Oleh: Chrysant Lily

Ilustrasi | chinadaily.comDalam minggu pertama di bulan Desember, dunia memperingati dua hari internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember dan Hari Relawan Internasional pada 5 Desember. Dua hari internasional ini mengingatkan kita bahwa peran relawan dalam isu-isu pembangunan termasuk dalam pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi dampak HIV dan AIDS sebenarnya sangat potensial. Sayang pada kenyataannya, di banyak tempat termasuk di Indonesia hubungan antara isu kerelawanan dengan isu HIV dan AIDS belum terlalu eksplisit dibuat atau pun dimaksimalkan. Artikel ini hendak mengulas kemungkinan penjelasan mengapa hal itu terjadi, dengan mengambil perspektif kerelawanan serta perspektif respon HIV dan AIDS itu sendiri.

Oleh: Hersumpana

Kebijakan AIDS Indonesia | WAD2014Data fakta dari UNAIDS 2014  tentang epidemi AIDS secara global memberikan harapan bahwa epidemi AIDS mengalami kecenderungan penurunan angka signifikan sejak AIDS ditemukan. Angka infeksi baru selama sejak sepuluh tahun terakhir menunjukkan penurunan drastis secara global di tahun 2013 tercatat 2,1 juta jumlah orang terinfeksi baru turun sekitar 1,2 juta dari tahun 2001 yang berjumlah 3,4 juta orang.  Penurunan angka infeksi baru pada anak lebih dramatis lagi mencapai 58 % sejak 2001,  jumlah anak terinfeksi baru pada 2013 ada 240.000 turun dari 580.000 pada 2001. Angka Kematian terkait AIDS juga mengalami penurunan 35 % dari puncak epidemi AIDS pada 2005. Angka kematian terkait AIDS pada 2013 secara global 1, 5 juta orang  dibandingkan 2, 4 juta pada 2005.  Akses ODHA yang mendapatkan terapi ARV sampai dengan Juni 2014 tercatat 13,6 juta orang, dibanding 12,9 juta pada 2013. Akses pengobatan ARV bagi ODHA dewasa mencapai 38 %, sementara untuk Anak dengan HIV (ADHA) baru mencapai 24 % yang mendapatkan pengobatan untuk menyelamatkan hidupnya[1]. Keberhasilan menurunkan angka epidemi AIDS secara global ini memberikan optimisme baru untuk mengakhiri AIDS pada 2030.

Oleh: Hersumpana

Kali Code | kameradroid.comIklan layanan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat melarang orang untuk memberikan ‘uang receh’ kepada  pengemis, anak-anak jalanan, yang meminta-minta, di beberapa titik strategis di Kota Yogyakarta. Tidak hanya itu, jika melanggar orang bisa dikenakan sanksi hukuman ( Perda no. 6 tahun 2011 tentang perlindungan Anak di Jalanan).  Kebijakan ini berasumsi bahwa memberikan sedekah kepada pengemis atau anak jalanan itu dipandang membuat anak-anak jalanan ini menjadi manja dan tidak mau bekerja keras.  Logikanya, orang yang bersedekah di jalanan turut menciptakan kondisi anak untuk tetap mencari ‘uang dengan jalan mudah’.   Cara berpikir yang sama juga muncul dalam sarasehan dengan warga masyarakat Tukangan pada 31 Oktober 2014 yang berkomentar tentang kemiskinan, “Orang miskin itu sebenarnya karena tidak peduli dengan dirinya sendiri”.  Nalar ini perlu dilihat dalam konteks kebijakan pembangunan Indonesia dengan pertanyaan lanjut, kenapa ada orang yang masih orang miskin, apakah benar bahwa masyarakat menjadi miskin itu karena tidak mau bekerja keras? Atau sebaliknya orang menjadi miskin karena ketiadaan akses untuk mendapatkan pendidikan, ketrampilan, kesehatan, dan kesejahteraan?

Oleh: Chrysant L. Kusumowardoyo

Ilustrasi | ThinkstockPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada dalam Policy Brief-nya yang berjudul “Peran Perguruan Tinggi dalam Menerjemahkan Hasil Penelitian HIV dan AIDS Menjadi Kebijakan” telah membahas tentang pentingnya membangun kebijakan berdasarkan hasil penelitian (evidence-based policy). Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam menghasilkan dan mendiseminasikan bukti-bukti dari hasil penelitian operasional, khususnya tentang upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Lewat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, bukti-bukti tersebut kemudian bisa diadvokasikan untuk menjadi dasar dari pembuatan kebijakan.

Oleh: Chrysant L. Kusumowardoyo

AngsamerahDi Indonesia, infeksi HIV di kalangan Lelaki berhubungan seks dengan Lelaki (LSL)terus menunjukkan peningkatan. Sayangnya, banyak kaum LSL yang belum memanfaatkan layanan HIV dan AIDS serta layanan kesehatan lainnya secara umum. Hal ini sebagian besar disebabkan karena masih banyaknya tenaga layanan kesehatan yang bersikap diskriminatif, sehingga menimbulkan keengganan bagi LSL dalam mengakses layanan kesehatan. Akibatnya, upaya untuk menekan angka penularan HIV dan AIDS di kalangan LSL menjadi sangat menantang. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus dalam mendekati dan memberikan pelayanan kesehatan termasuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS untuk LSL. Pelayanan yang diberikan pun perlu melibatkan kemitraan antara sektor publik dan privat. Artikel ini akan membahas tentang pendekatan yang dilakukan oleh Angsamerah dalam memberikan pelayanan kepada LSL, sebagai contoh praktek baik dari kemitraan antara sektor publik dan privat.

Supported by

AusAID