Sofia Gruskin et al.
Abstrak
Pengantar: Perhatian terhadap dampak negatif kendala-kendala struktural pada upaya penganggulangan HIV meningkat. Pengkajian kebijakan dan kondisi hukum nasional dengan memperhatikan komitmen negara terhadap hak asasi international adalah sarana menilai dan memberikan fokus untuk mengatasi kendala-kendala upaya penanggulangan HIV yang efektif.
Metode: Data kebijakan dan hukum dari 171 negara yang dilaporan berdasarkan pernyataan komitmen Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB (UNGASS) 2001 tentang HIV dan AIDS dianalisis untuk menilai perhatian terhadap hak asasi manusia pada hukum nasional dan kebijakan yang relevan dengan kesehatan dan hak populasi kunci seperti IDU, MSM, dan pekerja seks.
Oleh Diane Cooper, et al.
Abstrak
Latar Belakang
Integrasi Kesehatan seksual dan reproduksi (SRH) dan Kebijakan dan layanan HIV yang disediakan oleh pemberi layanan menjadi prioritas global, khususnya di benua Afrika dimana prevalensi HIV tertinggi. Afrika selatan memiliki program terapi ART yang terbesar di dunia, dengan estimasi 2.7 juta orang menjalankan terapi ARV, meningkatkan kemenonjolan Afrika Selatan sebagai satu pioner global dalam pengobatan HIV. Pada 2011, Masyarakat klinisi HIV Afrika Selatan mempublikasikan pedoman kehamilan yang lebih aman untuk Orang yang Hidup dengan HIV dan pada 2013, Pemerintah Afrika Selatan mempublikasikan pedoman kontrasepsi yang menegaskan pentingnya SRH dan layanan perecanaan kesuburan bagi orang yang hidup dengan HIV. Menangai kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang lebih aman dan isu-isu kesehatan ibu adalah krusial untuk memperbaiki kesehatan Seksual dan Reproduksi Orang yang hidup dengan HIV dan memerangi epidemi Global.
Altynay Shigayeva and Richard J Coker
Abstrak
Terdapat pembaruan keprihatinan atas keberlanjutan program-program pengendalian penyakit, dan munculnya kembali rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan program dengan sistem kesehatan umum. Namun, konseptualisasi dari isu ini sangat sedikit mendapatkan perhatian kritis. Selain itu, studi tentang keberlanjutan program menyajikan tantangan metodologis. Dalam artikel ini, kami mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk mendukung analisis keberlanjutan program penyakit menular. Melalui pekerjaan ini, kami juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gagasan tentang integrasi dan keberlanjutan. Sebagai bagian dari pengembangan kerangka kerja konseptual, kami melakukan kajian literatur sistematis tentang literatur yang sejenis tentang konsep, definisi, pendekatan analisis dan studi empirik pada keberlanjutan dalam sistem kesehatan. Gagasan-gagasan konseptual yang teridentifikasi tentang keberlanjutan dalam sistem kesehatan kehilangan satu konseptualisasi yang eksplisit tentang apa yang dimaksud dari sistem kesehatan tersebut.
Oleh: Kent Buse, Gill Walt
Abstrak
Perhatian yang luas akhir-akhir ini pada kebijakan sektor kesehatan dan reformasi institusi di negara-negara berpendapatan rendah bertepatan dengan perhatian yang meningkat untuk koordinasi bantuan. Karena anggaran kesehatan dari banyak negara-negara berpendapatan rendah sangat tergantung dengan bantuan, donor memiliki posisi sangat kuat dalam menentukan persyaratan bantuan untuk pembaruan sektor kesehatan. Akan tetapi, dengan tumbuhnya jumlah dan keragaman donor NGO multilateral, bilateral maupun Internasional yang beroperasi dibanyak negara berpendapatan rendah ini, terdapat permasalahan jika upaya-upaya eksternal tidak dikoordinasikan, tujuan pembaruan layanan kesehatan, yakni memperbaiki efektifitas, efisiensi dan keadilan, tidak akan ketemu. Bukti menunjukkan bahwa tanpa rancangan koordinasi yang efektif, lembaga donor justru memperlemah daripada memperbaiki sistem kesehatan yang rentan, merusak upaya-upaya untuk memperbaharui sistem tersebut.
Oleh: Theresa Montini and Ian D Graham
Abstrak
Latar Belakang: Dalam artikel mereka tentang “Implementasi berbasis bukti untuk praktek layanan kesehatan baru yang bertentangan dan tidak terbukti “, Prasad and Lonnidis (IS 9:1, 2014), merujuk praktek-praktek yang berakar dan bias extra ilmiah lainnya yang menghambat implementasi berbasis bukti.
Diskusi: Dengan menggunakan contoh kasus dari pelaksanaan Mastektomi - operasi pengangkatan sebagian atau total payudara, kita memisahkan "praktek yang berakar dan bias lain" dan menganalisa sejarah profesional, ekonomi, dan kekuatan sosial yang menghadirkan perlawanan untuk implementasi, kami menemukan bahwa faktor ilmiah tambahan ini beroperasi untuk mempertahankan komitmen bagi mastektomi radikal - bahkan setelah bukti menyatakan prosedur pelaksanaan karena faktor-faktor yang mempertahankan Mastektomi radikal -di tempat-tempat yang berada diluar kontrol individual klinisi.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia