Madiun (Antara Jatim) - Dana untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada tahun 2013 dialokasikan mencapai Rp200 juta.

"Jumlah dana tersebut meningkat secara bertahap seiring dengan banyaknya temuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Madiun," ujar Pelaksana Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Madiun, Hery Setiawan, saat dihubungi, Sabtu.

Selengkapnya...

Solopos.com, BOYOLALI–Penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali diharapkan dapat lebih optimal, menyusul terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan AIDS Boyolali.

Pokja yang dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Boyolali itu melibatkan sejumlah elemen, antara lain pemerintah, yakni dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, profesional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta.

Selengkapnya...

INILAH.COM, Sumedang - DPRD Sumedang menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk jangan salah lagi menilai Raperda Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS yang sudah sah menjadi perda.

Demi tidak ada kesalahan penilaian dan persepsi, DPRD menghapuskan ayat tentang kegiatan kampanye kondom dan ayat yang mengharuskan pemakaian kondom. Dua ayat ini dipersepsikan oleh masyarakat bahwa DPRD berikut dengan produk hukumnya melegalkan seks bebas dan perzinahan.

“Ayat-ayat yang dapat memunculkan persepsi persepsi berbeda sudah dihapus untuk lebih menegaskan kembali bahwa kami membuat produk hukum ini hanya untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS, bukan berarti mendukung seks bebas apalagi perzinahan,” tandas Sekretaris Pansus Rahmat Juliadi, Rabu (25/9/2013).

Selengkapnya...

Kelompok kerja AIDS merupakan kelompok baru yang dibentuk dalam Forum Nasional. Mengapa kelompok kerja ini perlu ada? HIV/AIDS bukan masalah kecil, sebaliknya merupakan masalah besar yang perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa meskipun isu HIV/AIDS sudah menuju pada isu epidemi, tetapi penanganannya masih belum maksimal. Sehingga hasil yang diperoleh tidak signifikan dengan anggaran yang telah dibayarkan. Berbagai kebijakan sudah disahkan, namun seringkali hanya sebatas dokumen yang sah dan ditandatangani pejabat negara, namun aplikasi di lapangan sangat sedikit atau bahkan daerah tidak terpapar dengan kebijakan tersebut. Mengapa demikian?

Selengkapnya...