Laporan ini merupakan laporan perkembangan projek penelitian Kebijakan dan Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia periode pertama yang disusun oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM, selama periode Agustus 2013 hingga Mei 2014. Penelitian ini dapat terlaksana atas dukungan dana dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia. Projek penelitian ini terdiri dari 3 penelitian berkesinambungan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan sub-nasional yang melibatkan 9 universitas di 8 provinsi. Ke-9 universitas tersebut adalah Universitas Cendrawasih, Papua; Universitas Negeri Papua, Papua Barat; Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur; Universitas Udayana, Bali; Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan; Universitas Airlangga, Jawa Timur; Universitas Indonesia, Jakarta; Universitas Sumatera Utara.

Tujuan projek penelitian ini untuk mengetahui kesenjangan pengembangan dan implementasi kebijakan dan program HIV & AIDS di tingkat nasional dan sub-nasional dan mengembangkan permodelan integrasi kebijakan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan. Hasil dari penelitian ini akan berupa rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia untuk menguatkan program penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia. Serangkaian kegiatan projek penelitian ini diharapkan menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Laporan kajian dokumen tentang pengembangan dan implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS secara historis
2. Laporan kajian lapangan tentang bentuk dan level integrasi kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan di Indonesia baik di level nasional maupun sub nasional.
3. Dokumentasi tentang berbagai macam praktek kebijakan dan program penanggulangan AIDS yang terintegrasi ke dalam sistem kesehatan di level nasional maupun sub-nasional.
4. Rekomendasi permodelan kebijakan untuk memperhitungkan integrasi penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan di Indonesia agar dapat meningkatkan efektivitas dan menjamin keberlanjutan program-program penanggulangan HIV & AIDS di masa depan.
5. Terbentuknya jaringan kebijakan AIDS di tingkat nasional yang terdiri dari peneliti, pembuat kebijakan dan para praktisi sebagai dasar pembentukan knowledge management hubs untuk advokasi pembuatan dan implementasi kebijakan HIV & AIDS yang lebih baik.