- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Artikel Jurnal
- Dilihat: 4160
Dewi Rokhmah, Khoiron[1]
Background: The Regency Decree number 188.45/39/012/2007 on the Transition Social Services Place Closure for the Commercial Sex Worker and the Prostitution Closure in Jember district, has adverse impacts in the implementation of HIV/AIDS transmission prevention especially through sexual transmission.
Objection: The aims of this research is analyzing the Impact policy implementation of transition social services place closure for the commercial sex worker and the prostitution closure to the HIV/AIDS countermeasures program.
Methods: This research is descriptive analitic method used secondary data from the report of HIV/AIDS program in Jember Regency at 2012. Collected data is analized descriptively with table and narration.
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3415
Timlo, 4 Januari 2014
Timlo.net — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mewacanakan untuk melegalkan lokalisasi. Namun belum sempat terealisasi, wacana ini mendapatkan kritikan dan cercaan dari berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan, pernyataan itu hanya untuk menyindir pihak-pihak yang sok suci dan tidak setuju dengan adanya prostitusi. Padahal mereka mengetahui adanya praktik lokalisasi terselubung.
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3471
Okezone, 5 Januari 2014
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa keberatan dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan dilakukannya lokalisir terhadap tempat-tempat praktek prostitusi.
"Kalau mau dilokalisasi lagi ya ulama keberatan. Ahok ini orang yang sombong banget. Seperti penguasa yang semaunya saja," kritik Ketua MUI, Amidhan saat dihubungi Okezone di Jakarta, Sabtu (4/1/2014) malam.
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 4104
Kontroversi Lokalisasi Prostitusi
DetikNews, 27 Desember 2013
Jakarta - Geliat praktik prostitusi di Jakarta sudah bukan hal yang baru. Namun belakangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencermati kondisi prostitusi di ibu kota sudah semakin parah dan mengkhawatirkan.
Gagasan Ahok melokalisasi prostitusi sebagai salah satu solusi ditolak keras sejumlah kalangan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) terang-terangan tak setuju.
Ahok mengungkapkan wacana ini sudah pernah dibahas dengan Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Sayangnya, Ahok masih belum melihat adanya peluang untuk mewujudkan rencana lokalisasi pelacuran.
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3347
Detik.Com, 27 Desember 2013
Jakarta - Wacana lokalisasi prostitusi yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama kembali mendapat penolakan. Menteri Agama Suryadharma Ali menentang usul tersebut.
"Apapun alasannya pelacuran, nggak boleh. Sporadis maupun dilegalkan. Kan udah dulu di Kramat Tunggak jamannya Sutiyoso yang disebut daerah haram jaddah jadi Islamic Jaddah. Sekarang ada mesjid ada Islamic Center," kata Suryadharma di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakpus, Jumat (27/12/2013).
Baginya tidak ada pembenaran untuk melegalkan praktik pelacuran. Niat mengontrol penyebaran HIV/AIDS tidak harus dilakukan dengan melokalisasi pelacuran.
Informasi
 |
 |
 |
 |
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia