Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan AIDS, ada beberapa pertanyaan strategis:

• Apakah kebijakan AIDS merupakan bagian dari sistem kesehatan?
• Bagaimana dampak desentralisasi terhadap penanggulangan AIDS?
• Bagaimana pendekatan hulu hilir, mulai dari pencegahan sampai ke kuratif?
• Apakah perlu ada Jaringan kebijakan AIDS untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada?
• Apakah sistem kesehatan itu dan bagaimana sebenarnya keterkaitannya dengan kebijakan AIDS atau sebaliknya?
• Apakah AIDS bagian dari Sistem Kesehatan di pusat dan di daerah?

Saat ini ada pandangan bahwa kebijakan AIDS kurang dilihat sebagai bagian dari sistem kesehatan, meskipun pada sisi yang lain telah banyak upaya dilakukan untuk mengkaitkan kebijakan AIDS ini dengan sistem kesehatan. Sebagai gambaran, pelayanan kuratif di RS dan preventif masih mempunyai berbagai hambatan, anggaran AIDS masih tergantung pada donor, bukan dari pendapatan asli daerah, hubungan Dinas Kesehatan di daerah dengan KPAD bervariasi dengan pola yang tidak jelas. Sejarah AIDS di Indonesia memang memperlihatkan bahwa pelaku-penting AIDS tidak hanya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Pelaku-pelaku utama justru dari swasta dan unit lainnya. Hal ini merupakan hal yang baik, namun tanpa koordinasi tentunya akan menjadi kurang baik. Tantangannya adalah bagaimana menempatkan kebijakan AIDS ini dalam sistem kesehatan yang ada, jika kebijakan AIDS adalah kebijakan kesehatan? Untuk itulah diperlukan berbagai pengembangan kebijakan AIDS.

Tahapan pengembangan kebijakan AIDS perlu diawali dengan mengembangkan agenda kebijakan, kemudian merumuskan naskah akademik kebijakan, melalui proses legislasi, implementasi kebijakan, mengevaluasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi untuk perubahan kebijakan. Di level mana kebijakan akan diimplementasikan juga perlu ditentukan, apakah di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten. Isu kebijakan adalah isu hulu yang nantinya berimplikasi terhadap network, tidak hanya pada kacamata HIV, tetapi melibatkan sektor lain yang sangat penting. Bagaimana mengintegrasikan hal tersebut? 

Problematika tentang analisis kebijakan seperti digambarkan di atas, saat ini belum banyak dipahami oleh para penggiat AIDS dari berbagai kalangan sehingga kebijakan AIDS dewasa ini cenderung mereplikasi berbagai kebijakan yang dikembangkan di tingkat internasional dan regional. Oleh karena itu, PKMK FK UGM bermaksud untuk mengembangkan sebuah kursus tentang “Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan” serta penelitiannya bagi para peneliti dan penggiat AIDS di Indonesia. Kursus ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dari peserta dalam Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebagai bentuk penguatan kapasitas anggota jaringan untuk analisis kebijakan AIDS.

Info lebih lanjut klik brosur dibawah ini: