Ide awal penelitian Integrasi Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV & AIDS ke dalam Sistem Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan dukungan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia, berangkat dari kenyataan bahwa program HIV & AIDS di Indonesia merupakan bagian dari inisiatif kesehatan global untuk merespon situasi epidemi di Indonesia. Oleh karenanya, permasalahan integrasi dengan sistem kesehatan menjadi sebuah pertanyaan besar mengingat berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model penanggulangan HIV & AIDS yang didorong oleh inisiatif kesehatan global telah mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif pada sistem kesehatan, seperti terbangunnya sistem pelayanan kesehatan yang paralel; diterapkannya model-model intervensi yang bersifat global; dan terpisahnya layanan HIV & AIDS dari pelayanan kesehatan lainnya yang justru memperbesar eksklusi sosialbagi kelompok marginal. Beranjak dari ‘keprihatinan’ tersebut, maka penelitian ini mengembangkan tiga agenda utama yang dikaji dan direkomendasikan selama proses penelitian ini berlangsung. Ketiga agenda tersebut adalah (1) pentingnya integrasi program HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan, (2) mengintegrasikan pendekatan struktural ke dalam intervensi penanggulangan HIV & AIDS saat ini yang didominasi oleh pendekatan individual, yang pada dasarnya diintroduksikan oleh inisiatif kesehatan global, dan (3) mendorong pelayanan kesehatan yang inklusif mengingat populasi utama dari penanggulangan HIV & AIDS ini adalah kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat.

Agenda pertama dari seri penelitian tersebut, dimulai dengan melakukan penelitian untuk mengukur tingkat integrasi fungsifungsi program penanggulangan HIV & AIDS dengan fungsifungsi sistem kesehatan. Pengukuran tingkat integrasi ini menjadi penting mengingat bahwa inisiatif global ini bersifat sementara dan pada akhirnya menjadi tanggung jawab sistem kesehatan untuk meneruskan, memperluas dan menjamin keberlangsungan inisiatif tersebut di masa depan. Pengukuran integrasi ini dilakukan berdasarkan pada cakupannya (nasional dan daerah) dan jenis intervensinya (pencegahan dan perawatan, pengobatan dan dukungan) dan telah dilakukan di 8 provinsi (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua). Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan belum sepenuhnya terjadi. Gambaran tentang berlakunya sistem paralel dalam penyediaan layanan, pembiayaan, penyediaan logistik dan pengelolaan informasi strategis bisa dilihat dalam pelaksanaan penanggulangan HIV & AIDS di berbagai wilayah dan jenis intervensinya. Integrasi masih menjadi tantangan yang besar untuk bisa diwujudkan dalam penanggulangan HIV & AIDS, karena adanya berbagai kepentingan yang berbeda baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tidak mudah untuk dinegosiasikan.

silahkan download buku ini di link berikut: