All Africa, 21 October 2014

The National Agency for the Control of AIDS, NACA, has described the upcoming launch of National Plan for the country's Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV, eMTCT, initiative as being in line with the Global Plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive.

Debunking reports that the event was a political jamboree disguised as HIV/AIDS Conference in the Federal Capital Territory, Director General, NACA, Prof John Idoko said the launch is part of the continuous effort by the Federal Government of Nigeria through NACA, to reduce by 90 percent the number of new HIV infections among children and to reduce AIDS-related maternal deaths by 50 percent.

Selengkapnya...

HRC Blog, 21 October 2014

While advances in treatment and research mean that HIV/AIDS is no longer a death sentence, for many years now the battle against this terrible epidemic has drawn to a standstill. Despite years of public education and outreach to vulnerable communities, there are still 50,000 new HIV infections every year in the United States.

But new advances, and new commitments from elected leaders, are cause for hope. Pre-Exposure Prophylaxis—known simply as PrEP—is a new, life-changing medication that when taken daily is over 90% effective in preventing HIV-infections in HIV-negative individuals.

Selengkapnya...

All Africa, 21 October 2014

ALTHOUGH the nation has recorded impressive success in fighting HIV and AIDS in the country, the disease's prevalence is still high in key population groups.

Speaking to the 'Daily News' in Dar es Salaam as the United Nations celebrates 69 years of its establishment this week, UN Development Programme (UNDP) Programme Specialist HIV/AIDS, Dr Bwijo Bwijo, said HIV prevalence among key population groups was higher than the prevalence in the general population.

He said focus should now be on the key population groups, which include drug users, sex workers and gay, to ensure that all efforts placed in controlling the epidemic does not go to waste.

Selengkapnya...

Detik News, 21 Oktober 2014

Bandung - Sekitar 100 orang dari berbagai elemen masyarakat yang peduli HIV AIDS dengan dikoordinir Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) melakukan aksi damai di depan halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (21/10/2014). Mereka mendesak pemerintah untuk menolak perjanjian dengan WTO (World Trade Organization) terkait obat-obatan yang dinilai merugikan Indonesia.

Dalam aksinya, massa membawa keranda yang bertuliskan 'Tolak WTO - Korban Obat Mahal'. Selain itu sejumlah poter pun dibawa dengan tulisan antara lain 'Waduk Tah Obat Mahal teh sabab nagara urang geus bisa nyieun obat sorangan' dan 'Tolak WTO dan Trip's demi keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat'.

http://www.manajemen-pelayanankesehatan.net/papua/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/readmore.png);">

Di antara para peserta aksi, ada yang dipasangi topeng wajah Jokowi dan Jusuf Kalla yang baru saja dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Menurut data Kementrian Kesehatan, hingga Juni 2014 jumlah kasus HIV sebanyak 142.961 kasus dan AIDS sebanyak 55.623 kasus. Sedangkan jumlah ODHA yang telah mendapatkan pengobatan ARV (Anto Retroviral Virus) sebanyak 43.677 orang. Berarti baru 31 ODHA yang telah menggantungkan hidupnya pada ARV," ujar Dion Nuryadi, Koordinator JAPI Jabar dalam pernyataan sikapnya.

Indonesia sebagai salahsatu dari 157 negara yang menandatangani perjanjian dengan WTO telah mengikat pemerintah untuk membayar paten yang berakibat pada mahalnya ARV dan obat-obatan esensial seperti obat kanker, jantung, lupus, leukemia, hepatitis dan penyakit kronis lainnya.

Dengan perjanjian dengan WTO terkait hak kekayaan intelektual yang tertuang pada klausul Trips (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang katanya melindungi hak cipta inilah yang membuat Indonesia bahkan tidak bisa memproduksi obat-obatan mahal yang masih dilindungi oleh paten.

"JAPI menuntut pemerintah agar memproduksi ARV dalam negeri serta berani melawan WTO dalam klausal Trips yang menyulitkan pemerintah Indonesia memproduksi obat generik karena hak paten WTO bersifat mengikat bagi negara anggotanya. Ini penting menyangkut hak kesehatan rakyat serta ketersedian obat murah di Indonesia," tuturnya.

Melalui aksi ini JAPI menuntut pemerintah yang saat ini dipimpin Jokowi untuk melihat persoalan orang sakit sebagai persoalan kemanusiaan dan menolak persoalan kemanusiaan dibawa ke ranah kapitalisme dan monopoli dagang.

"Meningkatkan pilihan obat ARV serta obat-obatan esensial lainnya agar dapat diproduksi dalam negeri dan harganya terjangkau masyarakat," jelas Dion. (tya/ern)

Tya Eka Yulianti

Sumber: Detik News

Sriwijaya Post, 21 Oktober 2014

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Berdasarkan data yang dimiliki Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel, jumlah penderita infeksi HIV dan AIDS di Sumsel terus bertambah setiap tahunnya.

"Sampai saat ini penderita HIV dan AIDS terus meningkat setiap tahunnya. Di Sumsel secara kumulatif dari tahun 1995 sampai Agustus 2014, kasus infeksi HIV ada 1.055 penderita dan penderita AIDS ada 809 orang," ujar Amirul Husni, Direktur PKBI Sumsel setelah aksi damainya diterima anggota DPRD Sumsel, Selasa (21/10/2014).

Selengkapnya...