Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan tahun 2012, jumlah populasi kunci atau populasi yang berisiko tinggi tertular HIV berkisar 8,700,000 orang yang terdiri dari penasun 74.000 orang, perempuan pekerja seks (langsung dan tidak langsung) berkisar 230,000 orang, waria berkisar 38,000 orang dan MSM sebesar 1,100,000 orang. Sementara itu jumlah klien dari pekerja seks diperkirakan lebih dari 7,350,000 orang. Jumlah orang dengan HIV dan AIDS diperkirakan sebanyak 590.000 orang. Jika dilihat berdasarkan penyebaran kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan sejak pertama kali ditemukan (1987) sampai dengan tahun 2012, kasus HIV tersebar di 345 (69,4%) dari 497 kabupaten/kota di seluruh (33) provinsi di Indonesia. Besarnya angka-angka ini tentunya mengindikasikan besarnya potensi penularan HIV dan sekaligus permasalahan perawatan jangka panjang bagi orang dengan HIV dan AIDS di masa mendatang.

Penanggulangan AIDS di Indonesia saat ini masih menitikberatkan pada upaya perubahan perilaku dari kelompok populasi kunci untuk meningkatkan penggunaan jarum suntik steril, penggunaan kondom, pemeriksaan IMS dan konseling dan tes HIV pada komunitas tersebut melalui serangkaian kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada para pekerja seks di mana mereka bekerja (NAC, 2010). Kebijakan dan program HIV & AIDS dalam 30 tahun terakhir ini telah dilaksanakan secara luas dan komprehensif serta diarahkan untuk mewujudkan akses universal, yaitu pelayanan kesehatan terkait dengan HIV dan AIDS minimal bisa dimanfaatkan oleh 80% dari populasi kunci. Hasil akhir yang diharapkan dari berbagai kebijakan ini adalah penurunan prevalensi HIV hingga 0,5% pada tahun 2015.

Meskipun demikian, pengembangan kebijakan dan program selama ini belum memberikan hasil akhir seperti yang diharapkan. Berdasarkan Integrated Biological and Behavioral Survey (IBBS) 2011, prevalensi HIV pada penasun sebesar 42%, perempuan pekerja seks langsung sebesar 10%, perempuan pekerja seks tidak langsung sebesar 3%. Sementara itu, prevalensi HIV pada waria yang sebagian besar (81%) dari mereka merupakan pekerja seks adalah sebesar 22% dan 8% pada MSM yang separuhnya (49%) adalah pekerja seks. Prevalensi ini tidak jauh berbeda dengan hasil IBBS 2007, bahkan ada kecenderungan meningkat dua hingga 3 kali lipat pada populasi MSM.

Masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang dikembangkan dengan implementasinya menyebabkan target-target untuk menurunkan tingkat penularan, mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh AIDS serta peningkatan kualitas hidup orang dengan HIV menjadi terhambat. Tahun 2014 ini menjadi tahun yang sangat penting bagi program AIDS di Indonesia karena sebagai tahun untuk mengantisipasi sumber pembiayaan program AIDS akan berkurang drastis pada tahun 2015. Sementara proporsi dana dari luar negeri hingga tahun 2012 adalah sekitar 60% dari total pembiayaan program AIDS. Pembiayaan pemerintah daerah hingga saat ini juga masih sangat terbatas sehingga perlu berbagai upaya advokasi untuk meningkatkan anggarannya sebagai pendukung pembiayaan pemerintah pusat yang diharapkan semakin besar pula.

Karakteristik awal dari AIDS adalah kegawatdaruratan karena pola penularan yang cepat menyebabkan pendekatan vertikal menjadi lebih penting dari pada pendekatan horizontal. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi pengobatan AIDS menyebabkan AIDS merupakan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Tuntutan ini berimplikasi pada pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Implikasi lain adalah perlunya investasi yang semakin besar pada perawatan jangka panjang dan pada satu sisi memerlukan konsistensi pembiayaan pada upaya pencegahan agar angka penularan bisa diturunkan. Tahun 2014 merupakan tahun diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional sehingga menjadi sebuah momentum penting untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan JKN ini mampu mengakomodasi pergeseran respon penanggulangan AIDS ini khususnya dalam mendukung perawatan jangka panjang bagi ODHA.

Sebagai bagian dari komponen penanggulangan AIDS di Indonesia, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi berbagai isu kebijakan AIDS pada tahun 2014 ini dengan mengembangkan serangkaian kegiatan selama tahun 2014 ini. Kegiatan-kegiatan utama tersebut antara lain:

A. Penelitian Kebijakan HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia

1. Melaksanakan Penelitian tentang Pemetaan Kebijakan HIV & AIDS dan Implementasinya pada tingkat provinsi dan kabupaten di 8 Provinsi. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian longitudinal tentang kebijakan AIDS dan sistem kesehatan di Indonesia yang didanai oleh DFAT Pemerintah Australia untuk tahun 2013-2015.
2. Melaksanakan penelitian operasional tentang Layanan Komprehensif Berkelanjutan di Kota Semarang dan Yogyakarta sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas layanan HIV dan AIDS di sektor kesehatan. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara PKMKFK UGM dengan Kementerian Kesehatan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari – Juni 2014.
3. Melaksanakan penelitian tentang Praktek-praktek Baik dalam Pengembangan dan Implementasi Kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia. Identifikasi praktek-praktek yang baik dalam pengembangan dan implementasi kebijakan ini juga akan dilakukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di 8 provinsi. Demikian pula, identifikasi ini akan dilakukan pada tingkat nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh para peneliti di 10 universitas. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli – Desember 2014.

B. Pengembangan Sumber Pengetahuan

1. Mengoptimalkan website kebijakan AIDS sebagai pusat sumber pengetahuan tentang kebijakan dan program AIDS sehingga bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh para pegiat HIV dan AIDS, peneliti dan pengambil kebijakan di tingkat daerah dan pusat. Update secara mingguan akan dilakukan oleh pengelola website untuk menjamin kekinian berbagai berita kegiatan dan penelitian terkait dengan kebijakan AIDS di Indonesia.
2. Penerbitan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah ke jurnal nasional atau internasional sebagai bagian untuk menyediakan bukti yang ilmiah untuk pengembangan kebijakan di Indonesia. Penulis dari artikel ini berasal dari para peneliti yang tergabung dalam penelitian

C. Jejaring dan Advokasi Kebijakan

1. Melaksanakan secara rutin diskusi kultural bulanan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, penyedia layanan, dan pengambil kebijakan. Diskusi kultural ini diharapkan dapat menjadi forum bagi bertemunya para pelaku pengembangan kebijakan dan implementasinya di tingkat daerah. Forum ini akan memungkinkan untuk penyusunan berbagai agenda kebijakan secara partisipatoris.
2. Penyusunan policy brief tentang kebijakan AIDS dan sistem kesehatan yang merupakan tindak lanjut dari kajian dokumen yang telah dilakukan sebelumnya. Diseminasi policy brief ini bersamaan dengan diseminasi hasil kajian dokumen. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Jakarta.
3. Menginisiasi terbentuknya jaringan masyarakat sipil untuk pemantauan pelaksanaan JKN khususnya yang berkaitan dengan layanan HIV dan AIDS.
4. Melaksanakan sesi satelit khusus AIDS pada Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan 2014 di Bandung. Peserta dari pertemuan ini adalah para pengambil kebijakan, peneliti, pemerhati dan kelompok yang paling terdampak oleh HIV dan AIDS serta organisasi masyarakat sipil.
5. Berpartisipasi dalam Konferensi AIDS Dunia di Melbourne pada Agustus 2014 melalui pengiriman berbagai abstrak hasil penilitian yang telah dilaksanakan.

D. Pengembangan Kapasitas Peneliti dan Pemerhati Kebijakan HIV & AIDS

1. Melaksanakan kursus online untuk para peneliti dari universitas (Februari – Mei 2014) dan pemerhati kebijakan AIDS dari organisasi masyarakat sipil (Maret – Juni 2014). Kursus ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan peserta Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebagai bentuk penguatan kapasitas anggota jaringan untuk analisis kebijakan AIDS.
2. Pelatihan metodologi pemetaan kebijakan HIV dan Sistem Kesehatan bagi seluruh peneliti di 10 universitas yang terlibat.
3. Pelatihan tentang penyusunan dan penulisan kajian "Best Practices" bagi para peneliti.