Narasumber : Sucipto, SKM, MSC, DAP&E dan dr. Trijoko
Pengantar
Topik yang dibahas adalah surveilans HIV dan AIDS. Nama Sucipto dari PKMK FK UGM. Spesialisasi epidemolog. Semoga dapat diterima dengan baik.
Pertama, Landasan teori. Surveilans ini induk ilmunya adalah epidemiologi. Epedimologi adalah ilmu yang mempelajari kejadian, penyebaran dan determinan atau faktor-faktor penentu status kesehatan dan penyakit pada kelompok dan populasi manusia (J.H. Abrahamson).
Definisi lain, studi tentang penyebaran dan determinan dari kesehatan hubungannya dengan status kesehatan atau kejadian penyakit pada populasi tertentu dan penerapan hasil studi untuk mengendalikan masalah kesehatan (Dictionary of epidemiology)
Dari definisi yang terakhir, ada dua hal yang bisa digaris bawahi yakni tentang distribusi atau penyebaran dan determinan.
Kalau memperlajari faktor determinan kita harus melihat Tiga aspek: host, agent dan environment. Dan masing-masing mempunyai ciri-ciri sendiri untuk tiga aspek ini. Kedua, penyebaran penyakit, epidemologi harus dilihat dari orangnya, tempatnya dan waktunya.Misalnya, ada penyakit yang hanya menyerangy kelompok bayi, wanita atau laki-laki. Epidemologi paling tidak menyangkut penyebaran dan determinant. Jadi epidemologi paling tidak mencakup faktor determinan dan penyebaran penyakit.
Apakah epidemologi penting? Penting karena penyakit manusia tidak tersebar atau terbagi secara acak tetapi ada faktor penyebabnya . Menurut konsep epidemiologi setidaknya harus ada interaksi antara host, agent dan environment.
Epidemologi ini harus melibatkan pengamatan dan pengukuran yang sistematik, tentang frekwensi penyakit dan faktor-faktor yang ada hubungannya dengan kejadian penyakit.
Caranya bagaimana?
Faktor penyebab ini dapat dilihat melalui pengamatan secara sistematik dan terus-menerus ini adalah survelans, jika tidak terus menerus itu bukan surveilans.
Definisi menurut WhO: surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan dan analisis dan interprestasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Setidaknya dalam kegiatan surveilan ini ada kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis terus menerus untuk pengambilan kebijakan.
Sayangnya, kita rajin mengumpulkan data dan pengolahan data untuk diolah menjadi tabel, kelemahannya analisis dan interpretasi. Sehingga data tidak bisa digunakan menjadi informasi kebijakan. Kelemahan di Jawa adalah analisis dan interpretasi data. Ada di beberapa tempat lain, pengumpulan datanya yang menjadi masalah karena luasnya wilayah, dan SDM sehingga proses surveilans tidak menjadi kesatuan yang utuh. Ini salah satu kelemahan surveilans
Berdasarkan pengalaman ini kemenkes membuat suatu definisi, kemenkes 1116/tahun 2003 dibalik dibalik definisinya. Kepmenkes memandang analisis secara sistematis dan terus menerus dan interpretasi yang terus menerus agar dapat melakukan penanggulangan penyakit secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Kepmenkes memandang analisis dan interpretasi ini penting.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut sistem pengumpulan informasi epidemologi yang diperlukan untuk advokasi, mendesain, merencanakan, mengevaluasi kegiatan kesehatan masyarakat.
Survilans harus berperan untuk mengetahui besarnya masalah dan menyediakan Informasi yang dapat dipercaya penting, infomasi epidemologi yang dapat dipercaya, sehingga menghasilkan informasi yang dipercaya. Informasi yang dapat dipercaya ini penting. Jika data yang disampaikan sampah maka informasinya juga sampah. Sehingga untuk dapat informasi yang dapat dipercaya, infromasinya juga harus baik. Informasi yang dikumpulkan harus tepat waktu. Misalkan sekarang sedang hangat soal MERS (Middle East Respiratory Syndrome), jika kita mendapatkan informasi yang penting tentang hal ini, sekaranglah saatnya, bukan satu bulan lagi. Harus tepat waktu tepat dan tepat guna, yang penting surveians ini berperan dalam tindak. Nanti respon, KLB atau darurat.
Surveilans merupakan bagian dari SIKNAS. Informasi yang bersifat strategis, surveilans bersifat inteligen,Tujuannya tersedianya informasi untuk proses pengambilan keputusan.
Tujuannya yang penting adalah untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, respon suatu kegiatan, serta respon kejadian luar biasa. Jadi sangat kompleks tujuan dari surveilans. Ruang lingkupnya juga sangat luas. Surveilans perilaku, bencana, kesehatan matra, luas sekali.
Dari definisi-definisi tersebut, aktifitas surveilans yang harus ada pengumpulan data sistematis, pengolahan dan analisis data agar mendapatkan informasi epidemologi, penggunaan informasi untuk perbaikan, program untuk mengurai masalah. Faktanya saat ini, datanya sama, artinya tidak lengkap. Laporan mingguan tidak tepat waktu, tidak akurat. Sehingga kualitas dari data atau informasi yang dihasilkan adalah sampah. Jika informasi yang dihasilkan sampah, maka pola pengambilan keputusan tidak baik, mungkin intuitif atau yang sedang trend sekarang politis.
Informasi adalah data yang telah dikumpulan, diolah, dianalisis dan dinterpretasi. Interpretasi ini penting. Kalo kita melakukan interpretasi, kuncinya adalah kita harus tahu indikator. Sesuatu yang dianalisis, misalkan banyak bayi lahir itu beratnya hanya 2000 gram. Jika kita tahu bahwa DBLR-nya itu indikatornya 2500 gram artinya apa status gizi menjadi masalah. Informasi yang disampaikan kepada bukan orang kesehatan, yang sederhana dan layak. Yang penting informasi yang disampaikan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Syaratnya relevan, tepat dan cepat.
Kerangka Konsep Surveilans respon, WhO membuat,kuadran, support fungsinya, dan kualitas fungsinya.
Fungsi pokok , ada delapan fungsi pokok yang perlu diperhatikan saat melakukan surveilans (kuadran paling kanan atas). Fungsi pokok ini meliputi:
- Deteksi kasus harus jelas. Dalam pemberantasan penyakit malaria, jika kita melakuan deteksi kasus dengan menggunakan gejala-gejala klinis saja. Cara menggunakan mikroskop, Jika sudah dideteksi regristrasi kasus dengan baik, dengan sistem pencatatan yang sudah di rekomendasikan, kemudian konfirmasi kasus. Konfirmasi ini bisa konfirmasi epidemologi, melakukan pelacakan kasus itu ditemukan. Tujuannya melihat apakah ada penyakit baru dan informasi tambahan. Responnya jika tidak bersifat KLB, bisa terencana, jika bersifat KLB dengan feedback (umpan balik).
- Responsenya acute respond an respon sederhana. Prinsipnya sistem surveilans yang baik akan menghasilan respon yang baik.
Surveilans HIV dan AIDS:
Virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Akibatnya terjadi kerusakan progresif pada kekebalan tubuh, mengakibatkan kerusakan bermacam-macam. Adanya korelasinya antara TB dan penderita HIV dan AIDS. Seperti dua sisi mata uang yang sama. Orang yang menderita HIV akan mudah terkena AIDS demikian sebaliknya.
PMS akan mudah terkena penularan HIV. Penderita PMS atau HIV akan mudah menularkan ke orang lain. Mereka Lebih rentan terhadap HIV. Pengidap HIV dan PMS akan lebih cepat menjadi AIDS. Ini menyangkut kebikanan kemenkes dan KPAN.
- Kementrian kesehatan menetapkan surveilans HIV dilakukan 1 sekali setahun terhadap WPS. Apa surveilans ini tidak bisa dikembangkan pada populasi kunci lain seprti Ibu hamil, penasun.
- Survielans terpadu biologi dan perilaku. Apakah ini sudah berjalan terus menerus atau periodiknya masih yang lama.
- Surveilans IMS. Sekarang survey IMS ini dapat digabungkan dengan STBP.
- Survei resistensi ARV, estimasi jumlah ODHA, jumlah populasi kunci.
Surveilans HIV: Tekait dengan suveilans HIV ada delapan MARPs (Most At Risk Populations). Ada narapidana, lSl, WPS, Kelompok Lapas, dan seterunya. Selama ini lebih banyak mengarah WPS. Sasarannya Ibu hamil, dan pengguna narkoba.
Sero surveilans, kegiatan ini hampir sama. Wilayahnya yang berbeda. Wilayahnya disebut sentinel. tujuannya sama, pada tempat pemeriksaan darah untuk bukti.
Survei prevalensi periodic. Menjadi metode survey utama dalam surveilans dalam Survey ini dibuat secara spesifik. Populasi sentinelnya berdasarkan, hubungan seksual dengan banyak pasangan,
STBP: dilakukan tahun 2002,2004, 2007, dan 2009, 2011, 2013, dilakukan setiap dua tahun. tujuannya untuk melihat prevalensi penyakit kelamin dan HIV AIDS, diantara populasi yang berisiko, mengukur cakupan intervensi program. Fungsinya, STPB untuk mengetahui trend pengetahuan dan perilaku.
Tantangan utamanya, masih terpusat, etikanya. Yang perlu didiskusikan: mekanisme penularan transmisi HIV, dimana itu ditemukan bagaimana itu ditularkan. Apakah surveilans HIV, STBP dalam IMS, itu merupakan bagian integral?
Trijoko:
Apa yang disampaikan pak cipt sudah sesuai yang dilakukan oleh kemenkes yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Silahkan dilanjut saja.
Pertanyaan :
Papua: Konteks surveilans HIV apa ada pembagian wewenang antara pusat dan daerah?
Jawab: Pasti, di dalam HIV aids ini ada KPAP, KPAK.
Kurniawan rahmadi: Dinkes secara berkala telah menerbitkan secara berkala telah menebitkan laporan tiga bulanan, terkait dengan analisis dan interpretasi UNAID, dan lokal stakeholder pernah berbeda interpretasi. Hal ini dianggap kegagalan di Indonesia sedangkan Lokal stakeholder menganggap sebaliknya, bagaimana menurut bapak?
Jawab:
Sucipto: Memang seperti itu. Seperti dalam program imunisasi, cakupannya panjang, tetapi juga bisa ditemukan dengan survilans meningkat.ini karena surveilan dikerjakan dengan baik. Tinggal pertanyaannya pada hati nurani kita, mestinya hukum alamnya adalah jumlah penyakit ini terkait imunisasi harusnya turun. Demikian juga dalam HIV, harusnya kasusnya turun. Komentar kita sudah melakukan tugas kita, mungkin karena surveilans tersebut sehingga kasusnya banyak.
Trijoko: secara epidemilogi,kita masih dalam fase penemuan dini, trend penyakit ketika diperhatikan. Ada fase-fase epidemi: akselerasi, plateu, dan fase deliverasi. sekarang ini kita sedang penguatan. Fasenya akselesrasi, sehinga ditemukan banyak. Menurut asing masslahnya banyak. Di Indonesia stigma dan diskriminasi di kalangan tenaga kesehatan masih tinggi.
Sebagai contoh LBK. Pendekatan, dahulu menggunakan konseling dan testing sukarela, PBB mengatakan hal itu tidak cepat. Kemudian menggunakan LKB, memperkuat provider bahkan sekarang sudah mencapai strategi use of ARV. Kita sebaganyak mungkin mnenemukan sehingga sampai pada fase plateu dan fase akselerasi ini harus dipercepat.
Surveilanse pasif dan aktif. Surveilans pasti, kemenkes menerima laporan HIV dan laporan AIDS. Sementara, surveilans aktif: menggunakan lima cara lain. Tentang kebijakan pusat dan daerah ada pembagian pusat daerah. Nasional beban biaya dilakukan bersifat tahunan, sementara pada otonomi daerah, di daerah diharapkan melakukan yang 6 bulannya. Kewajiban pemerintah di kabupaten propinsi menentukan status epidemi aids tersebut.
Sucipto: Kalau kita melihat kembali konsep survelians, kegiatan ini harus sistematis dan terus-menerus. Pertanyaannya apa yang sudah dilakukan pak Tri Joko, misalnya survey IMS apakah ini sifatnya konseptional atau surveilans. Contohnya ASTRI dikatakan STBP, metode periodik sudah dirubah menjadi surveilans.
Trijoko: Pemahaman kemenskes hasil survei-survei yang dilakukan sentinel dan STBP. Secara prinsip surveilans sistematis, berkala sehingga membantu proses pengambilan kebijkan yang upto date, sayangnya tidak semua propinsi terlibat dalam STBP yang dilakukan. Dan IMS sendiri, dilakukan secara pasif dan aktif. Kitas sendiri melakukan secara pasti dari laporan secara bulanan secara berjenjang. Itulah yang menyebabkan survey STBP manfaatnya besar sekali. Menurut kemenskes, banyak sekali fakta determinan sosisal yang mempengaruhi HIV. Kita mengenal 12 determinan sosial. Diantara pendapatan dan status sosial. Laporan yang kita sampaikan setiap tiga bulan itu adalah informasi dari analisis data yang dilakukan untuk melihat urgensinya.
Pertanyaan:
- Untuk mengukur keberhasilan penanggulangan HIV apakah menggunakan incident atau prevalensi?
- Kapasitas apa yang dimiliki agar mampu menentukan status epidemi?
Jawab:
Trijoko: Kita belajar bagaimana infeksi HIV terjadi. Gejala klinis dari infeksi HIV, epidemi diketahui setelah beberapa tahun. Maka kita menggunakan incident yang disebut new infection. Tetapi secara natural, gejala dapat diketahui setelah ada symptome, masih menggunakan prevalense, harusnya untuk keberhasilan program menggunakan incident.
Kedua, personil kesehatan baik ditingkat provinsi atau kota sudah mampu, masalahnya apakah daerah cukup mampu membiayai kegiatan itu. Kalau SDMnya sudah mampu. Makanya, surveilans perlu dilakuan bersama-sama. Sekarang ini baru parsial ,seharusnya dilakuan secara terpadu. Misalkan survie dilakukan setiap 6 bulan, seharusnya lebih kompak lagi.
Sucipto: Sependepat dengan Pak Joko, sebenarnya tidak sulit karena penyakit ini mempunyai window period yang panjang. Kalau orang terinfeksi HIV tidak menimbulkan ciri-ciri terentu, berbeda dengan penyakit malaria. Memang STBP masih menggunakan metode prevalensi.
Pertanyaan:
Ketika SSP dan berjalan di Indonesia, terkesan pemerintah daerah tidak peduli dengan surveilans dan menggantungkan dengan STBP, bagaimana pendapat bapak?
Sucipto: memang banyak kelemahan di era otomi daerah. Tidak semua kebijakan kemeskes dilakukan di daerah seperti peraturan kemenskes no 1116 disitu diatur unit fungional soal surveilanse. Harus ada unit survey di setiap bidang, kemudian harus ada yang menghimpun semua data ini dan memyampaikan ke pengambil kebijakan. Sekarang ini belum berjalan. Alasannya, di era otonomi kekuatan hukumnya kurang kuat. Epidemolognya juga terbatas. Kedua, FPTP itu di Indonesia hanya ada dua produsen UI dan UGM. Dulu FPTP mahasiswanya hanya 5 orang, bisa dibanyangkan kalau pensiun tidak ada pengganti. Ketiga, tidak semua daerah mau membayar tunjangan jabatan fungsional, walau menpan sudah mengatur tentang hal tersebut.
Ternyata, jika melihat struktur KPAD. Ketuanya orang pemerintah daerah, sekretarisnya orang dinkses. Sehingga tidak mempunyai kemampuan utuh. Lainnya, kemampuan analisis masih rendah ,sehingga hasilnya tidak relevan, informasinya sulit diterima, karena terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa teknis. Kemampuan advokasi tenaga ksesehatan masih, kurang, mungkin pelatihan-pelatihan soft skill, yakni ilmu negosiasi tenaga kesehatan untuk mempengaruhi stakeholder penting.
Trijoko: ini fenomena Indonesia, kita lihat JKN dan BPJS yang mudah diamati secara cepat. Ketika orang sakit maka diserahkan ke pusat dan tergantung kepada APBN. Tetapi ketika sehat, menjadi asset daerah. Kondisi ini yang menyebabkan kenapa kita lepaskan ke BPJS. Perpindahan dari jamkesmas ke BPJS ini juga merupakan hasil dari survei. Kondisinya, orang sakit ini tidak melihat ada anggara atau tidak ada. Jika tidak ada anggaran, maka dari sisi proses, kemenkes sudah teralihkan dalam sistem sharing nasional melalui BPJS. Tetapi untuk menjamin HIV tidak meluas di Indonesia khusus untuk ARV masih ditanggung program, sampai kondisi plateu. Ini sense meritokrasi yang kembangkan sehingga akan memperbaiki kualitas bangsa kita yangg lebih bermartabat.
Kurniawan Rahmadi: Angka estimasi yang ada, angka yang terlapor dari depkes, ada kesenjangan yang jauh, angka yang ada kita perlukan untuk berbagai rencana program dan penurunan angka kematian. Kalau sudah ada gejalannya baru kita tangani menurut para ahli sudah terlambat, dan menghabiskan banyak biaya. Ini yang mendasari waktu itu, lokal stakeholder berbeda penafsiran dengan UNAIDS terkait kesenjangan yang besar soal angka estimasi dan angka terlapor.
Penemuan case finding itu, menunjukkan kegagalan program. Yang menjadi masalah, ketika pengambil kebijakan ini sudah menyampaikan di depan media, sehingga terjadi perbedaan pendapat di masyarakat umum menjadi panduan, seperti penolakan program kondom sebagai penanggulangan dalam HIV. Dalam kasus terjadi kesenjangan yang panjang itu, bagaiamana dengan kesenjangan yang ada, sehingga kedepan dapat membuat program dengan ukuran yang lebih riil?
Trijoko: Kita menyadari, gap jauh antar estimasi dengan hasil yang dilaporkan menunjukkan kelemahan administrasi kita, tetapi bukan kelemahan surveilan. Hasil itu dihitung berdasarkan hasil surveilans, hasil pemodelan yang membuat kita terperangah. Oleh karena itu pendekatan yang sekarang, pendekatan mengguknakan TIPK, Kita berharap pada konselor kesehatan dari kesehatan maupun non kesehatan dapat mendahului penemuannya. Untuk mencapai Zero HIV infection, tidak bisa jika tidak memperkuat para konselor HIV. Penguatan konselor HIV menjadi mendesak. Kondisi ini yang memaksa kita selalu berubah kebijakannya, karena kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kita beruntung dapat terlibat diskusi bagaimana kebijakan akan mengatasi kebijakan. Yang belum ditemui apakah soal donor darah. PP No 7 tahun 2011, Keadaan seperti ini yang kita harap dapat dipercepat. Bahkan untuk sisi masalah resistensi menjadi PR berat bagi kita, ketika masyarakat masih mengalami stigma dan diskriminasi. Bahkan kepatuhan 100 persen ini sulit dilakukan. Inilah persoalan kita, sebagai bangsa, jadi tidak berandai-andai.
Sucipto: Sesuatu (diskusi webinar) yang bagus . Tehnologi ini sangat membantu.
Catatan:
- Bahan presentasi narasumber mohon dikirim, untuk selanjutnya didistribusikan ke peserta
- Agenda Webinar minggu depan akan dilakukan pada hari Rabu, tgl 14 Mei 2014, dengan tema Harm Reduction, mulai pkl 17.00 – 18.00 WIB.
