Penulis: Hersumpana

Sejak Millenium Development Goals (MDGs) menjadi komitmen pemerintah hingga saat ini, status kesehatan masyarakat di Indonesia dirasakan belum mengalami kemajuan yang signifikan. Keprihatinan  ini disuarakan oleh berbagai stakeholder kesehatan dalam Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di Bandung pada tanggal 24 -26 September 2014. Ketua Bappenas Dr. Armida Alisyahbana sebagai keynote speaker menegaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang serius dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena belum mencapai  target sesuai harapan MDGs ke 4, 5 dan 6. Pada Goal 6 kriteria untuk target zero new infection  HIV/AIDS di 2015 mendapatkan raport merah.  Gap Report UNAIDS 2014 merilis data  tingkat prevalensi HIV /AIDS di Indonesia justru mengalami kenaikan sekitar 48 %. Di Kawasan Asia pasifik, kenaikan infeksi baru Indonesia menyumbang 23 % , China 20 %, dan India 38 % , sementara Thailand, Vietnam, dan Myanmar 2 %.   Trend negara tetangga cenderung mengalami penurunan [1]. 

Kondisi ini merupakan tantangan serius bagi pemerintahan baru di masa yang akan datang, terkait dengan komitmen yang tegas dan konkrit dalam memperbaiki kebijakan penanggulangan AIDS. Sebenarnya, isu HIV & AIDS pasca MDGs menjadi bagian dari layanan kesehatan dasar dalam sistem kesehatan Indonesia. Namun, integrasi layanan ini masih menjadi kendala karena keberadaan JKN terlihat masih diskriminatif dalam memberikan jaminan kepada ODHA. Jaminan pengobatan ART, test CD4,  dan viral load perlu masuk dalam skema pembiayaan JKN.

Pokja Kebijakan HIV & AIDS dalam Fornas V JKKI ini  mengembangkan paralel diskusi yang mengangkat  beberapa tema pokok terkait dengan Kajian Kebijakan HIV dan AIDS,  Pembiayaan AIDS  dan  pembahasan SRAN 2015-2019. Dalam konteks yang ada saat ini, yaitu dalam rangka menghadapi momentum perubahan MDGs dan status epidemiologi terkini, upaya penanggulangan HIV dan AIDS perlu diintegrasikan ke dalam sistem layanan dasar sistem kesehatan untuk keberlanjutan layanan.  Integrasi kebijakan penanggulangan AIDS ini diharapkan mulai dari komponen tata kelola, pengelolaan pembiayaan, sumber daya, sistem informasi strategis, layanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara khusus, Pokja Kebijakan AIDS juga mengembangkan sesiBlended Learning Tahap II dengan tema Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh 13 peserta dari berbagai kota yang terpilih sebagai bagian dari kluster JKKI antara 26-27 September 2014.  Kursus Blended Learning ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan knowledge hub dengan peneliti  Kebijakan, praktisi kesehatan dan aktifis untuk mengembangkan advokasi kebijakan.  Sesi tatap muka  Blended learning ini akan dilanjutkan dengan mempergunakan aplikasi  Webinar selama 8 kali sebagai bentuk dari pengembangan kapasitas dan pengetahuan untuk perubahan melalui ketrampilan mengembangkan penelitian dan advokasi kebijakan sebagai suatu jaringan.