0
0
0
s2smodern

Ilustrasi | realita.coHIV dan AIDS  berdasarkan proyeksi prevalensinya semakin tinggi dan meluas ke populasi resiko rendah khususnya ibu rumah tangga.  Hasil Estimasi  dan proyeksi  jumlah infeksi baru pada usia diatas 15 tahun pada tahun 2015 adalah 85523, sementara jumlah AIDS 735256. Estimasi dan proyeksi infeksi baru untuk Anak (0-14 tahun) mencapai 5318 dan kematian akibat AIDS mencapai 2533.  Sedangkan Estimasi prevalensi Ibu hamil adalah 0.47 % (Kemenkes RI, 2013).   Kesimpulan hasil estimasi dan proyeksi ini menyebutkan bahwa pada tahun-tahun mendatang perkembangan AIDS mengalami pergeseran dan perluasan  dari Populasi kunci (WPS dan WPSTL) bergeser ke kelompok LSL dan laki-laki resiko rendah dan Ibu rumah tangga resiko rendah.  Peningkatan ini terbukti di Papua dari data STPB 2013, menunjukkan bahwa prevalensi pada populasi umum mencapai 2,3 %.  Peningkatan prevalensi pada masyarakat umum semakin menuntut respon yang serius sekaligus kesiapan dari layanan primer. Dengan meluasnya pola epidemi ke masyarakat umum ini apakah Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat siap menjadi memberikan layanan HIV?

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

RIO+20Sebuah gerakan dan advokasi kepada  Presiden Jokowi  dari sejumlah Akademisi, Intelektual dan praktisi di bidang Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia  dalam rangka mengatasi  kekerasan dan kerusakan serius yang disebabkan oleh obat untuk individu dan masyarakat melalui penyampaian Surat Terbuka di  Jurnal Kesehatan Internasional  Lancet.  

Pemerintah Indonesia, dibawah   Presiden Joko Widodo, telah berkomitmen untuk membuat  kebijakan yang berbasis bukti.  Masyarakat kesehatan Indonesia menyambut komitmen  dari pemerintah untuk kemajuan derajat kesehatan. Akan tetapi, para peneliti, ilmuwan dan praktisi, berpendapat dan  merasakan keprihatinan serius bahwa pemerintah telah kehilangan kesempatan untuk merespon secara efektif terkait obat-obat terlarang dengan menggunakan bukti-bukti yang ilmiah dan sahih.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Oleh : Hersumpana Ig.

Ilustrasi | inilah.comKontroversi kebijakan hukum dalam penanganan pecandu sampai sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi dan pemerhati HIV dan AIDS terkait sanki hukum pidana yang selama ini menjadi pendekatan utama, ketimbang pendekatan sosio-medis yang menekankan aspek pemulihan dan rehabilitasi psikologis maupun sosial serta kemanusiaan.  Beberapa kasus yang marak di media  tentang kasus narkoba, berupa penangkapan oleh Polisi terhadap beberapa  pecandu  seperti kasus Tessi[1] dan Faris RM[2] memberikan sinyalemen bahwa pendekatan hukum lebih dominan daripada pendekatan kesehatan. Dampak dari pemenjaraan cukup serius seperti yang dialami Tessi yang melakukan percobaan bunuh diri.  Pendekatan hukum semestinya perlu ditinjau ulang karena sudah terbukti tidak menyelesaikan masalah, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan kompleksitas persoalan yang lain.   Pendekatan apa yang tepat bagi perlakuan terhadap pecandu dalam konteks hukum dan permasalahan kesehatan?

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana

Ilustrasi | Faridha/OkezoneSekeras apapun larangan terhadap prostitusi dengan berbagai peraturan anti prostitusi yang jumlahnya hingga ratusan akan tetapi fakta di lapangan berkata lain, prostitusi tetap hadir ditengah masyarakat seperti fenomen prostitusi terselubung di Apartemen atau tempat kos. Hal ini menjadi bukti kegagalan dalam pengambilan kebijakan terkait kebijakan pelarangan prostitusi yang asumsinya akan membuat orang takut dan jera, lalu masyarakat lambat laun bersih dari prostitusi. Apa lacur? Asumsi tersebut keliru besar. Semakin dilarang prostitusi, semakin kreatif bisnis prostitusi seperti pemberitaan yang hangat tentang PSK artis yang melibatkan pejabat dan berbagai modus prostitusi di berbagai tempat seperti kos dan apartemen.  Menarik wacana yang dilempar  oleh Ahok, Sang Gubernur Jakarta untuk membuat lokalisasi prostitusi berupa apartemen khusus PSK dan pemberian sertifikat.  Bagaimana analisis Kebijakan terkait dengan Wacana legalisasi praktek prostitusi oleh Gubernur Jakarta ini?  sebuah langkah yang berani di tengah semakin mengerasnya politik agama yang secara lugas akan menentang wacana tersebut.  Apa yang bisa dipelajari dalam konteks Integrasi kebijakan tentang penanggulangan Penyakit  dalam wacana prostitusi?

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Reportase : MRAN 2015 Oleh : Hersumpana

Ilustrasi | huggingrun.comSUFA merupakan kebijakan strategis untuk menekan penularan baru, mengurangi angka kesakitan, dan menekan kematian akibat AIDS tanpa harus memperhatikan nilai CD4 pasien.  Kebijakan SUFA ini akan  efektif apabila diimplementasikan melalui mekanisme Layanan Komprehensif Berkesinambungan dimana Layanan ART dapat diakses pada layanan kesehatan primer.  Pertanyaannya  apakah yang perlu dipersiapkan supaya layanan primer (PKM) siap memberikan layanan SUFA, karena meskipun kebijakan SUFA sudah menjadi kebijakan Kementrian Kesehatan RI  akan tetapi dalam praktik sampai sekarang masih belum bisa diimplementasikan di lapangan, pengobatan ARV masih dilayani pada Rumah Sakit Rujukan. Tantangan Implementasi SUFA di layanan Primer menjadi tema diskusi dalam  Malam Renungan AIDS Nusantara pada 18 Mei 2015, yang diselenggarakan oleh KPA bekerja sama dengan berbagai LSM AIDS, KDS dan Komunitas OHDA yang menghadirkan narasumber dr. Akhmad dari Dinkes Provinsi Yogyakarta dan dr. Yanri  Subronto  PhD dari Rumah Sakit Sarjito.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID