- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3087
Liputan6, 8 Januari 2014
Liputan6.com, Jakarta : Melihat beratnya beban tugas dokter yang melaksanakan program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah pun menyatakan setuju jika memang diperlukan adanya peningkatan insentif bagi para dokter.
"Insentif itu perlu ditingkatkan sehingga tepat, layak dan adil. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam implementasinya, termasuk insentif para dokter dan tenaga medis yang sesuai," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantarnya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).
- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3740
Standard Digital Health, January 8th, 2014
By GATONYE GATHURA
A group of women in Pumwani, Nairobi, have provided new evidence that hard to treat HIV strains have become more widespread in the city.
Information published on Tuesday, collected from 109 HIV-infected women from Pumwani, showed up to 22 per cent of them had strains that are highly resistant to some commonly used antitretrovirals.
- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3275
Kompas, 9 Januari 2014
KOMPAS.com - Tarif kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 untuk fasilitas layanan kesehatan primer diusulkan untuk naik. Kenaikan ditujukan untuk layanan kesehatan primer yang disediakan pihak swasta, misalnya klinik pratama, dokter praktik mandiri, atau klinik berjejaring.
Demikian dikatakan Kepala Pusat Ekonomi Dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Thabrany, Rabu (8/1/2014), di Jakarta. "Kenaikan ini diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Kenaikan ini ditujukan untuk swasta, karena sulit bila diberikan lewat insentif lain untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kita sudah mengusulkan ini pada Presiden dan akan segera dibahas," ujarnya.
- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3257
Kompas, 8 Januari 2014
JAKARTA, KOMPAS — Sistem Jaminan Kesehatan Nasional mensyaratkan pemeriksaan berjenjang bagi peserta. Ini menuntut perubahan paradigma berobat. Karena belum terbiasa, banyak peserta merasa sistem rujukan menyusahkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu menyiapkan masa transisi agar masyarakat siap.
"Di awal pelaksanaan JKN, BPJS Kesehatan perlu lebih fleksibel," kata Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany di Jakarta, Selasa (7/1). Masa transisi ini bisa berlaku 3-6 bulan.
- Detail
- Kategori: Artikel Tematik
- Dilihat: 6338
Senin-Selasa, 6-7 Januari 2014, Santika Hotel, Yogyakarta
Oleh: Yuli Rahmawati
Latar Belakang
Epidemi HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlanjut. Situasi Epidemi HIV dan AIDS hingga September 2013 tercatat bahwa kasus HIV sebesar 1.323 dan AIDS 965 kasus. Lebih dari 80% diantaranya merupakan usia produktif. Tidak hanya itu, kasus HIV dan AIDS di DIY kini tidak hanya terjadi pada kelompok resiko tinggi, namun telah merambah pada populasi umum termasuk ibu rumah tangga. Bertambahnya angka kasus ini berdampak pada semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk upaya penangannya.
Informasi
 |
 |
 |
 |
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia