Sebuah Analisa Kasus kebijakan Anggaran Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah

Oleh: Hersumpana Ignatius

Sebuah berita di Surat kabar Harian lokal (KR, 8/4/2014) tentang minimnya penganggaran untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Purworejo cukup memprihatinkan dan mencerminkan potret tantangan serius praktik desentralisasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Konteks permasalahannya seperti dilansir dalam liputan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo hanya mendapat anggaran Rp 1 juta untuk menangani penyakit HIV/AIDS sepanjang tahun 2014. Alokasi anggaran itu hanya cukup untuk melakukan sekali pertemuan surveilance HIV/AIDS dari 27 puskesmas dan beberapa kali kunjungan pasien yang dirawat di rumah sakit.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes Purworejo, Triyo Dermaji menyatakan anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2013 yang mencapai Rp. 3 juta. Sementara pengajuan oleh Dinkes untuk alokasi penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2014 adalah Rp. 9 juta, dan hanya disetujui Rp. 1 juta. Dana ini tidak sebanding dengan berkembangnya prevalensi pengidap HIV dan AIDS di Kabupaten Purworejo yang menunjukkan angka cukup tinggi antara tahun 2007 - 2010 tercatat sejumlah 28 kasus ODHA di Rumah Sakit Daerah Purworejo, dengan 3 orang sudah meninggal dunia. Angka ini merupakan hasil pemeriksaan ODHA yang sudah terinfeksi, belum menggambarkan kondisi sebenarnya, karena pemeriksaan sukarela VCT bagi masyarakat masih menjadi kendala.

Selengkapnya...

Oleh: Sisilya Oktaviana Bolilanga

Sebelum tahun 2009, sistem logistik ARV di Indonesia bersifat sentralistik. Unit pelayanan yang ada di daerah membuat pelaporan pemesanan ARV kepada Subdit AIDS & IMS setiap bulannya. Tim Logistik Subdit AIDS dan IMS bertanggung jawab atas pengumpulan, validasi, dan pemrosesan pemesanan dari semua rumah sakit dan unit perawatan, kemudian mengajukan pengiriman ke Kimia Farma dan Global Fund. Adanya penerimaan produk rusak, jumlah yang tidak sesuai dengan permintaan, masa kadaluarsa, dan item yang salah di unit layanan seringkali ditemui. Dengan sistem ini Dinas Kesehatan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak terlibat langsung dalam permintaan dan penerimaan logistik ARV sehingga tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengklarifikasi laporan unit layanan pun menjadi rendah.

Selengkapnya...

Methodology

This assessment included different categories of primary health care (PHC) facilities, both in the govern- ment sector and those operated by nongovernmental or private organizations: health centers, health posts, comprehensive primary health care centers. The primary health facilities assessment in Nigeria 2012 con- sisted of two instruments: (1) the health facility assessment tool adapted from the Service Provision As- sessment (SPA) and Service Availability and Readiness Assessment (SARA); and (2) a service provider's questionnaire. The tools were administered to collect information on the general availability of health ser- vices, staffing, HIV services, drugs and pharmaceutical systems, waste management, laboratory facilities, community and donor relationship as well as budgetary allocation from the local governments.

This report presents data on various indicators of the availability, readiness and quality of services as well as results using a prioritization index from the 268 PHCs selected by the U.S. Government-PEPFAR agen- cies for their HIV services scale-up plan in 17 States and the Federal Capital Territory (FCT). The number of facilities assessed in each state ranges from four in Gombe, Yobe and Plateau states to 47 in Lagos state. This report is divided into two parts: the national summary narrative and each state report with information about the readiness for each facility to provide HIV services.

Selengkapnya...

Oleh: Hersumpana IG

Semangat dasar dari kebijakan desentralisasi kesehatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah distribusi wewenang, kemandirian, dan penigkatan sumberdaya kesehatan di daerah dalam menggulangi meningkatnya epidemi HIV dan AIDS sedini mungkin di tingkat daerah. Perbaikan dan peningkatan tata kelola sumberdaya kesehatan bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas dan berkesinambungan merupakan mandat dari kebijakan desentralisasi. Dalam konteks Desentralisasi Kebijakan kesehatan sebagaimana catatan oleh Gotawa dan Pardede (2007) dapat di analisis lebih lanjut dalam konteks pemda dan desentralisasi. Ada tiga hal penting dalam analisis ini: (1) hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam jaminan sosial; (2) peran dinas kesehatan dalam pengawasan; dan (3) pemerataan fasilitas pelayanan. Praktiknya sering terjadi tumpang tindih dan salah persepsi dalam pembagian kewenangan. Akibatnya, sistem kesehatan menjadi sulit dikelola dan justru muncul berbagai kesulitan baru. Apalagi, jika mentalitas proyek dan kepentingan lebih didahulukan, daripada peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Selengkapnya...