Berita Satu, 14 Januari 2014
Sukabumi - Komisi Penangulangan HIV/AIDS Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat dari hasil pemetaan yang dilakukan pihaknya ada sedikitnya 10 kecamatan yang masuk daerah rawan penyebaran HIV.
"Kecamatan yang rawan penyebaran HIV tersebut antara lain untuk di wilayah utara antara lain Cibadak, Cikembar, Cicurug, Parungkuda, Cisaat, Sukaraja dan untuk di selatan Palabuhanratu, Ciracap dan kecamatan yang memiliki objek wisata," kata Seketaris KPA Kabupaten Sukabumi, Asep Suherman, Selasa (14/1).
MetroTV News, 13 Januari 2014
Metrotvnews.com, Ternate: Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS kepada para siswa sebagai upaya menekan tingginya angka penyakit berbahaya tersebut.
"Sosialisasi bahaya HIV/AIDS yang merupakan salah satu program pemerintah kota Ternate direspon positif oleh kalangan di DPRD Kota Ternate maupun sejumlah instansi di daerah ini," kata Kepala Diknas Kota Ternate, Mohdar Din di Ternate, Minggu (12/1).
JPNN, 13 Januari 2014
SERANG - Pemerintah pusat tampaknya tidak punya perencanaan jangka panjang saat mengeluarkan kebijakan.
Ambil contoh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini membutuhkan tenaga medis yang cukup banyak. Sejumlah daerah pun mengeluhkan masalah ini.
Selain memang faktanya banyak daerah sudah lama kekurangan tenaga medis, penyebab lain dari problem akut ini adalah kebijakan pusat mengenai moratorium penerimaan CPNS yang sempat diberlakukan. Akibatnya, di masa moratorium itu banyak tenaga medis yang pensiun, tapi tidak ada tenaga baru hasil rekrutmen.
JPNN, 12 Januari 2014
KUPANG - Di Kota Kupang, pemerintah setempat mendata bahwa ada 38 buah tempat pijat tradisional (pitrad) yang tidak semuanya murni menawarkan pijat, melainkan ada yang menawarkan jasa pijat khusus di bagian tertentu.
Indikasi ini semakin kuat ketika ada peningkatan kasus penularan HIV di Kota Kupang yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pemkot Kupang melalui Dinas Pariwisata terus melakukan pembinaan terhadap keberadaan pitrad yang menampung tenaga kerja berprofesi ganda.
Oke Zone, 12 Januari 2014
BEBERAPA pemerintah daerah dinilai kurang sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alhasil, di lapangan masyarakat belum mengerti mengenai seluk beluk JKN. Lantas, sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi itu?
Menurut Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan UI, penyebab kondisi kurangnya sosialisasi ada dua hal yakni memang kurang upaya sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) dan juga da kekeliruan dalam informasi-informasi yang disosialisasi. Sehingga, pada tataran teknis banyak masyarakat yang kurang mengetahui JKN.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia