Latarbelakang

Kebijakan kelembagaan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dimulai dengan adanya Perpres No 36/1994 tentang KPA, dikuti dengan keluarnya Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 1994. Strategi penanggulangan HIV-AIDS ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta mengurangi dampak social dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat, agar individu dan masyarakat menjadi produktif dan bermanfaat untuk pembangunan. Sampai saat ini sudah banyak dikeluarkan kebijakan baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota. Program penanggulangan HIV dan AIDS pun telah berkembang dan sangat dinamis sesuai dengan laju epidemi, perkembangan kebijakan dan situasi social ekonomi dan politik Indonesia.

Program Kerjasama Australia – Indonesia untuk HIV melalui Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (UGM), saat ini melakukan penelitian untuk mengakses bagaimana keberadaan Program dan Implementasi Kebijakan HIV/AIDS yang ada saat ini di dalam sistem kesehatan di Indonesia. Dalam konteks desentralisasi yang ada di Indonesia saat ini, akan bisa dilihat secara jelas sejauh mana sistem kesehatan dapat beradaptasi dalam menyerap peningkatan permintaan penanganan terhadap kasus HIV/AIDS, terutama pada level kabupaten. Melalui sudut pandang system kesehatan di Indonesia, penelitian akan berfokus pada isu utama yaitu penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Penelitian ini akan mempergunakan pendekatan informasi berdasarkan temuan yang kemudian akan direkomendasikan kepada pemerintah untuk menguatkan program penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Penelitian dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, pemetaan analisa kebijakan HIV/AIDS yang saat ini dipakai sebagai pendekatan dalam penanganan HIV di Indonesia dan sampai sejauh mana system kesehatan Indonesia sudah atau bisa menanggulangi epidemi HIV/AIDS. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi pilihan-pilihan yang optimal terhadap model penanganan HIV/AIDS yang nantinya akan mampu memperluas dan meningkatkan intervensi terhadap kompleksnya penanganan HIV/AIDS ke dalam kerangka system kesehatan di Indonesia yang saat ini masih sangat terdesentralisasi, tanpa mengesampingkan kebutuhan akan layanan kesehatan mendasar lainnya. Ketiga, adalah penguatan jaringan manajemen pengetahuan dengan 9 universitas di 8 provinsi di Indonesia. Dalam melaksanakan penelitian ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) berkolaborasi dengan Pusat Penelitian HIV-AIDS Universitas Atma Jaya, dan juga dengan Universitas Cendrawasih; Universitas Papua; Universitas Nusa Cendana; Universitas Udayana; Universitas Hasanuddin; Universitas Airlangga; Universitas Indonesia; Universitas Sumatera Utara.

Setelah didahului dengan kegiatan desk review pada bulan Agustus – Desember 2013, maka penelitian tahap pertama yaitu Pemetaan Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan di Tingkat Nasional dan Daerah akan dilakukan pada bulan Januari – Juli 2014. Untuk memulai penelitian tahap pertama ini, maka akan disusun protokol penelitian terlebih dahulu sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian di masing-masing daerah. Penyusunan protokol penelitian tahap 1 ini akan melibatkan perwakilan peneliti universitas, anggota Consultative Group dan research advisor untuk mendapatkan input dan saran, kemudian difinalisasi dan dipergunakan. Dalam pertemuan juga akan dilakukan pembahasan mengenai rencana pelatihan metode penelitian Pemetaan Kebijakan dan Program HIV-AIDS di Dalam Sistem Kesehatan. Diharapkan pelatihan metode penelitian ini dapat terlaksana pada bulan Februari 2014.

Tujuan Kegiatan

Tujuan pertemuan ini yaitu:

1. Menyusun dan finalisasi protokol penelitian tahap 1 : Pemetaan Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan di Tingkat Nasional dan Daerah.
2. Merencanakan pelatihan metode analisis : Pemetaan Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan di Tingkat Nasional dan Daerah.
3. Pembagian peran dan membuat jadwal penelitian