Pengantar (Introduction)

0
0
0
s2smodern
Pengantar Minggu Ke-38 2015

Kebijakan AIDS IndonesiaPada edisi minggu ke-38, Website Kebijakan AIDS Indonesia mengangkat tema Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB). Dalam Pedoman Penerapan Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan menyebutkan bahwa tujuan dari layanan ini adalah untuk (1)meningkatkan akses dan cakupan terhadap upaya promosi, pencegahan, dan pengobatan HIV & IMS serta rehabilitasi yang berkualitas dengan memperluas jejaring layanan hingga ke tingkat puskesmas, termasuk layanan untuk populasi kunci, (2) meningkatkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab dalam mengendalikan epidemi HIV & IMS di Indonesia dengan memperkuat koordinasi antar pelaksana layanan HIV & IMS melalui peningkatan partisipasi komunitas dan masyarakat madani dalam pemberian layanan sebagai cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, serta (3) memperbaiki dampak pengobatan antiretroviral dengan mengadaptasi prinsip “treatment 2.0”.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Pengantar Minggu Ke-37 2015

Ilustrasi | Kebijakan AIDS IndonesiaEdisi website kali ini mengambil tema tentang Provider Initiative Test and Conseling (PITC) pada  aspek Layanan bagi Ibu Hamil. Pedoman  WHO menyebutkan bahwa   Provider Initiated Testing and Counseling (PITC) merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan cakupan layanan tes HIV dan menghubungkan klien ke layanan lanjutan.  Pengembangan azas layanan PITC  diperluas menjadi  pada 5 C yang meliputi; consent, counseling, confidentiality,correct, dan connect dengan layanan lanjutan. Secara prinsip  tes HIV adalah  cara untuk mencapai link to care. PITC biasanya dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kesehatan ibu dan anak dimana tes HIV ditawarkan oleh petugas layanan kepada ibu hamil yang mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Pengantar Web  Minggu ke-36

Ilustrasi | REUTERS. Soe Zeya TunPembaca yang budiman,  Salah satu permasalahan dasar  terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah  lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan  produk kebijakan dan peraturan yang sudah ada.  Tema tersebut dielaborasi dalam tulisan M. Suharni yang menyoroti tentang kesenjangan dari  keberadaan regulasi  dan  implementasinya sesuai dengan mandat regulasi. Secara normatif sudah terdapat banyak produk hukum terkait dengan upaya penanggulangan AIDS di Daerah akan tetapi implementasinya masih belum optimal.  Oleh karena itu,  penting mendorong pemerintah untuk konsisten melaksanakan  kebijakan, sehingga pemerintah daerah  tidak hanya menjadi ‘macan kertas’.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Pengantar  web Minggu ke–35

Kebijakan AIDSEdisi web minggu ke–35 ini mendiskusikan lebih lanjut tentang pengembangan pendanaan untuk sektor komunitas dari berbagai sumber, khususnya yang berasal dari dana lokal baik dari dana publik dan sektor swasta. Pertama, Tantangan dalam keberlanjutan penanggulangan AIDS secara komprehensif dan berkelanjutan untuk sektor komunitas sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam penanggulangan AIDS yang tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan.  Dengan Kenaikan Belanja Sektor Kesehatan sebesar 5% menjadi momentum bagi upaya penanggulangan AIDS untuk mengembangkan advokasi pendanaan untuk sektor komunitas dari sumber APBN dan APBD.  Pengembangan pendanaan dari sektor swasta juga terbuka dengan mekanisme Corporate Social Responsibility  (CSR) secara sistematis dan terencana (link).

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Pengantar Website Minggu Ke-33 2015

Ilustrasi | REUTERS/Soe Zeya TunBerbagai pendekatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS menyebutkan  perlunya keterlibatan masyarakat baik dari kader masyarakat, LSM, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) maupun tokoh masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa kebutuhan tenaga non kesehatan menjadi sangat penting dan strategis. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa pelibatan tenaga kerja multiplier menjadi krusial dalam upaya penanggulangan AIDS ke depan yang berbasis pada layanan kesehatan sampai pada tingkat fasilitas kesehatan primer. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan strategis LKB dan SUFA membutuhkan sumber daya yang cukup baik  pada sektor kesehatan maupun non kesehatan sebagai pendukung pokok dalam upaya penanggulangan AIDS  (VCT link to Care).  Tulisan terkait kebutuhan tenaga non kesehatan menjadi artikel utama dalam website edisi kali ini. Sebuah kajian atas kebutuhan tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan publik di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menjadi artikel kedua.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID