Tribun Network, 17 September 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dr. Hanibal Hamidi dari Lembaga Kesehatan Masyarakat Nahdhatul Ulama (LKNU) mendorong pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan reformasi di bidang kesehatan.
"Permasalahan kesehatan seluruh rakyat harus dijamin oleh pemerintah dengan konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang no. 24 tahun 2011,"ujar Hamidi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014) siang.
Menurutnya pelayanan kesehatan tersebut harus ditanggani pemerintah secara baik. Apabila tidak ada layanan kesehatan seharusnya pemerintah memberikan ganti rugi.
Berita Satu, 17 September 2014
Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menandatangani nota kerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk mencari model sistem kesehatan daerah yang ideal dan implementatif bagi kabupaten/kota. Untuk tujuan tersebut juga digelar semiloka bertajuk "Peran Sistem Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional untuk Memperkuat Azas-Azas Ketahanan Nasional, di Jakarta, Rabu (17/9).
Dalam sambutannya, Ketua Umum PB IDI, Zainal Abidin mengungkapkan, pembangunan kesehatan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan klasik yang justru kian besar dan berat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB), meningkatnya prevalensi gizi kurang atau stunting serta naiknya prevalensi penyakit tidak menular (PTM).
Blog AIDS Giv, 17 September 2014
HIV Treatment Works is a national campaign that was launched today by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to encourage people living with HIV to get in care, start taking HIV medications, remain in care, and stay on treatment as directed. People from across the United States who are living with HIV joined this campaign effort to talk about their own experience on how sticking to treatment helps them stay healthy, protect others, do what they love, and live a longer, healthier life.
Berita Satu, 17 September 2014
Jakarta - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta bersama Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI meminta peran aktif industri pariwisata di Jakarta untuk mencegah perluasan penyebaran HIV/AIDS dan eksploitasi seksual anak.
Untuk itu, Disparbud DKI Jakarta bersama tiga instansi tersebut menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan peran industri pariwisata terhadap pencegahan HIV/AIDS dan eksploitasi seksual anak di industri pariwisata, hari ini, Rabu (17/9) di Hotel Grand Mercure, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat.
Merdeka.Com, 17 September 2014
Merdeka.com - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan peran industri pariwisata terhadap pencegahan HIV/AIDS dan eksploitasi seksual anak.
Acara yang dilaksanakan di industri pariwisata, hari ini, Rabu (17/9) di Hotel Grand Mercure, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, meminta peran aktif Industri Pariwisata untuk mencegah perluasan penyebaran HIV/AIDS dan eksploitasi seksual anak.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia