- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3593
Detik, 23 Januari 2014
Jakarta, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang sangat diminati masyarakat. Data yang dikeluarkan pada pekan kedua tertanggal 16 Januari lalu menyebutkan sudah ada 116 juta rakyat Indonesia yang terdaftar dalam program tersebut. Sayangnya, masih ada sebagian kelompok masyarakat yang menemui kendala dalam pendaftaran.
Salah satunya adalah masyarakat dari komunitas terdampak HIV dan AIDS. Aditya Wardhana dari Indonesian AIDS Coalition (IAC) mengatakan bahwa kendala tersebut berasal dari salah satu syarat pendaftaran JKN yang mengharuskan pendaftar memiliki KTP.
- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3533
All Africa, 20 January 2014
The American ambassador says the new anti-gay law has restricted the rights of expression and assembly of people involved in gay relationships The United States Government on Monday said Nigeria's anti-gay law may affect the country's fight against HIV/AIDS.
The new U.S. Ambassador to Nigeria, James Entwistle, made this known shortly after he visited the Chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Attahiru Jega, in Abuja.
- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3654
The Hindu, 21 January 2014
Activists and persons living with HIV/AIDS on Monday demanded that members of Parliament spare time for the 2.5 million persons living with HIV/AIDS and their dependents, this February. They want the HIV/AIDS Bill to be tabled in the Parliamentary session next month.
Daisy David, advocacy officer, World Vision India, said that activists had spent five days in Delhi last month trying to convince MPs of the importance of the Bill, but it did not make it to Parliament.
- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3760
Sumatera Ekspres, 21 Januari 2014
PALEMBANG - Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) mendapat penolakan dari seratusan orang. Massa menamakan diri Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33) Sumsel, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan kalangan mahasiswa.
Berjalan kaki dari kantor Camat Seberang Ulu (SU) I, massa mendatangi kantor Wali Kota Palembang. Kemudian dilanjutkan ke kantor Gubernur Sumsel. Intinya, mereka menolak adanya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan menuntut pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu dibubarkan.
"Saat ini, kebijakan kesehatan dikomersilkan dan diprivatisasi untuk mencari laba, tidak berorientasi pada pelayanan," kata Eka Subakti, juru bicara aksi tersebut. Harusnya, ucap Eka, pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara.
- Detail
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3984
Kaltim Post, 21 Januari 2014
SENDAWAR - Penyakit HIV/AIDS yang terus menjamur di masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang belum ditemukan obatnya itu diperlukan kepedulian berbagai pihak. Atas dasar itulah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Barat membentuk gerakan sosialisasi pencegahan dan bagi-bagi kondom untuk mencegah penyakit mematikan tersebut.
Informasi
 |
 |
 |
 |
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia