Oleh: Hersumpana Ignatius
Komitmen Pemerintah dalam Penanggulangan AIDS tidak diragukan lagi, permasalahannya bagaimana pelaksanaan kebijakan yang ada hingga tingkat operasional paling bawah? Kenapa ada kesenjangan besar antara tingkat kebijakan dengan pelaksanaan antara KPAN dengan KPAP/K? setidaknya terdapat argumentasi yang bisa diajukan untuk melihat masalah ini. Pertama, argumen normatif. Maksud argumen normatif disini adalah dalam logika kebijakan, ada sementara pendapat mengatakan bahwa dasar hukum yang diacu untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS merujuk pada PP no. 36 Tahun 1994 kurang kuat. Dalam hierarki tata kepemerintahan kebijakan dalam PP kurang kuat harusnya berupa UU seperti KPAI, KOMNAS HAM, dan KPI,sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih besar. Kedua, KPAN bentuknya adalah komisi, tetapi Ketua dan anggotanya adalah elite-elite Menteri dan pimpinan daerah, bukan komisioner seperti komisi-komisi yang lain. Ini berdampak pada efektifitas kerja, karena mereka adalah orang-orang sibuk yang tidak memiliki banyak waktu untuk fokus mengurus satu masalah. Meskipun kemudian terbit SE dan Instruksi Menteri yang memberikan pentunjuk pelaksanaan KPAP/K yang harus mengangkat pengurus harian, Sekretaris, bidang Program (PO), Bidang Monitoring, dan Administrasi dan Keuangan. Tampaknya ini tidak berjalan dengan baik setiap daerah berbeda-beda tingkat responnya.
Oleh: Sisilya Oktaviana Bolilanga
Pada akhir tahun 2013 terdapat 906 kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan rerata kumulatif kasus HIV dan AIDS menurut faktor risiko dilihat bahwa sebesar 848 kasus terjadi pada kelompok heteroseks, homoseksual dan biseksual sebesar 6 kasus, penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) sebesar 33 kasus, pengguna jarum suntik sebanyak 1 kasus, dan penularan yang tidak diketahui penyebabnya sebanyak 18 kasus. Dengan sumber dana yang semakin meningkat setiap tahunnya, KPA Kabupaten Manokwari juga dituntut untuk meningkatkan upaya dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui peningkatan fungsi koordinasi sesuai dengan Panduan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah Tahun 2011.
SaigonGPDaily, 28 April 2014
HA NOI (VNS)— All schools nation-wide have been given targets to enroll children affected by HIV/AIDS by 2020.
It was one of the aims under the National Action Plan for Children Affected by HIV 2014-20, signed recently by Deputy Prime Minister Vu Duc Dam.
The plan also aims to cover 90 per cent of the children affected by HIV/AIDS, enabling them to access health care, education, consultation, physical development and entertainment services by 2020, Dam said.
Kompas, 28 April 2014
NEW YORK, KOMPAS.com — New York City di Amerika Serikat setiap tahun menghabiskan lebih dari satu juta dollar AS untuk kondom gratis dalam rangka mencegah kehamilan yang tak dikehendaki serta memerangi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Namun, pada saat bersamaan polisi kota ini diperbolehkan menjadikan kondom sebagai bukti dari tindak kejahatan prostitusi.
Pertentangan kedua fakta itu menjadi latar belakang dari usulan legislasi terbaru di New York yang mendorong negara bagian itu menjadi wilayah pertama yang melarang kondom menjadi barang bukti dalam kasus prostitusi. Penggunaan kondom sebagai alat bukti kasus prostitusi sudah meluas di kalangan kepolisian dan dinilai selama satu dekade terakhir melemahkan upaya terkait kesehatan publik.
SoloPos, 28 April 2014
Solopos.com, SOLO — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Solo mencatat jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di wilayah Kota Bengawan mencapai 700 orang. Sebanyak 395 di antara mereka terlayani KPA, namun 305 sisanya masih buram.
Demikian disampaikan pengelola program KPA Solo, Tommy Prawoto. Tommy mengatakan data tersebut mengacu kepada pemetaan data populasi yang dilakukan KPA hingga Februari.
"Jumlah tersebut terkonsentrasi di beberapa lokalisasi seperti di Gilingan, Kestalan, Setabelan, dan Punggawan. Para PSK itu mayoritas dari luar Solo. Jadi dari Soloraya," jelas dia saat dihubungi Solopos.com, Kamis (24/4/2014).
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia