Selasa, 26 Maret 2014
Oleh : Eunice Setiawan

Di hari akhir tatap muka pertama pembelajaran jarak jauh tentang kebijakan AIDS dan sistem kesehatan dihadiri oleh narasumber dari KPAN, DFAT dan PPH Atma Jaya. Mereka menyampaikan materi mengenai perluasan respon AIDS, dari dua perspektif yang berbeda serta materi sistem penguatan masyarakat sipil.

Dari perspektif KPAN, perluasan respon AIDS di Indonesia saat ini masih diperlukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan HIV dan AIDS. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui perumusan dan penetapan kebijakan agar setiap upaya perluasan dan respon HIV dan AIDS memiliki payung hukum yang jelas, sehingga dapat dijadikan panduan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dari sejarah HIV dan AIDS di Indonesia, pergerakan dan pengembangan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Upaya-upaya para akademisi dan praktisi agar penyakit ini mendapatkan perhatian dari pemerintah telah dimulai sejak kasus pertama HIV-AIDS ditemukan pada tahun 1987. Pada saat itu, kebijakan pemerintah masih sangat tertutup, tidak seperti keadaan sekarang ini dimana upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sudah menghasilkan sesuatu yang bermakna.

Sampai tahun 2013 hasil yang dicapai antara lain 592 layanan KTS, 378 layanan PDP RS dan puskesmas termasuk ARV, 83 PTRM, 197 layanan alat suntik steril, kurang lebih 370 layanan IMS, 223 layanan HIV-TB, 127 LP punya sistem rujukan dengan dinkes setempat, dan 45 LP menyediakan KTS dan PTRM. Sebagai catatan penting dari pencapaian-pencapaian ini, hasil tersebut bukan semata-mata hasil kerja keras pemerintah saja, tetapi ada peran dari suatu jaringan yang terdiri dari organisasi masyarakat/LSM, mitra pembangunan pemerintah, dan non-pemerintah yang terintegrasi untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Dengan demikian, perlu diperkuatkan lagi integrasi ini dari tingkat pusat ke tingkat daerah agar terbangun suatu sistem kesehatan untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih baik.
Cara pandang perluasan respon AIDS dari mitra pembangunan internasional disampaikan oleh perwakilan DFAT. Pertanyaan pembuka yang dilontarkan adalah mengapa mitra pembangunan internasional perlu ada? Keberadaan mitra pembangunan internasional mempunyai peran penting pada awal dan keberlanjutan sebuah program. Hal ini terkait dengan dukungan dana untuk realisasi sebuah program. Untuk memahami secara mendalam peranan ini, perlu untuk memahami posisi mitra pembangunan internasional agar tercipta dialog kritis bagaimana kejelasan peran ini, sesuai atau tidaknya peran tersebut dapat dibenahi kembali.
Data NASA menunjukkan bahwa sumber dana internasional masih lebih tinggi dari dana yang bersumber dari dalam negeri. Padalah, saat ini mitra pembangunan internasional sedang mengalami dampak dari resisi global dunia, sehingga terjadi penurunan jumlah dana hibah bagi mitranya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan apakah mungkin pendanaan HIV dan AIDS dilakukan melalui fiscal space Indonesia agar lebih mandiri? Tentu saja perlu ada political will yang memungkinkan adanya fiscal space untuk HIV dan AIDS di Indonesia. Hal ini menjadi penegasan fungsi pemerintah dalam keberlanjutan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik di pusat maupun di daerah.
Selain aspek sumber pembiayaan, aspek integrasi juga menjadi pembahasan pada sesi ini. Integrasi memang dibutuhkan, tetapi tidak semua program HIV dapat diintegrasikan dalam sistem kesehatan. Dengan demikian, penyusunan kebijakan yang membutuhkan integrasi peran dari para aktor penanggulangan HIV dan AIDS perlu berbasis evidence dan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Riset kebijakan dan program HIV-AIDS yang sedang dikerjakan saat ini, salah satunya merupakan upaya untuk penyasar hal ini. Diharapkan riset ini dapat menjadi salah satu tool untuk memperbaiki upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah masing-masing.

Materi sistem penguatan komunitas bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai konsep Community System Strenghtening (CSS), serta memberikan keterampilan untuk menggunakan CSS dalam analisa sistem kesehatan. Paparan diawali dengan ulasan secara singkat perjalanan penanggulangan HIV dan AIDS dari sudut pandang kegiatan komunitas, karena memang ada keterkaitan sangat erat antara sistem kesehatan dengan komunitas. Salah satu contohnya adalah kegiatan outreach sebagai gerakan komunitas. Outreach berperan untuk mengajak ODHA ke penyedia layanan agar mendapatkan perawatan dan konseling.
Beberapa kebijakan yang terkait dengan CSS ini adalah renstra Kemenkes, UU No.35 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik, Perpres No. 25 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Publik di Bidang Kesehatan, dan konsep partisipasi masyarakat lainnya. Dengan keterbukaan informasi publik ini diharapkan masyarakat bisa memberikan komentar, kritik dan saran secara langsung tentang program yang berjalan atau yang tidak berjalan.
Setelah keenam materi pembelajaran jarak jauh selesai disampaikan, penjelasan mengenai operasionalisasi pelaksanaan dan konsep pembelajaran jarak jauh disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. PhD. Tujuan pembelajaran jarak jauh ini ada dua yaitu penguatan individu dan pengembangan lembaga terkait kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di tiap-tiap wilayah. Jadi yang memperoleh pelatihan bukan hanya perorangan, tetapi bisa berupa tim di perguruan tinggi. Pengembangan ini termasuk keterampilan komunikasi dan advokasi. Terkait dengan penguatan kapasitas lembaga, pertanyaan mendasarnya adalah apakah semua peserta sudah mempunyai unit penelitian khusus yang menjadi ‘home base’ para peneliti? Ternyata, tidak semua universitas sudah memiliki pusat penelitian karena diperlukan penyesuaian dengan aturan universitas.
Tahapan selanjutnya kegiatan pembelajaran jarak jauh setelah tatap muka pertama (24—26 Maret 2013) adalah diskusi jarak jauh pada rentang waktu April—Mei setiap hari Kamis pukul 17.30 WIB. Tatap muka kedua akan diselenggarakan pada bulan Juni 2014 bersamaan dengan pertemuan analisa data. Penelitian yang masuk seleksi akan disajikan dalam Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia kelima di Bandung pada bulan Agustus 2014.