PENDAHULUAN

Penularan HIV melalui transmisi seksual merupakan jalur utama penyebaran HIV di Indonesia. Estimasi dan proyeksi epidemi HIV menunjukan 90% dari 70,000 – 80,000 infeksi baru HIV per tahun pada tahun 2014 -2019 terjadi melalui hubungan seks, sedangkan penularan melalui pertukaran alat suntik tidak steril hanya 3% dan 7% lainnya adalah penularan dari ibu kepada bayinya. Estimasi ini konsisten dengan persentase faktor risiko kasus AIDS yang dilaporkan hingga akhir 2015 yaitu 80% heteroseksual, 8% homoseksual (LSL), 4% Ibu positif HIV ke anaknya, dan 3% Penasun.

Selama ini penanggulangan HIV-AIDS pada populasi kunci yaitu WPS, LSL dan Waria terutama terlaksana berkat dorongan inisiatif global berupa bantuan finansial yang memiliki konsekuensi berwarna dan dinamisnya perkembangan kebijakan dan program penanggulangan HIV-AIDS pada populasi ini, namun apapun itu, program penanggulangan HIV-AIDS pada kelompok ini hampir seluruhnya merupakan intervensi kesehatan spesifik yang bertujuan untuk mencegah penularan HIV melalui transmisi seksual. Meskipun telah banyak dilaporkan bahwa intervensi spesifik lebih efisien diterapkan terutama pada negara-negara dengan keterbatasan sumber daya, telah dilaporkan beberapa kelemahan termasuk yang ditemukan dalam rangkaian penelitian I dan II Kebijakan dan Program HIV & AIDS Dalam Kerangka Sistem Kesehatan di Indonesia, diantaranya: 1) berkembangnya sistem ganda atau paralel dalam sistem kesehatan, 2) kekhawatiran akan tergerusnya sumber daya dari sistem kesehatan kepada intervensi kesehatan spesifik yang memiliki skema pendanaan perbeda, serta yang paling ditakutkan adalah 3) lemahnya insentif dan adopsi sistem kesehatan terutama di daerah untuk mendukung upaya penanggulangan yang kemudian mengancam keberlanjutan program. Diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan intervensi kesehatan spesifik pencegahan melalui transmisi seksual kedalam tatanan keorganisasian sistem kesehatan pada umumnya dengan memperhatikan aspek struktural dan fungsional yang mampu menjamin keberlangsungan layanan di tingkat akar rumput.

Terkait hal tersebut mengacu pada SKN 2012 serta serta arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, pengembangan pelayanan kesehatan diharapkan mengacu pada 3 hal penting yaitu (1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (2) Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care) (3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba membangun model layanan dalam Program PMTS yang dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan terdepan yaitu Puskesmas dan jejaringnya. Model dibangun dengan mempertimbangkan berbagai peraturan, kebijakan dan pedoman yang telah ada, serta rekomendasi program prioritas sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan konsep dan pola integrasi intervensi kesehatan spesifik pencegahan melalui transmisi seksual kedalam sistem pelayanan di Puskesmas dan jejaringnya.