Pengantar  web Minggu ke–35

Edisi web minggu ke–35 ini mendiskusikan lebih lanjut tentang pengembangan pendanaan untuk sektor komunitas dari berbagai sumber, khususnya yang berasal dari dana lokal baik dari dana publik dan sektor swasta. Pertama, Tantangan dalam keberlanjutan penanggulangan AIDS secara komprehensif dan berkelanjutan untuk sektor komunitas sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam penanggulangan AIDS yang tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan.  Dengan Kenaikan Belanja Sektor Kesehatan sebesar 5% menjadi momentum bagi upaya penanggulangan AIDS untuk mengembangkan advokasi pendanaan untuk sektor komunitas dari sumber APBN dan APBD.  Pengembangan pendanaan dari sektor swasta juga terbuka dengan mekanisme Corporate Social Responsibility  (CSR) secara sistematis dan terencana (link).

Kedua, Upaya menuju pencegahan AIDS menggunakan pendekatan komoditas yang lebih efektif dikembangkan dengan sebuah kerangka strategi investasi untuk mendukung menejemen respon HIV dan AIDS nasional dan internasional yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada sekarang.  Kerangka tersebut menyatukan pencapaian efisien utama melalui mobilitas komunitas, sinergi antara komponen program dan keuntungan dari perluasan terapi ARV untuk pencegahan penularan HIV. Advokasi lebih lanjut untuk pelibatan sektor-sektor swasta dalam penggalian sumber-sumber pendanaan bagi sektor komunitas. Mobilisasi sumberdaya untuk upaya penanggulangan AIDS secara komprehensif  yang efektif dalam pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak dengan pendekatan  investasi (Link).  

Ketiga, Secara hukum pendanaan untuk sektor komunitas dijamin oleh Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan no. 17 tahun 2013.  Implementasi UU tentang Organisasi Kemasyarakatan perlu diadvokasi lebih lanjut bagaimana mekanisme, strategi dan kriteria sektor komunitas untuk dapat mengakses pendanaan dari sumber-sumber lokal baik yang bersumber dari pendanaan publik (APBN/APBD) atau sumber-sumber pendanaan lain yang syah seperti ketentuan yang berlaku.  Undang-undang ini memberikan landasan pengembangan gagasan pembiayaan untuk sektor komunitas yang berasal dari berbagai sumber  tersebut(Link).