University Club UGM. Selasa, 19 Januari 2016

Kebijakan dan program HIV di tahun 2015 tidak menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, di level kebijakan hanya ada satu regulasi yang muncul di tahun ini, perubahan kebijakan di level pusat sehingga belum ada keputusan strategis di KPA Nasional terkait dengan SRAN 2015-2019 sebagai dasar acuan bagi penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Di tingkat program, ada kecenderungan adanya penurunan kegiatan di lapangan karena berakhirnya sejumlah pendaaan dari donor di berbagai tempat baik dari DFAT – Pemerintah Australia, USAID – Pemerintah Amerika Serikat dan Global Fund yang menggunakan skema SSF. Situasi pada tahun 2015 ini tentu akan membawa pengaruh pada penanggulangan HIV dan AIDS pada tahun 2016 mendatang. Tantangan dan hambatan apa yang akan terjadi pada isu penanggulanangan AIDS di tahun 2016, menjadi topik utama agenda seminar setengah hari.

Seminar yang diselenggarakan oleh tim Kebijakan AIDS PKMK FK UGM pada tanggal 19 Januari 2016, menghadirkan 5 orang pembicara yakni; dr. Akhmad Ahadi S, MPH (Dinas Kesehatan DIY), dr.Yanri Wijayanti Subronto, Sp.PD,h.D (Fakultas Kedokteran UGM), Drs. F. Kaswanto (KPA Kota Yogyakarta), Gama Triono (PKBI DIY), serta Muhammad Suharni, MA (Tim Peneliti Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM). Pembukaan disampaikan oleh Ign. Praptoraharjo, PhD, sekaligus memberikan  pengantar seminar  melalui over view situasi penanggulangan AIDS di tahun 2015 serta isu strategis di tahun 2016.

Selanjutnya adalah paparan kelima narasumber yang menyampaikan pandangan situasi penanggulangan AIDS di tahun 2016. Garis besar pandangan yang disampaikan terbagi dalam 3 topik yakni pembiayaan, perubahan institusional penanggulangan AIDS, dan pergeseran dari Millenium Development Goals (MDGs) menuju Sustainable Development Goals. Catatan diskusi ketiga topik tersebut adalah; (1) Peningkatan anggaran kesehatan tidak secara siginifan berpengaruh pada perubahan anggaran kesehatan daerah, (2) Strategi pembiayaan peralihan pendanaan donor kepada pendanaan daerah, (3) Pengaruh perubahan pola pendanaan NFM pada kegiatan penanggulangan AIDS khususnya di sektor komunitas, (4) Pengaruh perubahan institusional penanggulangan AIDS terhadap kebijakan penanggulangan AIDS, (5) Peran sektor komunitas untuk mendorong perubahan eksklusifitas pada penanggulangan AIDS.

Pandangan narasumber terhadap kemungkinan peluang, tantangan dan hambatan penanggulangan AIDS tahan 2016 menjadi dasar untuk merumuskan agenda prioritas penanggulanan AIDS. Setelah melalui diskusi dengan peserta dan narasumber maka dihasilkan rumusan sebagai berikut :

1. Optimalisasi SDM Non Kesehatan melalui mekanisme kontrak (contracting out)
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk mencapai UHC terutama untuk populasi kunci melalui pemanfaatan JKN (BPJS), salah satunya melalui peningkatan kerjasama dengan sektor swasta (Dokter praktek swasta dan klinik swasta)
3. Penguatan upaya preventif promotif dengan melibatkan kerjasama lintas sektor
4. Penguatan sistem informasi melaui sinkronisasi dan kemudahan akses informasi, dimana informasi yang dimaksud tidak hanya data dari fasyankes milik pemerintah namun juga data dari swasta dan sektor komunitas (LSM)
5. Memperkuat peran Pemerintah kabupaten kota dalam penanggulangan AIDS melalui pendekatan intervensi struktural dan advokasi
6. Mempercepat inklusifitas layanan  HIV terutama di fasilitas layanan kesehatan primer
7. Penguatan strategi  penemuan kasus HIV baru di penyedia layanan kesehatan.

Selanjutnya rumusan tersebut akan dielaborasi oleh Tim Kebijakan AIDS PKMK FK UGM untuk dikembangkan menjadi usulan kebijakan penanggulangan AIDS di tahun 2016 ini. 

Kesimpulan dan rumusan tersebut sekaligus menjadi penutup seminar sehari, yang diikuti oleh lebih dari 80 orang peserta yang terdiri dari unsur SKPD, LSM, akademisi, penelliti, serta pegiat penanggulangan AIDS. (ss)

Berikut materi presentasi narasumber pada acara tersebut.