Suara Pembaharuan, 3 Januari 2014
[JAKARTA] Respons dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014 cukup baik. Ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang secara mandiri mendaftarkan diri sebagai peserta, dan jumlahnya terus meningkat.
BPJS Kesehatan mencatat hari pertama atau per 1 Januari sebanyak 565 orang yang mendaftar sebagai peserta, dan pada hari keduanya, bertambah menjadi 15.000 orang yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus naik seiring dengan makin luasnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang sistem ini.
MetroTVNews, 2 Januari 2014
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah persoalan menyeruak sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberlakukan per 1 Januari 2014. Di antaranya pendaftaran peserta, rujukan, serta klaim dari rumah sakit ke penyelenggara JKN yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih sulit.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Dr Dyah Eko. Meski mengaku siap menjalankan program JKN di wilayahnya, Dyah menyebut sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi BPJS Kesehatan agar berjalan lancar.
MetroTVNews, 4 Januari 2014
Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru beroperasi awal Januari lalu masih terkendala sejumlah hambatan teknis. Sebagian hambatan justru bersumber dari ketidakpahaman pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap prinsip JKN.
"Ternyata tidak hanya publik yang belum paham JKN. Orang BPJS ternyata sama. Ini mengganggu pelayanan di lapangan," sebut pakar asuransi kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/1).
Liputan6, 3 Januari 2014
Liputan6.com, Jakarta : Kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 86,4 juta jiwa untuk penerima bantuan Iuran dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dinilai sudah cukup untuk pemerintah. Apalagi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2013, ada 28,55 juta warga negara Indonesia yang masuk kelompok rakyat miskin.
Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana jika ada rakyat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sakit atau mungkin apabila ada orang miskin baru yang usahanya bangkrut dan sebagainya dan sakit, apakah juga akan ditanggung BPJS kesehatan?
Liputan6, 3 Januari 2014
Liputan6.com, Jakarta : Meskipun ada beberapa rumah sakit di daerah yang menyatakan keberatan untuk ikut program kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena belum terlunasinya hutang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berkomitmen untuk memprakarsai pentingnya dokter memiliki jaminan sosial.
Karena itu Ketua IDI, Dr. Zaenal Abidin menegaskan dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan sarana kesehatan yang belum lengkap di beberapa daerah.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia