Download details

Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Provinsi Jawa T Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Provinsi Jawa Timur HOT

Data UNAIDS 2012 menunjukkan bahwa epidemi HIV-AIDS di Indonesia termasuk yang paling berkembang di Asia Pasifik. Hingga saat ini kebijakan dan program HIV-AIDS diarahkan untuk mewujudkan akses universal, dimana pelayanan kesehatan terkait dengan HIV-AIDS minimal dimanfaatkan oleh 80% dari populasi kunci. Hasil kajian eksternal WHO pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan dan program belum merata terjadi di berbagai di wilayah dan jenis intervensi yang dilakukan. Perluasan program HIV-AIDS dalam beberapa dekade terakhir ini di Indonesia telah menyebabkan munculnya beberapa konsekuensi lebih lanjut dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Selain menuntut upaya yang lebih efektif untuk mencegah penularan HIV baik pada populasi kunci ke populasi yang memiliki risiko yang lebih rendah, upaya penanggulangan HIV-AIDS juga menghadapi tantangan untuk menyediakan perawatan bagi orang dengan HIV-AIDS dalam jangka panjang.

Upaya penanggulangan HIV-AIDS tidak bisa dilepaskan dari sistem kesehatan yang berlaku di sebuah negara. Permasalahan kebijakan yang perlu memperoleh perhatian dalam melihat keterkaitan antara upaya penanggulangan HIV-AIDS dan sistem kesehatan di Indonesia adalah: (1) bagaimana mengembangkan respon kesehatan masyarakat agar bisa mengakomodasi meningkatnya kompleksitas penanggulangan HIV-AIDS dalam jangka panjang; dan (2) bagaimana mengintegrasikan upaya penanggulangan HIV-AIDS ke dalam sistem kesehatan yang sudah ada untuk memastikan respon jangka panjang,

Penelitian“Integrasiupaya penanggulanganHIV-AIDS dalamkerangkasistem kesehatan nasional”dilakukandenganmenggunakandisain potonglintang(crosssectional),metode kualitatif,danpendekataninduksi.Prinsippenelitianpengembanganteoritik(theorybuilding) danpenelitianpenjelasan(explanatory)serta prinsippenelitianmendalam–groundedresearch. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kab/kota yang dipilih adalah Kota Surabaya dan  Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data di tingkat provinsi dengan wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data di kab/kota dengan FGD. Durasi penelitian sejak kegiatan implementasi protokol hingga analisis data dilakukan pada bulan Mei 2014 hingga Desember 2014.

Pemangku kepentingan yang berperan dalam penanggulangan HIV dan AIDS di  Provinsi Jawa Timur, adalah: Kepala Daerah; KPA Provinsi; Bappeda Provinsi; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; LSM; dan RSUD Dr. Soetomo. Mayoritas stakeholder memiliki kepentingan yang tinggi dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Stakeholder yang memiliki sumber daya sedang adalah KPA Provinsi, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan LSM. Sedangkan untuk stakeholder dengan resources tinggi adalah Kepala Daerah, Dinas Kesehatan, dan RSUD Dr. Soetomo. Sebagian besar stakeholder memiliki kekuatan yang sedang dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Hanya dua stakeholder yang memiliki kekuatan yang tinggi yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Soetomo.KPA Provinsi, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan LSM memiliki kepentingan yang tinggi dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS namun resources dan kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder tersebut termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat membuat peran setiap stakeholder tersebut dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS menjadi kurang optimal karena kepentingan yang tinggi tidak didukung dengan resources dan kekuatan yang tinggi pula. Berbeda dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Soetomo yang memiliki kepentingan, sumber daya dan kekuatan yang semuanya termasuk kategori tinggi. Tingginya kepentingan yang didukung dengan sumber daya dan kekuatan yang tinggi membuat peran Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Soetomo menjadi sentral dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Timur.

Tingkat integrasi kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Timur adalah terintegrasi sebagian. Hal ini dikarenakan meskipun telah terdapat Perda, Renstra, SRAD 2011 - 2014 upaya penanggulangan HIV dan AIDS, tetapi belum semua kab/kota di Jawa Timur memiliki kebijakan terkait HIV dan AIDS. Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS antara lain Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Era otonomi dan desentralisasi membuat setiap kabupaten dan kota dapat memiliki sikap dan pendirian sendiri terhadap kebijakan yang ada. Faktor prioritas dan anggaran di setiap kabupaten dan kota juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut termasuk kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS.  

Sumber dana untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Timur berasal dari APBN, APBD, dan bantuan luar negeri. Pembayaran layanan pengobatan HIV dan AIDS melalui pembayaran mandiri ataupun  JKN.  Dana JKN sudah dapat digunakan oleh masyarakat untuk layanan perawatan dan pengobatan. Permasalahan pendanaan program HIV dan AIDS yang dapat diidentifikasi di Jawa Timur adalah masih terdapat perbedaan pemahaman tentang masalah HIV dan AIDS yang berdampak pada alokasi anggaran pada SKPD non kesehatan, kesulitan dalam pencatatan dan pengumpulan data penggunaan anggaran program HIV terutama data dana donor.

Pembiayaan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memiliki kondisi yang relatif sama. Ketergantungan program HIV pada dana donor di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo relatif tinggi. Proporsi dana donor untuk program HIV di Surabaya meningkat dari tahun 2012 dan 2013. Proporsi dana donor untuk program HIV di Sidoarjo sejak tahun 2010 lebih dari 50%, bahkan proporsi dana donor tahun 2014 mencapai 81%. Kegiatan assessment anggaran juga belum dilakukan oleh Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Belum ada mekanisme pencatatan dan pelaporan anggaran lintas program dan lintas sektor sejak perencanaan, penerimaan dan penggunaan anggaran program HIV. Upaya khusus untuk meghadapi pengurangan bantuan dana dari donor luar negeri belum pernah dilakukan baik di Surabaya maupun di Sidoarjo.

Penyediaan layanan kesehatan HIV dan AIDS di RSUD Dr Soetomo meliputi diagnostik hingga terapi, termasuk obat IO, serta bekerjasama dengan puskesmas satelit untuk layanan ARV. Dukungan gizi dilakukan dengan prinsip Home Based Care dan ditunjang dengan pemberdayaan dari aspek motivasi sosial dan ekonomi. Upaya penurunan stigma dan diskriminasi juga dilakukan baik di rumah sakit, Dinas Kesehatan setempat dan KPAP dengan sosialisasi dan media KIE. Koordinasi yang terjalin antara KPAP dengan LSM dan SKPD umumnya dilakukan dengan pertemuan, koordinasi, kemudian sosialisasi, sampai pada melakukan kunjungan atau observasi di lapangan. Koordinasi lebih banyak dengan LSM yang secara tidak langsung memberikan support pasien untuk datang ke rumah sakit. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur lebih memperkuat upaya koordinasi dengan Dinas Kesehatan berserta jajarannya (layanan kesehatan), melalui rapat koordinasi minimal setahun sekali.

Mekanisme jaminan kualitas telah dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, RSUD Dr. Soetomo dan KPAP. Jaminan kualitas layanan melalui monitoring dan evaluasi atau monev telah dilakukan oleh beberapa SKPD untuk beberapa program penanggulangan HIV, namun belum dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi. KPA sebagai lembaga koordinasi kegiatan lintas sektor belum memiliki format standar untuk monev HIV yang dilakukan oleh lintas program dan lintas sektor. Hasil monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini berdampak pada risiko tumpang tindih kegiatan.

Era otonomi daerah menjadikan pimpinan daerah mendapatkan otoritas dalam memegang kewenangan mengatur tenaga untuk HIV dan AIDS. KPA Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum memiliki kebijakan khusus terkait sumber daya manusia yang menangani masalah HIV dan AIDS. Penggunaan dana APBD I tidak diperbolehkan untuk tenaga kontrak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sehingga pembiayaan SDM penanggulangan HIV dan AIDS salah satunya berasal dari donor. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah memiliki standar kompetensi untuk tenaga HIV dan  AIDS, namun masih ditemui tenaga kesehatan yang belum sesuai kompetensinya. Baik KPA Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendapat dukungan LSM dalam menjangkau populasi kunci.

Terdapat regulasi mengenai penyediaan material pencegahan, diagnostik dan terapi. Untuk ARV sudah terdapat SOP untuk desentralisasi dan regulasi tentang cost-sharing antara pusat dan daerah untuk beberapa material pencegahan, diagnostik dan terapi. Sumber biaya pengadaan dari material pencegahan dan diagnostik dan terapi berasal dari APBD dan APBN. Pengadaan material di RSUD Dr. Soetomo berjalan baik.

Pengumpulan data dan informasi untuk upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Timur antara lain melalui pemetaan, survei, dan evaluasi.  Sistem informasi untuk penanggulangan HIV dan AIDS berupa sistem informasi yang dimiliki oleh KPAN dan Sistem Informasi HIV dan AIDS (SIHA). Informasi yang diperoleh dimanfaatkan untuk advokasi, review, dan pengembangan dan penguatan. Diseminasi dilakukan oleh Dinas Kesahatan Provinsi Jatim ke KPA dan jajaran di bawah Dinkes melalui rapat koordinasi atau pertemuan rutin. Banyaknya sistem pencatatan dan pelaporan yang berjalan berdampak pada meningkatnya risiko duplikasi data dan meningkatkan beban kerja petugas untuk proses dokumentasi dan administrasi.

Partisipasi masyarakat terkait upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Timur antara lain berupa adanya program Warga Peduli AIDS (WPA), Kelompok dukungan dan kelompok populasi kunci serta perguruan tinggi. Kemitraan dengan pihak swasta antara lain dalam bentuk program CSR (Corporate Social Responsibility) dan pelibatan dalam penemuan kasus. Dalam kerjasama dengan mitra tidak ada alokasi dana khusus. Untuk akses dan pemanfaatan layanan sebagian besar populasi kunci sudah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional. Peran perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Timur adalah melalui tri dharma perguruan tinggi yang meliputi oengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait masalah HIV dan AIDS. Komponen masyarakat atau LSM belum dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi program HIV.

Keterkaitan tingkat integrasi dengan kinerja program HIV dan AIDS, Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari ketersediaan data cakupan layanan dan jangkauan populasi kunci. Keberhasilan menekan jumlah populasi ditunjang dengan jumlah layanan yang sesuai. Data KPA Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa 90% Rumah Sakit di Jawa Timur telah menyelenggarakan pelayanan untuk ODHA dan persentase ODHA yang mendapat pengobatan antiretroviral tahun 2014 sebanyak 90%. Angka ini meningkat dari tahun 2013 sebanyak 85%.

Tingkat integrasi sistem dapat mempengaruhi upaya intervensi untuk penanggulangan HIV dan AIDS.Sub-sistem yang menunjukkan terintegrasi sebagian adalah sub-sistem pembiayaan, penyediaan layanan, SDM, sistem informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sub-sistem pembiayaan yang belum terintegrasi secara penuh dapat berdampak pada optimalisasi manajemen pembiayaan. Biaya program HIV dan AIDS terdistribusi melalui berbagai jalur sehingga kesulitan untuk mendapatkan data yang riil tentang total anggaran untuk program HIV dan AIDS. KPA sebagai koordinator program penanggulangan HIV dan AIDS kesulitan untuk pengumpulan data anggaran dari SKPD termasuk dari LSM.

Sub-sistem SIK untuk pencatatan dan pelaporan HIV dan AIDS memiliki Sistem Informasi HIV dan AIDS (SIHA) yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIK Nasional atau SIK Daerah. Pencatatan dan pelaporan SIHA terpisah dengan aplikasi SIK lainnya. Kondisi ini berdampak pada duplikasi pencatatan data pada SIHA dan SIK lainnya. Permasalahan lainnya yang dialami adalah kesulitan dalam melakukan komunikasi data program HIV yang bersifat lintas sektor dan lintas program dari berbagai SKPD dan LSM.

Kegiatan assessment belum pernah dilakukan terhadap pembiayaan program HIV dan AIDS, terutama tentang distribusi anggaran dan keberlanjutan program yang tergantung pada ketersediaan anggaran. Keberlanjutan program tergantung pada dinamika kebijakan di daerah. Penentuan prioritas masalah menjadi pertimbangan dalam alokasi dan distribusi anggaran. Pada era otonomi daerah, peran pimpinan daerah menjadi aktor strategis dalam menetapkan prioritas dan alokasi serta distribusi anggaran kesehatan termasuk HIV dan AIDS.



Information
Created 2016-08-16 15:11:20
Changed
Version
Size 7.15 MB
Rating
(0 votes)
Created by Administrator
Changed by
Downloads 1,148
License
Price
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID