Sistem Kesehatan di Indonesia dalam kebijakan desentralisasi diformulasikan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012. SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Rifat Atun[1], Thyra de Jongh[2], Federica Secci[3], Kelechi Ohiri[4] and Olusoji Adeyi[4],[5]
A longstanding debate on health systems organization relates to benefits of integrating health programmes that emphasize specific interventions into mainstream health systems to increase access and improve health outcomes. This debate has long been characterized by polarization of views and ideologies, with protagonists for and against integration arguing the relative merits of each approach. However, all too frequently these arguments have not been based on hard evidence. The presence of both integrated and non-integrated programmes in many countries suggests there may be benefits to either approach, but the relative merits of integration in various contexts and for different interventions have not been systematically analysed and documented.
VIVAnews - Kampanye hari pertama dimanfaatkan sejumlah calon legislatif yang bertarung menuju kursi DPR-RI untuk turun langsung menyapa masyarakat. Mereka menggelar beragam kegiatan, mulai dari temu warga hingga menggelar sejumlah kegiatan lainnya.
Tak sedikit peristiwa unik dialami para kandidat. Seperti yang terjadi pada Gusti Agung Astrid Kartika, caleg DPR RI dari PDIP. Saat menemui dan meminta dukungan warga, beberapa waria yang hadir menantangnya peduli terhadap HIV/AIDS.
Kelompok waria terorganisir itu bahkan menantang perempuan yang akrab disapa Gung Tri untuk mengunjungi langsung pasien HIV/AIDS di RSUD Buleleng. Dalam paparan visi misinya, Gung Tri menyinggung soal kepedulian terhadap HIV/AIDS dan kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual).
Ditantang demikian, mantan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) itu langsung menerima ajakan waria tersebut. Alhasil, ia berkampanye di rumah sakit.
"Rupanya memang demikian cara waria mengampanyekan dan memperkenalkan saya. Setelah saya mau menemui pasien HIV/AIDS dampingan mereka, dengan sendirinya mereka yang semangat memperkenalkan saya ke masyarakat," kata Gung Tri saat berbincang dengan VIVAnews, Minggu 16 Maret 2014.
Mendatangkan Gung Tri ke hadapan pasien HIV/AIDS yang berjuang dari rasa sakit juga merupakan cara kelompok waria menyemangati pasien dampingannya untuk tetap berjuang bertahan hidup.
"Rupanya itu cara mereka (waria) untuk menyemangati pasien. Mereka bilang 'itu loh, kamu dikunjungi caleg yang siap memperjuangkan nasibmu kelak. Semangat terus ya', begitu kata mereka ke pasien," jelas Gung Tri.
Ia melanjutkan, kelompok waria di Singaraja, Kabupaten Buleleng itu memiliki pasien dampingan HIV/AIDS sebanyak 200 orang.
"Mereka (waria) antusias. Begitu mereka tahu sikap saya terhadap pasien HIV/AIDS, mereka meminta kepada saya untuk menjadi penggerak di Singaraja," katanya.
Bagi Gung Tri, ia tak mempersoalkan keberadaan kelompok waria dan orang pengidap HIV/AIDS. Justru ia berharap waria dapat berperan aktif di tengah-tengah masyarakat.
"Tidak boleh hanya menuntut haknya saja, tapi juga harus berperan aktif. Nanti dengan sendirinya mereka eksis di tengah masyarakat," jelas Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PDIP itu.
Menurutnya, dia merupakan penganut aliran ekonomi yang tidak melulu mengacu kepada pertumbuhan, tetapi kebahagiaan masyarakat.
"Saya lebih menekankan kepada Indeks Kebahagiaan Manusia (IKM). Salah satunya adalah dia tidak tersingkir dari masyarakat. Jika masyarakat menginklusi suatu kelompok, maka akan tidak bahagia," katanya.
Sebaliknya, jika suatu kelompok dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, maka dapat dipastikan masyarakat tersebut sudah cerdas dan terdiri dari orang-orang yang mau mengubah masyarakatnya menjadi lebih baik. "IKM itu yang harus dicapai," tegas Koordinator Semeton Jokowi Bali itu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Sebanyak 10.000 kondom gratis dibagikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Bengkulu ke masyarakat daerah itu.
Program ini digulirkan guna menekan laju pertumbuhan penduduk dan penularan penyakit HIV/AIDS. Pembagian kondom gratis tersebut dilakukan di beberapa pasar yakni Pasar Barukoto, Pasar Pagar Dewa, Pematang Gubernur, Pagar Dewa dan beberapa tempat lainnya.
Kepala Seksi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Kota Bengkulu, Siherman menyatakan, sebanyak 10.000 kondom dibagikan kepada masyarakat yang rawan penularan HIV.
Oleh Yuli Rahmawati
Editor: Eviana Hapsari Dewi
Kabar santer yang sering terdengar beberapa bulan terakhir ini adalah bahwa sebagian donor yang concern pada isu penanggulangan HIV dan AIDS sudah mulai mengurangi dan bahkan akan menghentikan pendanaannya. Global Fund yang menjadi salah satu donor terbesar , tahun depan juga akan usai. Situasi ini, memunculkan pertanyaan mendasar, sudah siapkah kita dengan instrumen pembiayaan guna mendukung kerja-kerja penanggulangan HIV-AIDS di masa mendatang? Apakah pendanaan yang selama ini berasal dari donor bisa ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun daerah?
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia