Pada minggu ini ditampilkan tiga artikel baru yang terkait dengan topik kebijakan AIDS di Indonesia. Saat ini di hampir seluruh propinsi telah melakukan program Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan. Bagaimana cerita di lapangan saat implmentasi perlu disimak untuk menambah wawasan terkait kebijakan program di Indonesia. Hal ini terkait dengan integrasi layanan HIV-AIDS pada sektor kesehatan dari tingkat pusat maupun daerah. Selain itu sistem surveilans perlu menyesuaikan pekrembangan kondisi kesehatan saat ini. Hal itu yang mendasari terbitnya Permenkes baru mengenai surveilans kesehatan.

Pertama, {link}{title}{/link}. Program layanan komprehensif HIV-IMS berkesinambungan (LKB) telah diluncurkan oleh Kemnekes sejak tahun 2013. Artikel ini akan membahas mengenai kegiatan LKB yang telah berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara.

Kedua, {link}{title}{/link}. Dalam penanggulangan HIV dan AIDS sangat diperlukan penguatan sistem kesehatan. Artikel ini merupakan salah satu bagian dari hasil penelitian Kebijakan AIDS yang tengah dilakukan oleh PKMK-FK UGM bekerja sama dengan DFAT.

Ketiga, . Pada Agustus 2014 Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan terbaru mengenai surveilans kesehatan. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yaitu Kepemenkes Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

Forum diskusi bertema: . Pada bulan Agustus 2014, Kebijakan AIDS memunculkan rubrik baru yaitu Forum diskusi kebijakan AIDS. Forum ini dimaksudkan untuk menjaring dan mewadahi opini-opini yang berkembangan dalam menyikapi kebijakan AIDS yang sedang berlangsung di Indonesia. Topik awal yang diambil adalah Mungkinkah AIDS berakhir pada tahun 2030? Topik dipilih karena pada konferensi AIDS sedunia muncul pernyataan UNAIDS bahwa AIDS dapat dihentikan penularannya pada tahun 2030. Bagaimana dengan di Indonesia?