kesehatan melalui sistem informasi SIHA. Beberapa program yang didukung oleh lembaga donor masih memanfaatkan sistem informasi terpisah namun telah terjadi koordinasi dengan dinas kesehatan.

Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, hambatan akses layanan utama masih berhubungan dengan isu stigma dan diskriminasi. Walaupun sudah mengalami pengurangan, penelitian ini masih menemukan bahwa stigma terhadap HIV dan populasi kunci masih tetap berkembang di masyarakat. Secara umum akses terhadap pusat layanan sudah cukup memadai di kedua lokasi penelitian, baik melalui fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun LSM. Sayangnya masyarakat khususnya populasi kunci tidak memiliki cukup akses dalam perencanaan-perencanaan strategis semisal penetapan prioritas anggaran. Ditemukan pula semacam kesan bahwa partisipasi populasi kunci dalam formulasi kebijakan adalah sebagai symbol saja namun tidak bersifat substansial. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya untuk terus mengurangi stigma dan diskriminasi harus terus diupayakan untuk ‘menormalkan’ isu HIV. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk pertemuan konsultatif bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses formulasi kebijakan/program yang dilakukan oleh pemerintah.

Information
Created 2016-08-16 15:09:42
Changed
Version
Size 6.39 MB
Rating
(0 votes)
Created by Administrator
Changed by
Downloads 736
License
Price
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID