Laporan Diseminasi DaerahPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM atas pendanaan DFAT, Pemerintah Australia sejak bulan Agustus 2013 melaksanakan penelitian multi-centered yang melibatkan 9 universitas dari 8 provinsi. Penelitian kebijakan dan program HIV & AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kebijakan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia saat ini dan sejauh mana sistem kesehatan ini adaptif dalam merespon dinamika epidemi HIV dan AIDS. Harapannya, rekomendasi dari penelitian ini akan membantu pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengembangkan strategi program penanggulangan HIV dan AIDS di masa mendatang, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam konteks desentralisasi.

Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan penelitian yang saling terkait dan dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Penelitian tahap 1 untuk melihat tingkat integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS selama ini dalam sistem kesehatan. Penelitian tahap 2 merupakan studi kasus tentang intervensi spesifik (pencegahan dan perawatan, dukungan, dan pengobatan) guna menilai kontribusi berbagai tingkatan integrasi tersebut terhadap efektivitas intervensi serta faktor eksternal yang mempengaruhi integrasi tersebut. Sedangkan penelitian tahap 3 dimaksudkan untuk menyusun model kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang mempertimbangkan integrasinya ke dalam sistem kesehatan sebagai strategi untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Penelitian tahap 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih (Papua); Universitas Negeri Papua (Papua Barat); Universitas Nusa Cendana (Nusa Tenggara Timur); Universitas Udayana (Bali); Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan); Universitas Airlangga (Jawa Timur); Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya (DKI Jakarta); Universitas Sumatera Utara. Sebagai pertanggungjawaban publik dan untuk mendiseminasikan temuan-temuan pokok serta rekomendasi dari kedua penelitian tersebut, maka diselenggarakan pertemuan yang mengundang pihak-pihak yang terkait serta para informan kunci yang terlibat dalam penelitian tahap 1 dan 2.

Terkait dengan penelitian tahap 3 yaitu pengembangan model kebijakan, pada pertemuan ini sekaligus dipergunakan untuk mendiskusikan model kebijakan yang dikembangkan oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM. Model kebijakan yang dikembangkan pada penelitian tahap 3 ini secara khusus berfokus pada model integrasi kebijakan dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan. Model ini dikembangkan sebagai model untuk mengembangkan program layanan terintegrasi yang bisa digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) di pelayanan kesehatan dasar. Diskusi mengenai model ini dimaksudkan untuk mendapatkan input dan konsensus terhadap model kebijakan PMTS sebagai bentuk upaya untuk melihat kelayakan atau kemungkinan perlaksanaannya dan kemungkinakn adopsinya dalam pelaksanaan penanggulangan AIDS ditingkat daerah.

Kebijakan dan Program HIV AIDS Dalam Sistem Kesehatan di IndonesiaDiskusi tentang integrasi ini menjadi sangat relevan karena konsep integrasi telah dijadikan strategi utama untuk peningkatan efektivitas respon HIV & AIDS, pelibatan pemerintah daerah yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan program pasca semakin berkurangnya dukungan teknis dan finansial dari inisiatif kesehatan global di masa-masa yang akan datang. Empat pertanyaan substantif analisis integrasi menjadi dasar bagi pengembangan berbagai tulisan dalam buku ini (1) ‘mengapa integrasi dilakukan?’; (2) ‘apa yang diintegrasikan?’; (3) ‘bagaimana integrasi bisa dilakukan?’; dan (4) ‘seperti apa model integrasi yang diharapkan?’. Analisis difokuskan pada intervensi spesifik (pencegahan dan perawatan HIV) yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota dengan pertimbangan bahwa penanggulangan HIV & AIDS merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Catatan Atas Kebijakan dan Program HIV AIDS di IndonesiaPenelitian integrasi kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan berangkat dari kenyataan bahwa program HIV & AIDS di Indonesia ini merupakan bagian dari inisiatif kesehatan global untuk merespon situasi epidemi di Indonesia. Oleh karenanya permasalahan integrasi dengan sistem kesehatan menjadi pertanyaan besar karena model penanggulangan HIV & AIDS yang didorong oleh inisiatif kesehatan global telah mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif pada sistem kesehatan seperti terbangunnya sistem pelayanan kesehatan yang paralel; diterapkannya model-model intervensi yang bersifat global; dan terpisahnya layanan HIV & AIDS dari pelayanan kesehatan lainnya yang justru memperbesar eksklusi sosial bagi kelompok marginal. Atas 'keprihatinan' tersebut maka penelitian ini mengembangkan tiga agenda utama yang dikaji dan direkomendasikan selama penelitian ini berlangsung. Ketiga agenda tersebut adalah (1) pentingnya integrasi program AIDS ke dalam sistem kesehatan, (2) mengintegrasikan pendekatan struktural ke dalam intervensi penanggulangan AIDS saat ini yang didominasi oleh pendekatan individual yang pada dasarnya diintroduksikan oleh inisiatif kesehatan global, dan (3) mendorong pelayanan kesehatan yang inklusif mengingat populasi utama dari penanggulangan AIDS ini adalah kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Atas dasar tiga agenda utama seri penelitian tersebut, para penulis mencoba membuat catatan-catatan kecil tentang berbagai temuan yang diperoleh selama proses penelitian termasuk respon terhadap topik-topik terkini yang sedang hangat dibicarakan oleh pegiat HIV & AIDS. Catatan atas kebijakan dan program HIV & AIDS di Indonesia ini merupakan sebuah kontribusi untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan AIDS yang lebih baik (for better AIDS Policy).

Silakan download buku tersebut pada link berikut ini

Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Pengetahuan Kebijakan HIV dan AIDSLaporan ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pengelolaan simpul pengetahuan yang diinisiasi oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM selama bulan Agustus 2013 hingga Juni 2016. Pengembangan simpul pengetahuan ini dimaksudkan agar semua pengetahuan yang berhasil dikumpulkan dan diproduksi oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM dapat dimanfaatkan oleh khalayak luas, dan secara khusus untuk mendukung pengembangan kebijakan dan advokasi berbasis bukti. Sistem yang telah dikembangkan dalam simpul pengetahuan ini mengacu pada fungsi-fungsi manajemen pengetahuan dari Davenport (1994), yaitu penggalian, pengumpulan, pengidentifikasian berbagai pengetahuan terkait sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS serta pemanfaatan pengetahuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Laporan ini mengulas secara detail mengenai kegiatan dan pencapaian dari setiap fungsi manajemen pengetahuan ini, hambatan yang terjadi dalam implementasi, serta solusi yang telah diambil sehingga bisa menjadi pembelajaran.

Download Laporan Bahasa Indonesia

Download Laporan Bahasa Inggris

Jakarta, 28 September 2016

Diseminasi Hasil PenelitianPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM atas pendanaan DFAT, Pemerintah Australia sejak bulan Agustus 2013 melaksanakan penelitian multi-centered yang melibatkan 9 universitas dari 8 provinsi. Penelitian kebijakan dan program HIV & AIDS dalam kerangka sistem kesehatan di Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia saat ini dan sejauh mana sistem kesehatan ini adaptif dalam merespon dinamika epidemi HIV dan AIDS. Harapannya, rekomendasi dari penelitian ini akan membantu pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengembangkan strategi program penanggulangan HIV dan AIDS di masa mendatang, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam konteks desentralisasi.