JPNN, 22 Januari 2014

SURABAYA - Fenomena 189 PSK terjangkit HIV/AIDS yang masih beroperasi di lokalisasi Dolly dan Jarak harus segera disikapi. Pasalnya, ternyata kebanyakan mucikari di lokalisasi Dolly malah membiarkan para PSK HIV/AIDS tetap melayani lelaki hidung belang.

Pendamping PSK lokalisasi Dolly Budi Bolang menjelaskan, saat ada PSK yang terdeteksi mengidap penyakit itu, kebanyakan mucikari tak acuh dengan keadaan tersebut. PSK tetap saja dibiarkan bertransaksi dengan lelaki hidung belang.

Selengkapnya...

Detik, 23 Januari 2014

Jakarta, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang sangat diminati masyarakat. Data yang dikeluarkan pada pekan kedua tertanggal 16 Januari lalu menyebutkan sudah ada 116 juta rakyat Indonesia yang terdaftar dalam program tersebut. Sayangnya, masih ada sebagian kelompok masyarakat yang menemui kendala dalam pendaftaran.

Salah satunya adalah masyarakat dari komunitas terdampak HIV dan AIDS. Aditya Wardhana dari Indonesian AIDS Coalition (IAC) mengatakan bahwa kendala tersebut berasal dari salah satu syarat pendaftaran JKN yang mengharuskan pendaftar memiliki KTP.

Selengkapnya...

All Africa, 20 January 2014

The American ambassador says the new anti-gay law has restricted the rights of expression and assembly of people involved in gay relationships The United States Government on Monday said Nigeria's anti-gay law may affect the country's fight against HIV/AIDS.

The new U.S. Ambassador to Nigeria, James Entwistle, made this known shortly after he visited the Chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Attahiru Jega, in Abuja.

Selengkapnya...

The Hindu, 21 January 2014

Activists and persons living with HIV/AIDS on Monday demanded that members of Parliament spare time for the 2.5 million persons living with HIV/AIDS and their dependents, this February. They want the HIV/AIDS Bill to be tabled in the Parliamentary session next month.

Daisy David, advocacy officer, World Vision India, said that activists had spent five days in Delhi last month trying to convince MPs of the importance of the Bill, but it did not make it to Parliament.

Selengkapnya...

Sumatera Ekspres, 21 Januari 2014

PALEMBANG - Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) mendapat penolakan dari seratusan orang. Massa menamakan diri Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33) Sumsel, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan kalangan mahasiswa.

Berjalan kaki dari kantor Camat Seberang Ulu (SU) I, massa mendatangi kantor Wali Kota Palembang. Kemudian dilanjutkan ke kantor Gubernur Sumsel. Intinya, mereka menolak adanya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan menuntut pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu dibubarkan.

"Saat ini, kebijakan kesehatan dikomersilkan dan diprivatisasi untuk mencari laba, tidak berorientasi pada pelayanan," kata Eka Subakti, juru bicara aksi tersebut. Harusnya, ucap Eka, pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara.

Selengkapnya...