Alexandra Conseil, et al.
Abstrak
Studi kasus Vietnam bertujuan untuk melahirkan bukti empiris tentang manfaat relatif intrgrasi dari dua prioritas intervensi kesehatan, HIV dan kontrol TB, ke dalam enam fungsi dari sistem kesehatan umum: Tatakelola, ketersediaan layanan, partisipasi, pengawasan dan evaluasi, perencanaan, dan pembiayaan. Kajian dokumentas terseleksi dan wawancara semi terstruktur terhadap 25 narasumber dilakukan pada awal 2009 di Hanoi, Provinsi Hai Duong, distrik Chih Linh dan komunitas Hoang Tien dengan informan dari lembaga international, nasional dan sub nasional yang mengelola Program HIV dan TB dan dari fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan HIV/AIDS dan TB. Data yang terkumpul dibadingkan dan dievaluasi berdasarkan 25 unsur integrasi. Setiap unsur integrasi dikategorikan sebagai “ terintegrasi penuh “, terintegrasi sebagian, dan “tidak terintegrasi”.
Monica Desai, et al.
Global fund untuk memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (GF ATM) memainkan peran penting dalam pendanaan penanggulangan AIDS dan Tuberkulosis di Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian studi kasus, peneliti mengkaji sifat dan luasan integrasi dari portofolio Global Fund ke dalam program HIV dan TB national, integrasi program HIV dan TB ke dalam sistem kesehatan umum, dan dampak luas sistem dukungan Global Fund pada sistem perawatan kesehatan di Indonesia. Studi ini didasarkan pada kajian literatur dan wawancara dengan 22 informan kunci menggunakan perangkat penilaian cepat sistemik dan analisis tematik.
Rifat Atun, et. al.
Abstrak
Manfaat pengintegrasian program intervensi spesifik ke dalam sistem kesehatan untuk meningkatan capaian dampak program diperdebatkan secara luas. Perdebatan ini dipicu oleh pemikiran biner yang sempit tentang program yang terintegrasi (horisontal) dipertentangkan dengan program tidak terintegrasi (vertikal) dan dikuatkan oleh polarisasi pandangan protagonis pro dan kontra yang mempersoalkan manfaat relatif dari masing-masing pendekatan. Keberadaan program yang terintegrasi dan tidak terintergrasi di banyak negara memberikan manfaat bagi kedua pendekatan.
Pada bulan Agustus 2014 Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan baru mengenai surveilans. Peraturan ini menggantikan peraturan yang lama yaitu: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. Perubahan situasi dan konsisi baik dari sisi penyakit maupun struktur pemerintahan membutuhkan penyelarasan dari peraturan yang baru. Pada permenkes yang baru ini menegaskan bahwa dalam konsep koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan surveilans kesehatan tidak terdapat jalur langsung koordinasi UPT Kemenkes ke Jejaring surveilans unit-unit kerja di Dinkes Kab/kota, berbeda dengan kemenkes yang lama. Hal ini menegaskan adanya desentralisasi yang jelas terkait dengan surveilans kesehatan. Namun yang menimbulkan pertanyaan adalah tidak adanya jalur kooordinasi langsung antara UPT Provinsi ke UPT Kabupaten/Kota.
Richard Coker, et al.
Abstrak
Upaya-upaya melakukan analisis secara komparatif program-program kontrol penyakit menular skala luas, sebagian besar mengabaikan konteks sistem kesehatan yang lebih luas dimana program-program tersebut berada. Sebagai tambahan, banyak evaluasi integrasi dari program-program kontrol penyakit menular secara vertikal ke dalam sistem kesehatan memfokuskan pada studi kasus tunggal atau pada sejumlah kasus terbatas, atau ketika banyak kasus diambil, telah dipresentasikan sebagai sebuah kompendium monografi daripada sebuah perbandingan lintas negara secara sistematis. Satu alasan untuk hal ini kemungkinan bahwa teori dan alat yang layak untuk analisis sistem kesehatan komparatif jarang dan sulit dirumuskan.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia