Download details

Hubungan antara Integrasi Penerapan Pengobatan ARV ke dalam Sistem Kesehatan terhadap Efektivitas  Pengobatan HIV dan AIDS di Kota Makassar - U Hubungan antara Integrasi Penerapan Pengobatan ARV ke dalam Sistem Kesehatan terhadap Efektivitas Pengobatan HIV dan AIDS di Kota Makassar - UNHAS HOT

Ringkasan Eksekutif

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, termasuk di Kota Makassar,  tidak bisa dilepaskan dari inisiatif kesehatan global yang dilakukan melalui berbagai skema program dan pendanaan seperti Global Fund. Meskipun inisiatif kesehatan global di atas memiliki sejumlah manfaat namun juga memiliki konsekuensi negatif seperti berkembangnya sistem ganda yaitu sistem penanggulangan HIV dan AIDS dan sistem kesehatan pada umumnya. Begitu pula lemahnya insentif dari sistem kesehatan untuk mendukung upaya penanggulangan AIDS dan terbatasnya integrasi layanan HIV dan AIDS dengan layanan kesehatan yang lain.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa strategi yang berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dan menjamin keberlanjutan intervensi tersebut setelah berakhirnya dukungan dana dan teknis dari lembaga donor adalah dengan mengintegrasikan layanan HIV termasuk intervensi spesifik seperti layanan ARV (antiretroviral) ke dalam sistem kesehatan. Tujuan dari integrasi pengobatan ARV ke dalam sistem kesehatan adalah untuk memperkuat efektivitas, efisiensi dan pemerataan dari respon tersebut dan sekaligus sistem kesehatannya.

KPA Kota Makassar melaporkan bahwa hingga Oktober 2015 terdapat 7016 kasus HIV-AIDS di Kota Makassar. Peningkatan akses orang dengan HIV-AIDS (ODHA) pada layanan pengobatan ARV merupakan salah satu hal penting sehingga angka kesakitan dan kematian terkait HIV dan AIDS bisa diturunkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara sistematik kontribusi integrasi penerapan pengobatan ARV ke dalam sistem kesehatan terhadap efektivitas respon AIDS di Kota Makassar dan mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan integrasi tersebut bisa berkontribusi terhadap efektivitas respon HIV dan AIDS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus) untuk melihat tingkat integrasi dan kontribusi integrasi pengobatan ARV ke dalam sistem kesehatan terhadap efektivitas respon HIV dan AIDS  di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan integrasi tersebut bisa berkontribusi terhadap efektivitas respon HIV dan AIDS di Kota Makassar.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta pengumpulan data sekunder di berbagai instansi yang memiliki program HIV dan AIDS. Pada penelitian ini, sebanyak 35 informan telah  diwawancarai yang terdiri dari 13 informan pada level sistem dan 18 informan pada level program dan 4 informan pada penerima manfaat. Data sekunder diperoleh di berbagai instansi yang menjalankan program HIV baik pada tingkat imlementasi maupun merupakan lembaga yang bersifat koordinatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Makassar sejak 2013 menjadi wilayah pelaksanaan inisiatif penggunaan ARV untuk pengobatan dan pencegahan yang dikenal dengan Strategic Use of ARV (SUFA). Inisiasi ini bertujuan agar mereka yang  memiliki perilaku berisiko, ibu hamil, pasien tuberkulosis (TB), hepatitis, IMS dan pasangan ODHA dapat segera mendapatkan tes HIV.  SUFA juga menginisiasi pengobatan ARV secara dini tanpa melihat jumlah CD4-nya pada ODHA dengan stadium klinis AIDS 3 atau 4, ibu hamil, pasien TB, pasien Hepatitis dan populasi kunci yang mengidap HIV. Saat ini di Kota Makassar, terdapat 6 Rumah Sakit (RS)  dan 5 Puskesmas yang menyediakan layanan ARV. Dengan adanya SUFA, maka layanan ARV baik itu Puskesmas maupun RS makin ditingkatkan baik secara SDM maupun jenis layanan. Untuk pelayanan kesehatan dasar, sebanyak 43 Puskesmas sudah mampu tes HIV. Dinas Kesehatan Kota Makassar juga memberlakukan model Puskesmas satelit, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan terkait HIV. Puskesmas satelit merupakan Puskesmas yang letaknya tidak berjauhan dengan layanan yang sudah paripurna dalam program HIV.

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa terjadi integrasi  sebagian  pengobatan ARV bagi ODHA di Kota Makassar ke dalam subsistem sistem manajemen dan regulasi, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem penyediaan kefarmasian dan alat kesehatan, subsistem pengelolaan sumber daya manusia, subsistem pengelolaan partisipasi masyarakat, subsistem subsistem layanan kesehatan,  dan mempengaruhi peningkatan jumlah ODHA yang telah memulai dan menjalani pengobatan ARV. Integrasi penuh pengobatan ARV bagi ODHA di Kota Makassar terjadi dalam subsistem kesehatan informasi strategis.

Keberadaan program-program strategis dari pemerintah seperti program program SIHA (sistem informasi HIV dan AIDS), Puskesmas LKB (layanan komprehensif berkelanjutan) dan program SUFA (strategic use of antiretroviral) merupakan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya integrasi sebagian dan integrasi penuh di atas. Program SIHA meningkatkan kualitas informasi dan data terkait ODHA dan penggunaan ARV sehingga membantu pelaporan yang digunakan untuk peyediaan dan pendistribusian ARV. Program Puskesmas LKB dan SUFA membuat jumlah orang yang menjalani tes HIV (VCT maupun PITC) bertambah termasuk orang-orang yang telah memulai pengobatan ARV. Integrasi sebagian dan integrasi penuh tersebut meningkatkan efektifitas layanan ARV di Kota Makassar seperti terlihat pada kaskade layanan ARV di kota ini. 

Kaskade layanan ARV pada tahun 2014 dan 2015 yang meliputi perbandingan jumlah orang yang melakukan konseling dan tes HIV, jumlah orang yang ditemukan posistif HIV melalui konseling dan tes HIV,  jumlah orang yang memenuhi syarat ARV serta jumlah orang yang memulai dan mempertahankan pengobatan ARV, memperlihatkan peningkatan jumlah orang yang telah melakukan konseling dan testing dan bila hasilnya HIV postif memulai layanan ARV. Jumlah kunjungan ke layanan konseling dan testing dari 36,197 pada tahun 2014 orang meningkat menjadi 40,713 orang pada tahun 2015. Terjadi pula peningkatan jumlah orang yang melakukan testing HIV dari 35,543 orang pada tahun 2014 menjadi 40,702 orang pada tahun 2015. Kaskade layanan ARV juga memperlihatkan dari 4,195 orang yang memenuhi syarat ARV pada tahun 2015 terdapat 3,006 yang pernah memulai ARV dan terdapat 1,598 yang mempertahankan pengobatan ARV. Sementara itu, sampai September tahun 2015 lalu terdapat 69% dari 3331 ODHA di 6 rumah sakit yang memenuhi syarat untuk diberikan ARV telah memulai program ARV dan 95% dari 774 ODHA di 5 Puskesmas LKB di Kota Makassar telah telah memulai program ARV. Namun masih ada 31% dari ODHA di 6 rumah sakit yang memenuhi syarat untuk mengikuti program ARV dan 5% dari ODHA yang memenuhi syarat untuk mengikuti ARV yang harus dijangkau supaya mereka bersedia memulai dan mempertahankan program ARV. Meskipun efektifitas layanan ARV meningkat, data-data di atas menunjukkan masih terdapat ODHA yang belum memulai pengobatan ARV atau mengalami lost follow up maupun menghentikan (tidak patuh) program ARV.

Sampai saat ini pengadaan ARV merupakan wewenang pemerintah pusat (program vertikal). Namun penelitian ini menunjukkan bahwa selain aspek penyediaan (availability), hal yang juga sangat penting adalah meningkatkan jumlah populasi kunci yang bersedia melakukan tes HIV dan meningkatkan jumlah ODHA yang bersedia  memulai dan patuh menjalani pengobatan ARV (accessibility and adherence to treatment).  Peran partisipasi masyarakat khususnya tenaga penjangkau untuk mendorong kalangan berisiko tinggi bersedia menjalani konseling dan tes HIV dan kemudian memulai serta mempertahankan (mematuhi) pengobatan ARV menjadi sangat krusial. Peran tenaga penjangkau ini juga penting untuk memberikan informasi dan dukungan dalam menghadapi dampak samping ARV dan dalam meningkatkan kepatuhan menjalani pengobatan ARV. Lima Puskesmas LKB dan 6 rumah sakit di Kota Makassar memiliki keterbatasan dalam menyediakan dan mendukung pendanaan terhadap tenaga penjangkau ini, sehingga sebagian besar tenaga penjangkau berasal dari populasi kunci dan LSM-LSM dan dibiayai oleh donor internasional (Global Fund).

Karena pengadaan ARV berada di bawah wewenang pemerintah pusat namun pemerintah pusat tidak mengatur program-program mikro seperti penjangkauan dan pendampingan ODHA di lapangan,  maka advokasi yang intensif khususnya terhadap lembaga yang memiliki kekuasaaan besar bagi penyedia anggaran di daerah (seperti Bappeda) dan lembaga strategis lainnya seperti DPRD Kota Makassar mengenai perlunya ketersediaan aspek pendukung layanan ARV etrsebut perlu dilakukan. Kedua lembaga di daerah ini perlu diyakinkan mengenai pentingnya 0pendanaan yang berkesinambungan bagi tenaga penjangkau dan program penjangkauan untuk meningkatkan jumlah kalangan berisiko yang bersedia melakukan tes HIV, memulai dan mempertahankan pengobatan ARV. Lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan tinggi terhadap program ARV seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit perlu memberikan pemahaman yang baik bagi pihak atau lembaga yang berwenang dalam mengatur alokasi anggaran (Bappeda dan DPRD Kota Makassar) mengenai pentingnya peran tenaga dan program penjangkauan ini untuk mendukung layanan ARV, menekan kesakitan dan kematian terkait HIV dan AIDS serta dalam meningkatkan kualitas hidup ODHA, merupakan langkah awal upaya advokasi di atas.

Information
Created 2016-08-29 13:19:15
Changed
Version
Size 2.52 MB
Rating
(0 votes)
Created by Administrator
Changed by
Downloads 1,099
License
Price
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID