Download details

Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan Studi Kasus Program PMTS pada LSL di Kota Denpasar - Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan Studi Kasus Program PMTS pada LSL di Kota Denpasar - UNUD HOT

Ringkasan Eksekutif

Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan:

Studi Kasus PMTS LSL di Kota Denpasar

 

Latar Belakang

Upaya penanggulangan HIV di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari inisiatif kesehatan global yang dilakukan melalui berbagai skema program dan pendanaan. Masih terdapat perdebatan tentang kemungkinan dampak negatif dan positif dari integrasi intervensi spesifik ke dalam sistem kesehatan. Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) pada komunitas LSL, merupakan salah satu intervensi spesifik yang dinisiasi oleh donor dan perlahan-lahan mula diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan daerah di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara integrasi dengan efektivitas progrm dan melihat mekanisme apa yang memungkinkan integrasi pada program PMTS LSL bisa mempengaruhi efektivitas.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan disain studi kasus terhadap PMTS LSL di Kota Denpasar. Pengumpulan data berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2015. Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap 23 orang informan dari Dinas Kesehatan, Bappeda dan KPA Kota Denpasar, LSM penyedia layanan HIV untuk LSL (YGD dan YKP), Puskesmas, Rumah Sakit, Majelis Madya Desa Pekraman dan LSL yang mengakses layanan PMTS LSL. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap data-data dari Dinas Kesehatan, KPA, Puskesmas, maupun LSM. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan framework approach.

Hasil

Program PMTS LSL di Kota Denpasar terintegrasi sebagian dengan sistem kesehatan daerah. Program PMTS LSL terintegrasi sebagian padaenam sub-sistem dalam sistem kesehatan daerah dan satu-satunya subsistem yang telah terintegrasi penuh adalah subsistem penyediaan layanan.Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat integrasi antara lain konteks politik yaitu adanya komitmen Pemerintah Kota Denpasar terhadap upaya penanggulangan HIV; konteks ekonomi yaitu terhentinya dukungan dana luar negeri dari MPI; konteks sosial budaya yaitu masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap LSL; dan kapasitas sistem kesehatan daerah Kota Denpasar yaitu keterbatasan sumber daya terutama dana dan SDM yang dimiliki untuk pengelolaan program. Dilihat dari efektivitasnya secara umum, program PMTS LSL di Kota Denpasar kurang efektif dalam mengoptimalkan cakupan akses layanan PMTS dan dalam mewujudkan perilaku seks yang aman pada komunitas LSL. Namun, kualitas layanan PMTS telah dipersepsikan baik oleh komunitas LSL yang mengakses layanan.

Integrasi manajemen dan peraturan terkait penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan berkontribusi terhadap kinerja programPMTS LSL. Dengan tercantumnya isu HIV dalam RPJMD dan RKPD Kota Denpasar serta Renstra Dinkes Kota Denpasar maka terdapat dasar hukum bagi perencanaan, termasuk penganggaran upaya penanggulangan HIV di Kota Denpasar dari APBD yang pada akhirnya juga mendukung penyelenggaraan program PMTS LSL.

Integrasi pembiayaan kesehatanterkait penanggulangan HIV ke dalam sistem kesehatan berkontribusi terhadap kinerja PMTS LSL. Dengan adanya alokasi APBD untuk pembiayaan reagen, kondom serta gaji petugas lapangan penjangkau LSL di Puskesmas, maka upaya penanggulangan HIV, termasuk PMTS LSL, dapat berjalan secara efektif.

Integrasi SDMterkait penanggulangan HIVke dalam sistem kesehatan berkontribusi terhadap kinerja PMTS LSL. Adanya petugas lapangan dari komunitas LSL yang ditempatkan di Puskesmas serta tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk memberikan layanan yang ‘ramah’ GWL menyebabkan kepuasan akan layanan dan juga meningkatnya kunjungan komunitas LSL untuk mengakses layanan PMTS LSL di Puskesmas.

Integrasi penyediaan pasokan dan peralatan medisterkait penanggulangan HIVke dalam sistem kesehatan berkontribusi terhadap kinerja PMTS LSL. Penyediaan alat reagen, kondom dan obat-obatan yang didanai dari APBD, APBN dan JKN menunjang penyelenggaraan layanan PMTS LSL. Mekanisme peminjaman reagen antar layanan memungkinkan Puskesmas untuk mengatasi permasalahan stock out reagen sifilis.

Integrasi informasi strategisterkait penanggulangan HIVke dalam sistem kesehatan yang masih rendah berkontribusi terhadap kinerja PMTS LSL. Meskipun data-data yang ada telah digunakan untuk advokasi dan perencanaan, upaya untuk memperoleh data masih belum efisien. Pencatatan dan pelaporan yang kurang terintegrasi juga menyebabkan beban ganda bagi pemegang program di layanan.

Integrasi partisipasi masyarakatterkait penanggulangan HIVke dalam sistem kesehatan berkontribusi terhadap kinerja PMTS LSL. Partisipasi LSL dalam penanggulangan HIV lebih aktifdibandingkan partisipasi masyarakat umum. Mekanisme partisipasi LSL tersebut lebih aktif karena dilakukanmelalui pertemuan rutin dengan Dinkes, KPA dan layanan HIVdimana hal ini tidak dilakukan pada masyarakat umum. Namun paska diintegrasikannya pembiayaan upaya penanggulangan HIV pada LSL ke APBD, frekuensi pertemuan antara KPAK dengan komunitas LSL berkurang sehingga partisipasi LSL dalam penanggulangan HIV menurun.

Integrasi antara penyediaan layanan terkait penanggulangan HIVke dalam sistem kesehatan berkontribusi terhadap kinerja PMTS LSL. Sejak tahun 2012, telah dikembangkan empat Puskesmas Ramah GWL di Kota Denpasar. Kunjungan LSL untuk mengakses layanan PMTS LSL ke Puskesmas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tapi persentase LSL yang mengakses layanan masih sangat terbatas.

Kesimpulan

Tingkat integrasi upaya penanggulangan HIV berhubungan dengan kinerja PMTS LSL. Mekanisme kerja dalam sub-sistem manajemen dan regulasi, pembiayaan, SDM, penyediaan farmasi dan alkes, informasi strategis dan partisipasi masyarakat setelah integrasi mempengaruhi kinerja PMTS LSL yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas program.

Rekomendasi

Beberapa hal yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas PMTS LSL yaitu: 1)Pemerintah pusat hendaknya mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi dengan menambahkan komponen pencegahan (distribusi kondom dan komunikasi perubahan perilaku) dalam SIHA. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk menyederhanakan dan menghindari duplikasi dalam pencatatan dan pelaporan layanan HIV; 2) Pemerintah daerah perlu mengembangkan  aturan dan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh dana dan aktivitas terkait upaya penanggulangan HIV yang dilakukan oleh berbagai pihak tercatat dan terlaporkan ke Dinas Kesehatan; 3) Pemerintah hendaknya meningkatkan pendanaan upaya penanggulangan HIV melalui alternatif pendanaan bersumber dari pajak rokok, dana CSR, serta ADD. Dinkes dan KPA Kota Denpasar berkordinasi dengan Bappeda hendaknya mengadvokasi Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa agar Pemerintah Desa mengalokasikan dana ADD untuk upaya penanggulangan HIV;4)Pihak KPA dan Dinas Kesehatan hendaknya menyelenggarakan upaya untuk menciptakan peran positif pemangku kepentingan terhadap upaya penanggulangan HIV pada LSL; 5) Pemerintah hendaknya meningkatkan kapasitas SDM dengan merekrut petugas lapangan dalam kuantitas yang adekuat dengan dana yang bersumber dari APBD. Petugas lapangan untuk menjangkau LSL hendaknya berasal dari komunitas LSL.Waktu kerja, mekanisme kerja serta target capaian perlu ditentukan secara rasional dengan memperhatikan karakteristik pekerjaan serta kapasitas SDM yang ada; 6) Survey kepuasan terhadap layanan PMTS LSL perlu dijadikan prosedur rutin penjaminan mutu di fasilitas layanan kesehatan. 

Information
Created 2016-08-29 13:24:03
Changed
Version
Size 3.23 MB
Rating
(0 votes)
Created by Administrator
Changed by
Downloads 851
License
Price
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID