Download details

Integrasi Respon HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta - PPH Atmajaya Jak Integrasi Respon HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta - PPH Atmajaya Jakarta HOT

Ringkasan Eksekutif

Isu keberlanjutan program LASS menjadi penting terutama dengan berkurangnya dukungan pendanaan Mitra Pembangunan Internasioanl (MPI) untuk program harm reduction saat ini. Untuk mengetahui tentang posisi program LASS dalam sistem kesehatan di DKI Jakarta, maka penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggali seberapa jauh integrasi respon program LASS ke dalam sistem kesehatan berkontribusi terhadap efektivitas program di DKI Jakarta. Dengan melihat sejauh mana integrasi kebijakan dan program program LASS ke dalam sistem kesehatan telah memberikan kontribusi pada efektivitas program LASS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan disain studi kasus sebagai upaya untuk memahami lebih dalam hubungan antara integrasi dan efektivitas penanggulangan AIDS. Kasus LASS dipilih karena merupakan intervensi spesifik di dalam pencegahan HIV dan AIDS untuk kalangan penasun di DKI Jakarta. Dalam mengumpulkan data primer dan sekunder, secara kumulatif, data terkumpul dari 42 informan (25 laki-laki dan 17 perempuan) yang berkompeten membahas isu sistem kesehatan, program HIV dan AIDS serta kualitas layanan termasuk perkembangan integrasi ke sistem layanan kesehatan terutama di tingkat DKI Jakarta. 

Penanggulangan HIV sudah menjadi prioritas kesehatan di DKI Jakarta. Isu HIV sudah masuk sebagai program prioritas dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2013-2017 yang mengacu pada MDGs untuk memastikan prioritas Pemda dalam meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan termasuk HIV. Komitmen politik Pemerintah Daerah terlihat dari peran dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta yang diikuti oleh Pemda dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan kunci di DKI Jakarta termasuk Perda HIV No. 5 tahun 2008 tentang penanggulangan HIV&AIDS sebagai kebijakan daerah terkait HIV; Pergub nomor 26 tahun 2012 tentang pembentukan KPAP/K sebagai salah satu kebijakan daerah terkait HIV dan Surat edaran Kepala Dinkes tahun 2009 tentang kemandirian Pemda untuk menganggarkan pertemuan penasun, pertemuan keluarga, pemberian jarum, pembelian metadon.

Dinkes berperan sebagai leading sector HIV dengan didukung peran KPAP yang mengkoordinir lembaga lainnya dalam program HIV, Puskesmas melakukan layanan HIV dan HR/LASS. Program LASS di DKI Jakata juga mendapatkan dukungan dana MPI seperti HCPI dan Global Fund. Namun, meski secara implementatif dukungan luar negeri sudah bersinergi dengan instansi pemerintah terkait yaitu KPA, namun justru di tingkat perencanaan tidak ada koordinasi dari lembaga internasional HIV yang memiliki program di Jakarta dengan Bappeda untuk dana hibah yang diberikan.

Dengan adanya otonomi daerah, DKI Jakarta dapat lebih mandiri dalam sektor kesehatan karena pemasukan daearah yang cukup besar. Bahkan desentralisasi di DKI Jakarta memungkinkan kewenangan Kepala Dinkes hampir setara dengan menteri, bisa menentukan kebijakan sendiri untuk diikuti oleh kotamadya dan dapat mengurus masalah kesehatan menggunakan dana sendiri meski tidak mendapatkan dana dekonsentrasi. Desentralisasi berpengaruh untuk menghindari overlapping tupoksi, walau Dinkes dan KPAP sama-sama mendapatkan APBD. Alokasi pemerintah daerah untuk HIV cukup tinggi dan terus meningkat di tahun 2014.

Adapun dasar perencanaan yang digunakan adalah data-data epidemiologis berupa data surveillance rutin/STBP oleh Sudin, PKM, LSM dan KPA serta jumlah kasus HIV dan pemodelan matematik. Disamping itu, dilakukan pemetaan pada populasi kunci setiap dua tahun sekali yang dilakukan oleh Dinkes dan KPAP yang kemudian dijadikan acuan besaran masalah dan penetapan program. Mekanisme pengukuran masalah dilakukan melalui surveilance dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinkes dan KPAN setiap tahun serta menggunakan SIHA.

Pemangku kepentingan terkait program LASS di DKI Jakarta terdiri dari berbagai unsur dengan posisi kepentingan dan kekuasaan yang berbeda-beda. Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan kekuasaan tinggi adalah Dinkes, Puskesmas dan MPI. Sedangkan pemangku kepentingan yang memikiki kepentingan tinggi namun memiliki kekuasaan rendah adalah KPAP, Populasi kunci, KPAK, Sudinkes dan LSM. Kebalikannya, pemangku kepentingan dengan kekuasaan tinggi dan kepentingan rendah adalah Bappeda dan Biro Kesos. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan dalam program LASS di DKI Jakarta sangat beragam, dari aspek sistem dan kebijakan maupun pada aspek pelaksana program.  Kerjasama antar pemangku kepentingan sudah mulai terjalin namun kelihatannya masih ada beberapa hambatan dalam saling berkoordinasi.  Adanya kerancuan mengenai wewenang dan tanggung jawab terlihat cukup mempengaruhi jalannya program.

Dari hasil analisa pengolahan data dapat disimpulkan bahwa tingkat integrasi sistem kesehatan di setiap sub-dimensi di DKI Jakarta memiliki tingkat yang berbeda. Sub-dimensi yang dinilai sudah terintegrasi secara penuh dengan sistem kesehatan adalah 1] Penganggaran, proporsi, distribusi dan pengeluaran; 2] Pembiayaan; 3] Ketersediaan layanan; dan 4] Kordinasi dan rujukan. Sedangkan sub-dimensi yang masing masuk dalam kategori terintegrasi sebagian adalah 1] regulasi; 2] Formulasi Kebijakan; 3] Pengelolaan sumber pembiyaan; 4] Mekanisme pembiyaan; 5] Komponsasi; 6] Regulasi penyediaan penyimpanan, diagnostik; 7] Sumber daya; 8] Singkronisasi sistem informasi; 9] Diseminasi dan pemanfaatan; dan jaminan kualitas layanan. Selain itu, masih ada sub-dimensi yang dinilai tidak terintegrasi dengan sistem kesehatan yaitu 1] Akuntabilitas; 2] Kebijakan dan sistem manajemen; dan 3] Partisipasi masyarakat.

Program LASS awalnya dilakukan oleh LSM namun sejak 2005 Puskesmas mulai menjalankan program LASS. Pada 2014 terdapat 38 Puskesmas dan enam LSM yang menjalankan program LASS di DKI Jakarta, melalui dukungan APBD dan MPI. LASS bisa diakses melalui Puskesmas dengan pengambilan di loket poli dan LSM melalui distribusi langsung dan satelit. Beberapa puskesmas bahkan melakukan penjangkauan yang dilakukan oleh kader muda untuk dapat mendistribusikan secara langsung ke penasun. Pilihan penasun untuk mengambil LASS sangat bergantung juga pada kedekatan dengan petugas yang melayani. Ketersediaan petugas di Puskesmas juga masih menjadi tantangan, karena tingginya rotasi dan mutasi di DKI Jakarta. Secara umum, Penasun yang sudah mengakses LASS merasakan manfaatnya terhindar dari penularan penyakit.

Pemetaan KPAP (2014) memperkirakan estimasi penasun yang berada di lima wilayah di DKI Jakarta berjumlah 4.908 orang. Dengan menggunakan data capaian tahun 2014, terlihat bahwa 64% penasun sudah terjangkau oleh program LASS. Bahkan jumlah jangkauan ini lebih besar 9% dari target yang ditetapkan dalam SRAP KPAP untuk tahun 2014. Dengan total distrusi jarum yang dilakukan di Puskesmas dan LSM, maka dapat diperkirakan setiap penasun memperoleh sekitar 16 buah jarum per bulan atau 4 buah jarum per minggu.

Terdapat beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap pencapaian program LASS di DKI Jakarta. Pertama, ketersediaan layanan alat suntik steril yang merata di semua wilayah mempermudah penasun untuk mengakses layanan. Kedua, ketersediaan layanan juga didukung oleh kordinasi dan rujukan antara pelaku program LASS. Ketiga, sumber pembiayaan untuk program LASS sudah masuk dalam alokasi dana pemerintah daerah. Keempat, regulasi penyediaan dan distribusi jarum suntik dalam program LASS sudah beroperasi di DKI Jakarta. Pada program LASS di Jakarta, dapat dikatakan bahwa integrasi penuh di aspek pembiayaan, koordinasi dan rujukan, serta penganggaran ini berpotensi untuk benar-benar mendukung keberhasilan program LASS secara berlanjut.

Berdasarkan temuan diatas, rekomendasi disiapkan berdasarkan pemangku kepentingan terkait program LASS sesuai dengan peran dan tanggung jawab setiap institusi sebagai berikut:

Kementerian Kesehatan:

  • Membuat standard kompetensi pelaksana program program dengan mengacu pada panduan pelaksanan pengurangan dampak buruk versi revisi;
  • Mengembangkan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) agar memperjelas tata kelola dan pelaporan LASS untuk mengindari overlapping pelaporan antara bagian penyakit menular dan kesehatan jiwa;

Dinas Kesehatan:

  • Memperjelas sistem rekrutmen dan deskripsi kerja bagi pelaksana program LASS termasuk kader muda berdasarkan standar kompotensi dari pusat;
  • Membuat kompilasi kebutuhan pelatihan dari Puskesmas dan Sudinkes secara berkala sebelum proses pengajuan APBD dilakukan, berdasarkan format resmi yang diedarkan;
  • Menerapkan sistem handover-note dan pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas bagi posisi yang ditinggalkan sebagai solusi rotasi yang tinggi;
  • Menyediakan sistem rujukan BPJS dan layanan bagi warga yang tidak memiliki KTP
  • Melakukan kajian rencana peningkatan status puskesmas menjadi RS tipe D mengingat fitrah puskesmas sebagai layanan primer dengan akses dekat ke masyarakat;
  • Memasukan program LASS dan HIV dalam ISO puskesmas untuk menjamin kualitas layanan dan ketertiban administrasi dan pelayanan, termasuk membuka peluang masukan dari penerima manfaat;

KPAP/K:

  • Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi terkuat program LASS terutama dalam konteks singkronisasi data, kebutuhan pelatihan dan partisipasi LSM dan komunitas, dan pencapaian target;
  • Mengembangkan sistem kontrak dengan LSM untuk mendukung pelaksanan program LASS melalui dana APBD hibah;

Puskesmas:

  • Meningkatkan kualitas SIHA dengan melakukan pelaporan secara berkala, termasuk melakukan analisa data capaian program;
  • Melibatkan penasun dalam perencanaan program sebagai bagian dari proses Musrenbang;
  • Mengaktifkan kembali peran kader muda untuk melakukan penjangkauan lapangan bersama LSM;

LSM:

  • Mendalami dan terlibat dalam proses Musrenbang sebagai bagian dari advokasi anggaran program LASS.
Information
Created 2016-08-29 13:27:40
Changed
Version
Size 2.39 MB
Rating
(0 votes)
Created by Administrator
Changed by
Downloads 553
License
Price
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID