Narasumber: dr. Trijoko Yudhopuspito M.scPH dan dr. Arif Hargono M.Kes
Pengantar
Pembelajaran Jarak Jauh minggu ke-3 menampilkan dua narasumber, yakni dr. Trijoko Yudhopuspito M.scPH yang membahas sistem kebijakan Kesehatan Nasional dengan tandem dr. Arif Hargono M. Kes ndengan berbagi pengalaman penelitian tentang analisa kebijakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
Trijoko:
Sistem kesehatan sebenarnya ditandai dengan ada tidaknya sistem informasi kesehatan. Sudah ada dasar hukumnya, tetapi belum mencakup seluruhnya karena sudah disusun tahun 2011, ada perkembangan kebijakan baru seperti SIHA dan BJPS yang sekarang berlaku. Secara prinisp sistem kesehatan dibagi dua yakni layanan dasar dan layanan rujukan. Layanan dasar lebih bersifat layanan public, sementara layanan rujukan lebih bersifat layanan perorangan. Sistem keduannya bisa diblended yang seharusnya dapat diakes oleh sampai ketingkat pusat. Yang menjadi masalah sistem itu tidak berjalan atau mungkin tidak dijalankan bukan soal otonomi daerah tetapi karena distribusi informasinya yang menjadi masalah.
Arif Hargono :
Menarik yang disampaikan Pak Trijoko terkait dengan sistem informasi kesehatan, secara hukum sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan, produk-produk hukum baik yang berasal dari kementrian kesehatan maupun bersifat lokal tentang sistem informasi kesehatan. Yang menjadi masalah seperti yang disampaikan Pak Trijoko walaupun kebijakan sudah ada, sudah ada aturan yang mengatur, SOP juga sudah dibuat namun penerapan di lapangan belum berjalan optimal. Sebagai salah satu contoh pada HIV. Dalam HIV, kita mengenal surveilans AIDs yang dilakukan oleh RS, dan surveilans Sentinel yang dilakukan oleh provinsi pada kelompok populasi kunci atau pada kelompok resiko tinggi. Ada juga yang ada hoc, dan banyak lagi program dan sistem lain. Namun pada kenyataannya dalam proses pencatatan laporan belum berjalan maksimal. Dimana seharusnya pencatatan dari level daerah, misalnya dari level bawah puskesmas atau tingkat yang lebih tinggi pencatannya belum optimal. Masih banyak dijumpai dalam pencatan laporan di bidang kesehatan seperti dalam surveilans. Pencatatan data tidak lengkap, data tidak tepat waktu. bahkan ada yang disebut duplikasi data atau redundance. Ini bisa berdampak hasil analisis datanya. Karena pada prinsipnya sistem informasi itu adalah mengolah data menjadi informasi. Sementara informasi ini yang akan dipakai oleh pengambil kebijakan dalam menentukan intervensi. Jika proses pengumpulan datanya belum berjalan optimal, data yang dikumpulkan validitasnya tidak optimal sehingga yang dikawatirkan infomasinya kurang optimal sehingga intervensinya juga belum tentu optimal. Ini tambahan untuk Pak Trijoko.
Di layar yang ditayangkan sudah ada beberapa peraturan yang sudah ditetapkan seperti Permenkses no 1116/ tahun 2003 terkait dengan surveillance didalamnya sudah termuat informasi apa yang harus dikumpulkan, data apa yang harus dikumpulkan, bagaimana metode pengumpulan datanya, kemudian ada anjuran bahwa setiap stakeholder puskesmas, rumah sakit diwajibkan melaporkan datanya ke dinkes tetapi pada praktiknya belum berjalan optimal.
Pak Harni:
Ada yang menarik dari rencana topik riset terkait research gap bisa dijelaskan lebih lanjut?
Arif Hargono:
Pertama, ini merupakan hasil data analisis yang dilakukan oleh Pusdatin, Pusat data dan informasi kementrian kesehatan, bahwa hasil dari analisis mereka penggunaan informasi yang dihasilkan dari sistem yang berjalan ini belum maksimal. Seharusnya informasi tersebut digunakan untuk intervensi dan untuk kebijakan. Namum selama ini data banyak dikumpulkan, form yang digunakan cukup banyak namun kemanfaatannya masih minimal.
Kedua, saat ini pusdatin, akan mencoba mengintegrasikan semua sistem informasi yang ada di Indonesia, namun sebelum nasional membuat sistem integrasi kabupaten kota sudah membuat sistem dahulu seperti di Jawa Timur, seperti Ngawi, Pasuruan dan beberapa kabupaten lainnya lainya, mereka telah membuat sistem yang settle dibanding nasional. Sementara ketika daerah sudah membuat sistem, kemudian nasional mau membuat sistem ini, mau menarik data dari level kabupaten kota terjadi kendala. Karena definisi kasus, variable yang digunakan, jenis operating sistem yang digunakan berbeda ini menjadi kendala tersendiri bagaimana nasional kemenkes mau mengintegrasikan ke dalam sistem nasional.
Kemudian sekarang ada isu terkait BPJS ini mau diintegrasikan ke sistem nasional, juga ada kendala surveillance juga belum terintegrasi juga HIV belum masuk dalam SIKNAS yang ada. Ini barangkali bisa menjadi kajian bersama masing-masing pronpinsi terkait dengan hal ini.
Trijoko:
Benar, jadi memang Sistem Informasi ini diformat sebagai penanda keberhasilan sistem kesehatan itu sendiri pada dasarnya.
Pertanyaan dan Diskusi:
Bali (Wulan dan Sutarsa): Apakah di tingkat propinsi adakah mekanisme data pooling seperti di tingkat nasional baik dari swasta maupun pemerintah? Bagaimana dengan adanya sistem informasi P-care di Era BPJS saat ini apakah ini dimaksimalkan untuk kepentingan luas ke depan?
Jawab (Arif): Untuk data poling, ketika mengembangkan sistem informasi di awalnya ditentukan ruang lingkupnya dulu. Dalam sistem informasi kesehatan, berlaku sistem administrasi. Di level puskesmas, ada upaya pengumpulan data program dari puskesmas, dikumpulan di dati 2, dan dilaporkan ke propinsi. Propinsi mengumpulkan semua data dari wilayahnya. Jadi bertingkat, di setiap level administrasi mereka mempunyai model pengumpulan data dan server sendiri. Yang menjadi permasalahannya sekarang dengan desentralisasi, masing-masing mempunyai kesempatan, peluang dan kebebasan untuk membuat sistemnya sendiri. Itu masalahnya. Sebelum Pusdatin membuat Sistem informasi nasional, di kabupaten kota sudah membuat di daerah sudah membuat terlebih dahulu, seperti di Jawa Timur dan Jogja, bahkan mereka bikin percontohan buat kabupaten kota lain. Jadi di setiap propinsi sudah mempunyai sistem informasi sendiri, yang harus dipertimbangkan adalah sejauh mana setiap level itu membutuhkan informasi. Sebagai contoh pada penelitian kita untuk mengintegrasikan HIV ke SIKNAS. Ini harus disesuaikan di level mana dulu, level kota atau propinsi karena masing-masing level kebutuhan informasinya berbeda. Katakan di level kabupaten kota, sejauh mana kabupaten kota membutuhkan informasi untuk HIV atau AIDS. Sejauhmana membutuhkan datanya, karena HIV dimensinya banyak sekali. Seperti PMCTC, surveillans, harm reduction dst. Jika kebutuhan data yang dibutuhkan sudah ada. Jika di tingkat kota kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan, juga pada level propinsi juga berlaku pertanyaan yang sama. Kalo kebutuhan informasi sudah diputuskan, baru menginjak pada kebutuhan berikutnya adalah data. Karena informasi itu hasil pengolahan data. Data apa yang dibutuhkan untuk informasi tersebut dan di setiap level kebutuhannya bisa jadi berbeda-beda. Jadi di setiap level sudah ada sistemnnya sendi baik di kabupaten kota maupun di level propinsi.
Pak Harni:
Pertanyaan untuk pak Joko, Bagaimana dengan sistem informasi P-care di Era BPJS sekarang ini, apakah ini bisa dimaksimalkan untuk sistem informasi yang lebih luas kedepan?
Trijoko:
Pada sistem informasi itu tujuannya berbeda antara kebutuhan BPJS dengan sistem Complain dengan sistem informasi pembiayaan di kemesnkes ada sistem klaim. Sekarang ada revisi baru, terkait 39 item nilai tariff layanan kesehatan. Jadi sistem informasinya bersifat dinamis.
Kurniawan rahmadi: kalau kita ada banyak sistem yang tidak singkron, bisa dibayangkan kepusingan tenaga di lapangan untuk memenuhi order yang ada di sistem yang berbeda. Setiap sistem baru membawa perubahan, karena teman-teman di lapangan tidak mudah mengantisipasi sistem perubahan itu.
Trijoko
Jadi di layanan di puskesmas misalnya, disana yang tidak Nampak itu aspek biayanya. Di RS untuk ARV ini ditanggung oleh program, sementara yang lain di tanggung BPJPS. Sekarang ada upaya untuk mengintegrasikan persoalan itu, tetapi ternyatkan menggabungkan keduanya tidak mudah.
Nyoman Sutarsa: Apakah sistem informasi tidak bisa dimaksimalkan menyangkut P-care online dari semua kesehatan termasuk dari puskesmas dan RS? Jika tidak salah dahulu melalui satelit (p sat) tetapi kemudian tidak berjalan.
Arif: Mencoba mengkaitkan pertanyaan Rahmadi dengan Nyoman. Dengan berbagai sistem, dampaknya dari perubahan-perubahan itu, adalah yang ada dilapangan. Seperti dalam pelayanan imunisasi dan KIA. Ada banyak register yang harus disisi. Ada sangat banyak data terkait dengan itu, karena memang sumbernya berbeda-beda. Terkait dengan sistem informasi memang isunya adalah bagaiamana datanya bisa menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Data redundant bisa diatasi, contoh data statistic ini bisa dilakukan sekali saja, dan bisa dikembangkan untuk program yang lainnya. Yang terjadi ada banyak data, nama ibu, dan anak, dan masing-masing berbeda. Problemnya datanya tidak sama, sekarang ada SIKNAS, Surveilanc, dan P-care. Terkait dengan integrasi, data statistic dan karakteristik bisa disatukan, sedang variable lainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk P-care Ada wacana P-care dimasukkan dalam E-KTP. Ini ide cukup bagus, tetapi sepertinya data BPJS belum masuk E-KTP, kalao bisa akan lebih baik.
Gambit: Ada yang mengatakan bahwa permasalahan inti dalam pengumpulan data ini adalah budaya dalam mengumpulkan data, bagaimana tanggapannya?
Trijoko: Itu sudah tidak diragukan lagi sebagai contoh sederhana adalah rekam medis yang ada di rs dan puskesmas. Apalagi rekam medis yang programatik. Jika dicermati itu, datanya yang diperoleh tidak lengkap. Kerana budaya kita adalah budaya cerita bukan budaya tulis. Kita akan merubah itu.
Arif H: Sebagus apapun sistem informasinya, tetapi kalo manusianya belum mempunyai tradisi yang baik akan sia-sia. Itulah mengapa jika kita akan mengembangkan sistem informasi ada dua hal yang perlu dipersiapkan, persiapan hardware (computer, software dst) maupun peningkatan SDM. Yang sering terjadi ketika mengembangkan sistem informasi, yang didahulukan hardware bukan softwarenya. Pengadaan barang lebih dahulu, sementara Bandwith atau SDMnya belum dipersiapkan. Kesiapan SDM ini bukan hal kecil. Jadi bagaimana bukan hanya sekedar mengisi data, bukan hanya sekedar mau tetapi bagaimana mengisi data dengan benar. Termasuk dalam HIV, beberapa kali kita melihat paparan kelompok penderita HIV/AIDS berdasarkan kelompok penekerjaan ada wps, ibu rumah tangga dan pns.
Tetapi kalau dilihat, berdasarkan pekejaan, kelompok mana yang paling banyak menderita AIDS apakah, WPS atau Ibu rumah tangga. Kalo kita melihat data, yang kita dapati yang paling banyak data tidak tahu. Dalam sistem informasi ini jadi masalah, Biasanya data missing ini jumlahnya kecil. Kalao sangat banyak Ini akan menjadi pertanyaannya, mengapa yang tidak tahu ini banyak, apakah sistem informasinya yang belum menangkap informasi itu, atau SDMnya yang tidak mau, atau ada faktor lain? Dalam sistem informasi ini jadi masalah. Ini PR kita bagaimana kita harus mengatasi.
Medan: Sistem informasi di lapangan seringkali menjadi beban pekerja lapangan, karena permintaannya data terlalu banyak?
Memang pelayananan kesehatan petugas seharusnya hanya melalukan pelayanan saja, dan mencatatnya, sedangkan sistem informasinya sudah ada dalam aturannya. Yang disebut rekam medis dan pranata computer atau sistem informasi, pertanyaan seberapa banyak yang menggunakannya. Di sistem informasi rs, diwajibkan rekam medis itu lengkap. Miniman mencakup hal2 mendasarkan ketika dokter melakukan anamnesis, dan harus tercatat. Kenyataannya tdk lengkap. Kalo seorang perawat disuruh melakukan kalao di RS bagus sudah ada pranata rekam medis. Sebenarnya, setiap orang menjalankan Tupoksinya, secara normative. Karena untuk rs yang bagus pun masih ada lubang-lubang jika kita mengamatinya.
Bali: Ada pertanyaan lanjutan dari bali untuk data yang dikumpulkan di puskesmas siapa harus membuatnya?
Arif: Dulu sebelum otda yang membuat adalah kemenskes, setelah otda tergantung masing-masing,masing-masing kabupaten kota dan propinsi mempunyai kewenganan membuat sendiri. Bisa berbeda. Sekarang kalo mau membuat Form itu, tujuanya apa dulu. Siapa yang membuat tent
Medan: Apakah tidak ada kebijkan dari kemenskes untuk membuka penata rekam medis di tingkat puskesmas? Untuk UPT vertikal ada formasi itu, kalao daerah tergantung sesuai dengan kebutuhan daerah dan fiscal daerah masing-masing.
Gambit: Di KPAN itu ada report dimana dari sisi teknologi cukup canggih, tetapi isinya selalu kosong, bagaimana pengembakngan SIKNAS itu apa Top down atau Bottom Up?
Trijoko:
Menurut Permenkes 21 tahun 2013, Sistem informasi seharusnya dibuat oleh pusat,untuk dilakukkan di daerah sebagai standard pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah. Tetapi mereka tidak sanggup, itu menjadi bagian dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan kabupaten. Ini mirip E-KTP, tidak semua orang sudah punya E-KTP.
Arif: Sistem informasi dibangun dibangun untuk standarisasi. Perlu dipikirkan standarisasi yang bersifat nasional,tetapi perlu dikembangkan yang bersifat lokal diakomodasi. SIKNAS ini perlu mengacu pada sistem IDnya. Sebagai pembeda yang unik. Kalau ID ini lebih baik berlaku Nasional, seperti ID E-KTP. Jika sudah berjalan, bisa lebih optimal.
ASA: ada dua hal berbedan data dan informasi ? Bagaimana data dianalisis secara benar dan akurat hingga mudah digunakan untuk pengambilan kebijakan?
Trijoko: Yang dilaporan 3 bulanan itu yang disampaikan Kemeskes Melalui P2PL adalah informasi, tidak semua data disampaikan. Salah satu contohnya adalah informasi terkait gender digunakan sebagai informasi penanggulangan AIDS dari sisi Gender, misalnya ada disparitas semakin menurun dalam sisi gender.
Kurniawan: Setiap level ada perbedaan kebutuhan, ini mungkin berpengaruh pada kepemilikan untuk melakukan pengumpulan dan data.
Arif: Kepemilikan atau rasa empati untuk data yang disampaikan menjadi isu tersendiri. Perlu disiapkan brainwarenya bukannya hardwarenya. Yang terjadi hardwarenya dulu, tetap kesiapan SDM belum. Persoalannya bagiamana kesadaran pembuat kebijakan untuk mempersiapakn SDM, baik dari skill, motivasi, dan mengembangkan kesadarannya.
Catatan:
- Minggu depan webinar ke - 4, temanya Surveilance dengan narsum Pak Joko.
- Seperti sebelumnya, bagi para narasumber yang hendak menyampaikan tayangan materi, mohon dikirim sebelumnya sehingga bisa dipelajari dahulu oleh para peserta.
- PR dari pak Mubasyir dan resume mohon dikirimkan.
