Pertemuan Pemangku Kepentingan HIV dan AIDS

FAST TRACK 90-90-90:

Peran Monitoring dan Evaluasi Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM

Bekerjasama dengan

Pokja Monev Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta

Latar Belakang

Strategi Fast Track: End AIDS by 2030 oleh UNAIDS mewacanakan bahwa epidemi AIDSakan berakhirpada tahun 2030.Dengan target tersebut, diharapkan AIDStidak lagi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat karenapenyebaran HIV dapatdikendalikan serta dampak HIV dalam kehidupan masyarakat dapat dikurangi dandiatasi. Dengan demikian, harapan hidup dan produktivitas ODHA meningkat,serta biaya yang dikeluarkan karena dampak HIV pun dapat dikurangi. Dalam konteks Indonesia, bentuk respon dari strategi Fast Track yang dikembangkan oleh UNAIDS tersebut, salah satunya melalui program Fast Track Jakarta City ending AIDS epidemic 2020.Kementerian Kesehatan juga telah menyusun road map (peta jalan) agar upaya penanggulangan HIV dan AIDS kedepan dapat berjalan dengan baik melalui perluasan akses untuk tes, pengobatan ARV dan monitoring keberhasilan pengobatan.Peta jalan ini merupakan upaya percepatan menuju getting to zero tahun 2030 melalui inisiatif yang dikenal sebagai 90-90-90 atau fast track program.Beberapa target capaian yang telah disusun dalam peta jalan tersebut yaitu, tahun 2016 percepatan pelaksanaan skrining HIV dan sifilis pada ibu hamil; tahun 2019 ditargetkan 90% populasi kunci mengetahui status infeksinya, seluruh bayi yang lahir dari ibu HIV positif dilakukan pemeriksaan EID (Early Infant Diagnostic Test); tahun 2020 ditargetkan eliminasi HIV, sifilis dan hepatitis pada bayi (tripel eliminasi), sehingga pada tahun 2027 ditargetkandapat tercapai 90% populasi kunci mengetahui statusnya, 90% ODHA tetap minum ARV, dan 90% ODHA tersupresi jumlah virus HIVnya. Pada tahun 2030 diharapkan tidak ada lagi infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODHA di Indonesia. 

Background

This research will establish a research advisory board consisting of policy makers at national level (NAC, Ministry of Health, bilateral and multilateral Donors), International Development Partners, Researchers, Civil Society Organizations and Key Affected Populations. The board is designed to provide guidance and direction for the research in order to meet research objectives and to strengthen possible utilization of the research findings in policy developement.

Background

As a preliminary activity of the research it is important that the researchers gain similar knowledge and understanding about the research setting. Therefore the core research team needs to conduct a review of the current HIV/AIDS policy and programming at the national and provincial level. This review will also document key factors that support or facilitate or hinder achievements of HIV/AIDS and programming in the country. Further, more results of the review will be utilised to develop the main protocol of the research.

Executive Summary

Despite pros and cons of the vertical approach in providing assistance to the people with HIV/AIDS, most results of HIV/AIDS researches and the latest evaluation by the National AIDS Commission of 2011 concluded that policy responses programs to combat HIV/AIDS in Indonesia have been scattered and have not been well-aligned or strengthened the health system in the country. This brings enormous challenges in bringing the HIV response up to an effective and efficient level. With more cases reported from 341 districts and cities in the whole 33 provinces in Indonesia and even more responses implemented by the Indonesian government either with or without the supports from various donors, it is obvious that all efforts in providing better prevention programs, care, and treatment, as well as reduction of exposure to HIV/AIDS needs to be revisited.

Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID