Oleh: Hersumpana Ignatius

Policy brief ini bertujuan untuk mendorong peran dan posisi lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dalam mengelola pengetahuan menjadi sebuah kebijakan publik terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS dalam kerangka sistem kesehatan. Perguruan tinggi mempunyai potensi dan peran strategis sebagai lembaga yang memiliki legitimasi untuk menerjemahkan hasil penelitian menjadi kebijakan publik yang didukung bukti ilmiah.

Isu peran perguruan tinggi yang visioner dalam pengembangan kebijakan AIDS ini dikembangkan dari hasil kajian dokumen "Kebijakan HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan Nasional" yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) dan Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government (DFAT) tahun 2014.

Beberapa rekomendasi peran perguruan tinggi yang dapat berkontribusi dalam menterjemahkan hasil-hasil produksi pengetahuan menjadi sebuah kebijakan publik dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi perlu mengembangkan networking dengan pengelola program baik dari sektor pemerintah dan non pemerintah (e.g. Kemenkes, KPAN, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat) baik di tingkat pusat maupun daerah melalui kegiatan yang telah berjalan dan membangun kesepakatan bersama untuk mengembangkan advokasisecaraefektifkepadapihakterkait.
2. Melakukan penelitian-penelitian operasional dalam upaya penaggulangan HIV dan AIDS (e.g. pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan bagi ODHA, pengurangan dampak) berdasarkan konsultasi dengan pengelola program dan pengembangan kebijakan untuk meningkatkan efektifitas program.
3. Membangun pusat data penelitian (research inventory) terkait upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada tingkat lokal yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, baik pengambil kebijakan dan pelaksana seperti Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi/Kota, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat umum yang dapat digunakan sebagai basis untuk pengambilan kebijakan.
4. Mengembangkan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian terkait upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat lokal atau nasional dalam bentuk pertemuan, penyusunan policy brief atau publikasi hasil riset HIV dan AIDS sebagai bentuk agenda setting bagi pengembangan kebijakan atau perubahan-perubahan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS.
5. Perguruan Tinggi turut serta dalam penyiapan pengembangan kapasitas dan kompetensi teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia yang bekerja dalam upaya penanggulangan AIDS. Salah satu contoh adalah pengembangan kompetensi dalam pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi SDM yang tersedia untuk program HIV/AIDS agar mampu meningkatkan cakupan, aksesibilitas, kualitas, pemerataan dan keberlanjutan program.