Oleh : Ign. Hersumpana

Diskusi Paralel  ini membahas cross cutting  issues berbagai temuan riset dan praktik-praktik baik mengenai Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di beberapa daerah. Terdapat 6 pembicara yang mempresentasikan pengalaman pengorganisasian dan risetnya. Diskusi paralel terbagi menjadi dua sub sesi, masing-masing terdiri dari paparan 3 orang pemateri.

Pemateri pertama pada sesi I terkait dengan advokasi komunitas dalam membangun sinergi antara stakeholder level komunitas dengan pengambil kebijakan yang dipresentasikan oleh Dewi Rohmah, SKM. M.Kes, dari Universitas Jember dengan judul “Membangun Critical Consciousness Terhadap HIV dan AIDS Melalui Kebijakan Bupati Jember tentang Tim Penanggulangan HIV dan AIDS pada Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa”.  Upaya ini dilakukan untuk merespon peningkatan kasus HIV dan AIDS pada kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) di Jember. Surat Keputusan (SK) Bupati ini menjadi basis pembangunan keterlibatan sektor komunitas, para tokoh, kader masyarakat yang luas. 

Selengkapnya...

Oleh : Ita Perwira

Sesi I dari Pokja HIV dan AIDS kali ini membahas tentang ‘Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan untuk Mendukung Pencapaian UHC 2019’. Sesi ini dipimpin oleh dr. Juliandi Harahap sebagai moderator dan tiga materi terkait tema diatas akan dibawakan oleh tim peneliti dari PKMK UGM yaitu M. Suharni, Ign.Hersumpana dan Chrysant Lily. Sesi I ini dihadiri sekitar 47 peserta dengan latar belakang yang cukup bervariasi mulai dari perwakilan LSM local, pemangku kepentingan dan juga dari akademisi.

Selengkapnya...

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019 disebutkan bahwa kebutuhan dana untuk penyelenggaraan program HIV dan AIDS dari tahun 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp.6,248,374,000,000(USD 568,034,000). Perkiraan dana yang bisa dihimpun dengan berpedoman pada situasi saat ini hingga tahun 2019 hanya sebesar Rp.4,419,470,000,000 (USD 401,770,000) yang hampir separuhnya dibiayai oleh hibah luar negeri. Perhitungan mengenai ketersediaan dana dilakukan dengan memasukkan dana dalam negeri dengan asumsi pertumbuhan 20% per tahun pada dana pusat, dan peningkatan 20% dana daerah. Sementara itu, dana dalam negeri yang berasal dari swasta diperkirakan berada pada kisaran 3,4% - 4% dari total pendanaan untuk HIV dan AIDS, termasuk didalamnya  layanan kesehatan swasta, bantuan swasta, dan CSR. Ketersediaan dana juga mencakup dana hibah luar negeri dari Global Fund dan dana bilateral lainnya, yang mencapai 49% dari total dana untuk HIV dan AIDS.

Selengkapnya...

Oleh: Luh Lila Putu Wulandari

Dalam Fornas V JKKI ini, Pokja HIV/AIDS di hari kedua menggelar sesi yang membahas tema-tema terkait Layanan Program Penanggulangan HIV dan AIDS. Sesi ini diadakan pada Kamis 25 Oktober 2014 pada pukul 19.00-21.00 Wib, dan dimoderatori oleh Melkior Tappy, SKM, MPH.

Sesi ini dibagi menjadi dua sub sesi, dimana peserta dapat berdiskusi dengan pembicara setelah sub sesi berakhir. Di sub sesi satu, ada tiga pembicara yaitu 1. dr I Nyoman Sutarsa MPH yang menyampaikan Barriers to Integrating HIV/AIDS Related Services Into Commmunity Health Centre in Bali Province; 2. Anindita Gabriella, M.Psi yang berbicara mengenai Layanan Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS; dan Lita Sri Andayani, SKM, M.Kes yang berbicara mengenai Kajian Perlunya Peningkatan Peran Bidan KIA dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Janin. Sementara di sub sesi kedua, ada tiga pembicara juga, yaitu 1. Dewi Rokhmah, SKM , M.Kes yang membahas Implikasi Mobilitas Penduduk dan Gaya Hidup Seksual Terhadap Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Jember; 2. Sudirman Nasir, PhD yang berbicara mengenai Peran Pendamping dalam Mengadvokasi Pengurangan Perlakuan Diskriminatif yang Dialami ODHA dalam Mengakses Layanan HIV/AIDS di Kota Makassar; 3. Rozar Prawiranegara yang berbicara mengenai HIV-AIDS Priority Setting using AFR MCDA in West Java, Indonesia.

Selengkapnya...