Oleh : Ign. Hersumpana
Diskusi Paralel ini membahas cross cutting issues berbagai temuan riset dan praktik-praktik baik mengenai Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di beberapa daerah. Terdapat 6 pembicara yang mempresentasikan pengalaman pengorganisasian dan risetnya. Diskusi paralel terbagi menjadi dua sub sesi, masing-masing terdiri dari paparan 3 orang pemateri.
Pemateri pertama pada sesi I terkait dengan advokasi komunitas dalam membangun sinergi antara stakeholder level komunitas dengan pengambil kebijakan yang dipresentasikan oleh Dewi Rohmah, SKM. M.Kes, dari Universitas Jember dengan judul “Membangun Critical Consciousness Terhadap HIV dan AIDS Melalui Kebijakan Bupati Jember tentang Tim Penanggulangan HIV dan AIDS pada Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa”. Upaya ini dilakukan untuk merespon peningkatan kasus HIV dan AIDS pada kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) di Jember. Surat Keputusan (SK) Bupati ini menjadi basis pembangunan keterlibatan sektor komunitas, para tokoh, kader masyarakat yang luas.
Pemateri kedua, oleh Ahmad Zubairi dengan Judul “Pokja Giwangan: Komitmen bersama pencegahan IMS, HIV dan AIDS”. Materi ini berisikan pengalaman melakukan advokasi kebijakan dengan mengorganisir komunitas yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Advokasi bertujuan untuk membangun sinergitas program pencegahan IMS, HIV dan AIDS antara stakeholder di tingkat komunitas yang pada akhirnya berhasil mendapatkan dukungan walikota sebagai Ketua KPA dengan penandatangan MOU bersama stakeholder lain, muspika, lurah, dinas perhubungan dan komunitas.
Pemateri ketiga disampaikann oleh Edi Sampana dengan judul “Pengembangan 3 Kebijakan AIDS di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam paparannya disampaikan pengalaman melakukan advokasi kebijakan pemerintah lokal untuk pencegahan penanggulangan AIDS. Advokasi dilatarbelakangi oleh perkembangan epidemi HIV dan AIDS yang meningkat di Banjar Baru. Data menunjukkan bahwa terdapat 6.241 pria tidak setia, dan 3.390 diantaranya mempunyai istri, sudah ditemukan 14 tertular HIV. Berdasarkan data tersebut maka dikembangkan advokasi kebijakan untuk mengurangi angka kasus lelaki tidak setia dengan cara; (1) melakukan program ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) pada tingkat SMP dan SMA, ( 2) mendorong Konseling dan tes pada ibu hamil dan calon pengatin, (3) melakukan sosialisasi pada tukang cukur tentang HIV dan AIDS. Melalui kegiatan ini pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk surat edaran dan dukungan pendanaan untuk kegiatan pencegahan tersebut.
Pemateri pertama pada sub sesi II adalah seorang aktifis senior HIV dan AIDS dari Surabaya, Esthi Susanti Hudiono dengan judul paparannya “Sistem dan Pembiayaan HIV dan AIDS Sektor Lembaga Swadaya Masyarakat”. Pemateri mencoba merefleksikan peran sektor LSM sebagai pioneer dalam penanggulangan AIDS yang tidak bisa digantikan oleh PKM, khususnya dalam penjangkauan kelompok populasi kunci dan kelompok marginal. LSM berjasa dalam merubah wajah layanan kesehatan yang manusiawi seperti keberhasilan advokasi terkait rehabilitasi Napza. Kekuatan LSM adalah perspektif HAM yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Sebagai tenaga terlatih dan profesional, LSM siap untuk mengambil peran sebagai tenaga contracting out yang profesional, seperti peluang untuk pendanaan dari BPJS. Pemerintah dapat melakukan buying service tenaga LSM, karena lebih murah dan lebih kritis.
Paparan kedua adalah pengalaman riset dengan judul “Integrasi Upaya penanggulangan AIDS dalam Kerangka Sistem kesehatan di Medan” yang disampaikan oleh Lita Handayani, SKM. M.Kes. Hasil riset ini menyimpulkan bahwa integrasi sangat tergantung dengan kemampuan untuk melakukan strategi komunikasi dan jejaring dengan stakeholder upaya penanggulangan AIDS seperti KPA, Perguruan Tinggi, dan SKPD lainnya. Tantangan adalah pada penguatan promosi dan jejaring dengan stakeholder kunci melalui berbagai pendekatan media massa sehingga suara didengarkan.
Paparan terakhir dari sub sesi kedua adalah sebuah pengembangan kajian pustaka terkait dengan pengembangan riset berbasis biomolekuler oleh Dito Anurogo berjudul “ Futurology of HIV Infection: Bridging imunoneurology toward Policy” yang sedang dikembangkan oleh beberapa negara maju untuk menghasilkan upaya pengobatan yang efektif dengan 1 jenis obat untuk mereduksi virus pada 1 orang. Studi ini merekomendasikan pemerintah untuk mengembangkan riset biomolekuler untuk alternatif kebijakan penanggulangan AIDS yang lebih efektif.
Secara singkat dari beberapa paparan terkait dengan pengalaman praktik baik pada level komunitas untuk advokasi kebijakan di daerah menunjukkan bahwa peluang mensinergikan berbagai stakeholder kunci dalam upaya penanggulangan AIDS bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk yang perlu didukung oleh bukti (evidence) yang kuat dan berbasis pada pijakan yang benar. Termasuk upaya pengembangam altnernatif kebijakan dari riset-riset berbasis biomolekuler yang masih relatif baru untuk Indonesia. Interkoneksitas antara berbagai isu (cross cutting issues) memberikan pengembangan perspektif dan dinamika dalam upaya penanggulangan AIDS yang kompleks.
